BANK HIPMI JAYA

Membangun Nasionalisme di Jalur Perbankan

Ada empat hal yang selama ini masih menjadi kendala untuk membangkitkan  sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keempatnya adalah masalah pembiayaan atau permodalan, pemasaran, teknologi, serta kewirausahaan (entrepreneurship). Bagi UMKM, masalah pembiayaan atau permodalan menjadi persoalan krusial karena mereka tak banyak memiliki akses ke lembaga pembiayaan, apalagi perbankan.

Itulah yang menjadi perhatian serius Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (Hipmi Jaya)  yang dipimpin Andhika Anindyaguna. Mengakhiri masa baktinya 2011-2014, pengurus Hipmi Jaya akan meluncurkan kembali (relaunching) lembaga pembiayaan yang sudah dirintis pada pengurus penduluinya, yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Hipmi Jaya, pada Januari 2014.

“Kami akan melaunching kembali BPR menjadi Bank Hipmi Jaya pada 11 Januari 2014 saat digelar musyawarah daerah BPD Hipmi Jaya,” tutur Andhika kepada Neraca, di sela-sela acara Pendidikan dan Pelatihan Kader daerah (Diklatda) II Hipmi Jaya, di sebuah hotel di Jakarta Utara, pekan lalu (25/10). Menurut dia, selama tiga bulan ini pengurus gencar melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota dan semua stake holder (pemangku kepentingan).

Sosialisasi itu, kata Bagus, sapaan akrab Andhika, meliputi rencana perubahan nama dari BPR Hipmi Jaya menjadi Bank Hipmi Jaya. Pengurus juga mengadakan sayembara pembuatan logo. “BPR Hipmi Jaya merupakan harta karun yang terlupakan, dan kami ingin menghidupkan kembali BPR itu dalam bentuk bank,” ujarnya.

Dia mengakui, tak banyak pengusaha anggota yang tahu keberadaan BPR tersebut.  Walaupun sudah berganti nama dari BPR Hipmi Jaya menjadi Bank Hipmi Jaya, untuk sementara perizinan operasionalnya masih berstatus BPR. Dalam dunia perbankan di Indonesia, yaitu dalam UU Nomor 10 Tahun 1998, dikenal dua jenis bank,yaitu BPR dan bank umum.  Sesuai dengan Peraturan BI, BPR dapat memperluas pengembangan jaringan kantor dengan membuka kantor cabang dan kantor kas.  

Saat ini, dana yang dikelola BPR Hipmi Jaya masih di bawah Rp 5 miliar. Menurut dia, hingga menjelang diluncurkan ulang, sudah ada sejumlah pengusaha yang berkomitmen  menyetorkan modal antara Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar. Penambahan modal merupakan prasyarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI).  

“Kami menargetkan dalam 3 tahun mendatang Bank Hipmi Jaya bisa mengelola dana Rp30 miliar-Rp50 miliar,” ujar mantan pembalap ini. Sesuai dengan ketentuan perbankan, kata Andhika, pihaknya menjamin Bank Hipmi Jaya merupakan lembaga keuangan resmi yang diawasi  dan mendapat izin dari BI. Karena itu, seluruh dana simpanan dan tabungan yang ada dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan modal sebesar itu, Bank Hipmi Jaya dapat memberikan kredit kepada anggota hingga Rp 200 juta. Adanya peningkatan status bank tersebut memberikan peluang untuk menyalurkan kreditnya dalam jumlah yang lebih besar.  Bank Hipmi Jaya diharapkan menjadi start up bagi pengusaha muda yang ingin memulai dan meningkatkan kapasitas usahanya. “Kami mengharapkan anggota Hipmi Jaya memanfaatkan keberadaan BPR Hipmi Jaya, sehingga ke depan dapat tumbuh dan berkembang menjadi lembaga pembiayaan yang solid,” kata pria yang punyai hobi naik sepeda dan main golf ini.  

Masalah Krusial

Sementara itu, Sekretaris Umum Hipmi Jaya Eman A Setiawan menyatakan, masalh pendanaan atau permodalan masih menjadi persoalan yang krusial. Menghadapi dideklarasikannya Masyarakat Ekonomi AEAN 2015 mendatang, Eman berharap pemerintah mempunyai perhatian (sense of belonging) terhadap kalangan UMKM tersebut. “Ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah,” kata dia.

Pertama, harus mendengar aspirasi para pelaku usaha. Kedua, harus menyerap sebanyak mungkin masukan untuk membangkitkan produksi barang dan jasa dalam negeri. Ketiga, secepatnya membuat atau melakukan kebijakan untuk menahan gejolak mata uang rupiah yang terus merosot nilainya dari dolar AS. “Selama ini banyak kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada kalangan UMKM, padahal, merekalah yang telah menyelamatkan negeri ini dari krisis moneter pada 1998 lalu,” kata Eman yang juga wakil ketua Kadin Jakarta Pusat.