HPP Kedelai Naik, Petani Diminta Pacu Produksi

Kamis, 31/10/2013

NERACA

Jakarta – Pemerintah telah menaikkan Harga Pokok Penjualan (HPP) untuk kedelai dari Rp7.000 menjadi Rp7.400 per kilo. Atas dasar itu, pemerintah berharap agar para petani kedelai bisa terpacu untuk menanam kedelai pada musim tanam di November tahun ini. Hal tersebut seperti diungkapkan pemulia kedelai Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Pertanian Muchlish Ade di Jakarta, Rabu (30/10).

Ia menjelaskan bahwa dalam Forum Dialog Riset dan Industri yang diselenggarakan Dewan Riset Nasional (DRN) telah dijelaskan bahwa untuk mencapai swasembada kedelai maka dibutuhkan tanah seluas 1.618.000 ha. “Target kami luas tanam kedelai naik jadi 1.618.000 ha untuk mencapai swasembada kedelai 2014. Sekarang ini masih sekitar 800.000 ha,” ujarnya.

Guna mencapai target tersebut, kata dia, Balitbang Kementerian Pertanian sudah mempersiapkan benih penjenis yang kebutuhannya mencapai 40-50 kg per ha. Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia sudah banyak menghasilkan benih kedelai unggul, yakni 44 varietas sejak 1995 hingga 2013, dan lebih baik dibanding benih kedelai impor dari segi kadar protein, cita rasa serta rendemen.

“Sedangkan dari sisi produktivitasnya, benih kedelai kita juga lebih tinggi. Meski rata-rata hanya 2 ton per ha tapi masa panennya 160 hari, sedangkan benih kedelai impor, misalnya dari AS, meski produktivitasnya 2,9 ton per ha tapi masa panennya 85 hari,” katanya. Soal ukuran, menurut dia, kedelai lokal juga tidak kalah besar, karena varietas Anjasmoro bijinya sampai 16 gram per 100 biji dan bagus untuk industri tempe.

Anjasmoro ini potensi hasilnya mencapai 3,7 ton per ha dengan umur panen 83-93 hari, agak tahan penyakit karat daun, serta kadar proteinnya tak kalah yakni sampai 42 persen sedangkan kedelai impor hanya 35-37 persen dan rendemennya juga lebih tinggi 172 persen dibanding yang impor 155 persen. "Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan industri tahu, varietas Gepak Ijo sangat cocok ditanam, sementara untuk industri kecap telah tersedia varietas Detam yang merupakan kedelai hitam," katanya.

Pihaknya, lanjut dia, banyak menghasilkan kedelai unggul, tapi sayangnya selama ini petani kurang berminat menanamnya karena harga yang rendah, sehingga terpaksa 70% kebutuhan kedelai dalam negeri harus diimpor. Menurut dia, luas tanaman pangan di Indonesia memang terlalu minim dibandingkan dengan jumlah penduduk, yakni 350 meter persegi per kapita, jauh dibandingkan dengan Vietnam yang mencapai 900 m2 per kapita atau Thailand yang mencapai 5.000 m2 per kapita.

Sementara itu, Forum Dialog Riset-Industri itu juga mempresentasikan produk-produk bioteknologi hasil laut yang dikembangkan melalui riset oleh Dr Linawati Hardjito seperti biji mangrove untuk tabir surya dan chitosan sebagai pengawet alami yang mulai dilirik negara lain untuk dikomersialkan.

HPP Ideal

Sementara itu, Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta agar pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk kedelai lokal sebesar Rp 8.500 per kilogram, sebagai salah satu upaya mendorong terwujudnya stabilisasi harga komoditas pembuat tempe dan tahu itu. “Pemerintah harus merumuskan HPP, karena HPP sekarang sekitar Rp 7.000 per kilogram itu tidak cukup. Biaya produksi petani kedelai sebelum BBM naik itu Rp 5.600.000 per hektar lahan, tetapi setelah BBM naik meningkat menjadi sekitar Rp 6.500.000. Jadi kita ingin HPP itu Rp 8.500 per kilogram agar keuntungan petani tidak tipis dan rasional,” kata Ketua Bidang Kajian Strategis Nasional SPI Achmad Yakub.

Yakub juga meminta pemerintah memastikan tanah telantar yang dikuasai perusahaan besar bisa diakses petani. Sehingga petani bisa menanam kedelai secara melimpah dan pada akhirnya menekan kenaikan harga kedelai. “Lahan telantar, apakah itu punya BUMN Perhutani maupun pihak swasta, harus bisa diakses petani. Sebab, sejauh ini anggota SPI di Rokan Hilir, Sumatera Selatan bisa dan berhasil menanam berbagai jenis komoditas pangan di lahan seluas 1.529 hektar milik PTPN VII yang telantar sejak 2011,” ujar dia.

Selain itu, Yakub mengharapkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan pihak akademisi universitas lokal bisa memastikan ketersediaan alat-alat produksi pertanian, serta benih kedelai lokal yang unggul, sehingga petani bisa menanam tepat waktu dan tepat jumlah. Selama ini, kata dia, para petani mendapatkan benih kedelai seadanya di pasaran, tanpa mengetahui apakah itu merupakan benih unggul atau bukan. “Jadi tiga hal yang darurat dan bisa dilakukan jangka pendek untuk stabilitas harga kedelai adalah penetapan HPP rasional, akses petani terhadap lahan terlantar, serta memastikan ketersediaan benih,” kata dia.