Di tengah ancaman krisis ekonomi dunia akibat krisis Eropa yang belum pulih hingga shutdown dan isu kebijakan tapering off (pengurangan stimulus) Amerika Serikat, hal ini memunculkan kekhawatiran berimbas ke Indonesia. Sementara kondisi di dalam negeri masih terus diwarnai maraknya demo buruh yang setidaknya mempengaruhi daya saing Indonesia di mata investor.

Menghadapi kondisi demikian, lantas pemerintah Indonesia harus berbuat apa? Salah satunya adalah merumuskan ide dan praktik ekonomi alternatif. Ini tentu bertujuan agar perekonomian nasional tidak mengalami stagnasi bila krisis dunia benar-benar terjadi. Karena sebenarnya, perjalanan ekonomi arus utama (mainstream) yang dominan di Indonesia sekarang ini dinilai makin menjauh dari semangat konstitusi UUD 1945 dan ideologi Pancasila.

Ironisnya, dalam mengatasi masalah seperti problem kemiskinan,  pemerintah Indonesia seringkali menggunakan solusinya bersifat generik, mirip obat penyakit penurun panas, yang cuma mengobati untuk sesaat saja, tidak menyentuh akar penyakitnya.

Padahal masalah kemiskinan sudah menjadi agenda dunia melalui Millennium Development Goals (MDGs), program pembangunan dunia melalui PBB yang berfokus pada upaya mengakhiri kemiskinan ekstrem, kelaparan, dan penyakit (Sach, 2013). Nah, ide ekonomi alternatif ini diharapkan jadi bagian solusi terintegrasi dalam mencapai tujuan MDGs.

Kita akui kemunculan gagasan ekonomi alternatif dalam bentuk pluralism economics memang tak luput dari berbagai kritik atas pemikiran ekonomi arus utama. Seperti Assadourian (2012) dalam bukunya berjudul The Path to Degrowth in Overdeveloped Countries, mengisyaratkan bahwa target pertumbuhan ekonomi yang tinggi malah berimbas pada menurunnya kualitas hidup manusia, krisis lingkungan, hingga bencana kemanusiaan.

Kemudian Baudrillard (2009) juga melontarkan kritik senada, bahwa ideologi pertumbuhan kerap menghasilkan dua hal yaitu kemakmuran dan kemiskinan. Makmur bagi yang diuntungkan dan miskin bagi yang terpinggirkan. Dia mempertegas soal ideologi pertumbuhan yang mengarah pada pemiskinan prikologis dan kefakiran sistemik akibat “kebutuhan” yang selalu melampuai batas produksi. Bahkan, konsumsi melampaui produksi, berimbas pada konsumsi tanpa henti, rakus, dan serakah.

Tidak hanya itu. Pakar ekonomi lainnya Zaccai (2009) malah membuktikan kelemahan indikator pertumbuhan berupa gross domestic product (GDP), yaitu hanya mengukur nilai aktivitas ekonomi dari penduduk suatu negara dalam setahun. Persis sama dengan Simon Kuztnet yang mengingatkan kelemahan GDP yang hanya mengukur output ekonomi sehingga tidak dapat digunakan sebagai indikator kemajuan sebuah bangsa.

Bahkan, laporan terbaru komisi kerja Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (CMEPSP) yang diketuai Prof  Joseph E Stiglitz dan Prof. Amartya Sen, merekomendasikan indikator pengukuran kesejahteraan baru dari beragam dimensi, yaitu standar hidup material (pendapatan, konsumsi, dan kekayaan); kesehatan; pendidikan; aktivitas individu termasuk bekerja; suara politik dan tata pemerintahan; hubungan dan kekerabatan sosial; lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa depan); dan ketidakamanan, baik bersifat ekonomi maupun fisik.

Gerakan ekonomi alternatif kini terus berkembang dalam beragam varian. Mulai yang masih dalam mazhab arus utama hingga aliran konservatif. Sayangnya, para pengambil kebijakan ekonomi dan pembangunan di negeri ini, mengabaikan hal ini dan terlalu berkiblat pada ekonomi arus utama. Padahal, kita memiliki konsep ekonomi Pancasila yang berbeda dengan pemikiran ekonomi arus utama, yang hingga kini belum tersentuh oleh pemimpin bangsa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia di masa depan.