Terapkan Sistem Kluster Buat Petambak, Perikanan Budidaya Siap Hadapi AEC 2015

KKP Ingin Kuasai Pasar Udang Dunia

Kamis, 31/10/2013

NERACA

Cirebon - Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku optimistis bila sektor perikanan budidaya, khususnya petambak udang Indonesia, siap menghadapi era Pasar Bebas Kawasan Asia Tenggara atau ASEAN Economic Community (AEC) 2015 mendatang.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto, menuturkan pihaknya memiliki alasan mengapa tak gentar menghadapi "serbuan" produk negara ASEAN tersebut.

"Untuk petambak udang, kami menyiapkan sistem budidaya kluster (kelompok) dan bukan komunal (individu). Selain bisa diawasi dengan mudah, juga mengubah mindset (prilaku) petambak yang sudah terbiasa memakai sistem komunal. Dan juga upaya untuk memproteksi petambak lokal dari asing, khususnya dari Malaysia dan Thailand," ujar Slamet di Desa Bungko Lor, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (30/10).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, dipilihnya sistem kluster ini bertujuan agar petambak tidak sembarangan buah limbah hasil tambak udang. Tak hanya itu saja, Slamet menambahkan pihaknya sudah menyiapkan mobil laboratorium keliling yang fungsinya melakukan pengecekan kesehatan udang serta kualitas air.

"Laboratorium keliling ini bertugas menjaga kualitas air, mencegah udang sakit karena bakteri/virus. Sebab, jika kualitas air tidak bagus udang pun langsung sakit. Seperti kadar oksigen dan Ph (asam) air harus di cek setiap hari. Itu ada alat khusus, dan kita sudah berikan bantuannya," terang Slamet.

Udang Jadi Primadona

Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia tengah menjadi primadona negara pengekspor udang antara lain ke Taiwan, Hongkong, Jepang, AS dan Uni Eropa lantaran negara-negara penghasil udang seperti Malaysia, Thailand, India dan Vietnam mengalami penurunan budidaya udang secara drastis akibat virus EMS (Early Mortality Syndrome).

Sementara Indonesia masih dalam status "aman" alias belum terkena virus yang belum diketahui penyebabnya tersebut. "EMS ada pertama kali sejak tahun 2009 di Thailand. Mudah-mudahan kita tidak terkena imbasnya," katanya, berharap.

Dengan adanya wabah ini, Indonesia seperti "ketiban durian runtuh". Pasalnya, negara-negara lain sangat bergantung pada udang Indonesia. Oleh karena itu, Slamet menegaskan bahwa dalam dua sampai tiga tahun lagi pihaknya ingin menguasai pasar udang dunia, baik harga maupun penyedia kebutuhan.

"Kami bangga namun tetap waspada. Karena kami tidak ingin virus EMS ini menyerang udang Indonesia. Maka dari itu, kami sudah menyiapkan langkah-langkah pencegahannya," ungkap dia.

Pencegahan dimaksud yaitu, pertama, virus EMS bisa dicegah melalui karantina sebagai pintu gerbang utama melalui Peraturan Menteri (Permen) KKP tentang Larangan Memasukkan Hewan Hidup dari Negara-negara Terjangkit Wabah EMS, termasuk didalamnya udang beku serta pakan udang seperti cumi-cumi dan cacing.

Kedua, kata Slamet, yaitu menerapkan biosecurity seperti dilarang membuang limbah sembarangan. Ketiga, melaksanakan sosialisasi ke masyarakat tentang bahaya dan pencegahan agar virus EMS tidak menjangkit udang lokal.

Di sisi lain, Slamet menuturkan bahwa KKP telah melakukan kerja sama dengan instansi-instansi terkait seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk mendukung kemajuan budidaya tambak udang kluster ini.

"Dengan BPN kita berharap tahun ini 5.000 bidang tanah sudah disertifikasi dan tahun 2014 sebanyak 7.000 tanah. Karena berkaitan erat dengan kucuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI sebagai jaminan. BRI sendiri sudah memberikan KUR sejak tahun lalu. Selain BRI, ada pula Bank BTN dan Bank Indonesia (BI) Pekalongan yang memberikan pelatihan petambak udang," papar Slamet.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, menegaskan bahwa Indonesia tidak mengalami masalah dalam menyambut AEC. Pasalnya, kata dia, produk Indonesia, khususnya udang, sudah memenuhi persyaratan internasional.

"Udang kita sudah terstandardisasi, baik lokal maupun internasional. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tingkat competitiveness kita baik dan good procesing practises sudah diterapkan. Saya kira kita jangan mundur tapi harus terus maju," jelas Herman.