Praktek Korupsi Bikin Lesu Investasi - Indonesia Turun Peringkat ke 120

NERACA

Jakarta – Indonesia dinobatkan menjadi negara urutan ke 120 untuk tujuan bisnis. Padahal Filipina selaku negara sesama kawasan yang baru berkembang berada di peringkat 108. Untuk itu pemerintah di himbau untuk memperbaiki sistem pelayanan dan perizinan ke arah yang lebih baik.“Penilaian itu kan ditentukan oleh berbagai macam indikator terutama pelayanan dan perizinan. Jadi kalau Filipina bisa ada diperingkat yang lebih tinggi tentu ada kaitannya dengan kemudahan menjalankan bisnis di sana,” kata Staf Ahli Bidang Air dan Sanitasi Bank Dunia Irma Magdalena Setiono di Kantor Bank Dunia Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (30/10).

Menurutnya, kurang baiknya pelayanan dan perizinan untuk berbisnis di Indonesia sebagai akar dari permasalahan rendahnya penilaian untuk Indonesia sebagai negara yang bersahabat dalam berbisnis. Katanya proses administrasi yang berlangsung kerap dinilai tidak efisien. Sehingga para pebisnis kerap mengalami kendala dalam hal itu. “Proses administrasi masih kurang jelas bagi para investor. Seperti dilempar-lempar, banyaknya pintu yang harus dilalui, dan tidak dipungkiri ada juga oknum di dalamnya yang membuat biaya menjadi lebih mahal,” tutur Irma.

Irma juga mengatakan korupsi di lingkungan birokrasi juga mempengaruhi penilaian negatif dari para investor. Pasalnya korupsi memberi citra kenyamanan dalam hal berbisnis. “Tapi untuk alasan apapun praktik korupsi memang harus diperbaiki. Karena pasti juga ada pengaruhnya terhadap penilaian investor untuk berbisnis.”

Meski begitu Irma menilai Indonesia masih cukup layak untuk dijadikan tujuan investasi. Karena masih banyak sektor yang belum disentuh permodalan. Sehingga hal itu kerap dinilai sebagai peluang oleh para investor.“Ya para investor kadang bisa mengabaikan juga segala persoalan untuk berbisnis di sini. Karena hal itu bisa dilihat sebagai resiko dan tantangan bisnis. Karena apa yang dilihat investor kan sebetulnya lebih kea rah peluang,” tambah Irma.

Investasi Sanitasi

Lanjut, khusus mengenai peluang investasi Irma mengatakan salah satunya di sektor pengadaan sanitasi. Katanya permodalan untuk membangun sanitasi di Indonesia masih belum maksimal. Artinya bisa jadi para investor bisa diarahkan pada sektor itu untuk menanam modal.“Sekarang saja jumlah instaslasi sanitasi di Indonesia kurang lebih jumlahnya ada 135. Dan yang beroperasi hanya seiktar 10% saja. Itu kan sangat minim yang mengelola. Artinya ada peluang investasi di situ,” imbuh Irma.

Bahkan kata Irma, Indonesia juga sedang membangun sanitasi untuk mengejar Millenium Development Goals 2015. Katanya untuk saat ini akses air minum Indonesia masih mencapai 55%. Angka itu jauh lebih rendah dari Myanmar yang sudah mencapai 84% atau Tiongkok 92%.“Kalau tidak salah di tahun 2015 Indonesia harus memastikan ketersediaan akses sanitasi khusus air bersih bisa mencapai sekitar 60%. Nah, itu kan juga peluang.”jelas dia. (lulus)

BERITA TERKAIT

Tunjukkan Tren Lebih Rendah - Peringkat Utang BUMI Dipangkas Jadi Negatif

NERACA Jakarta – Semangat manajemen PT Bumi Resources Tbk (BUMI) memangkas beban utang dengan persiapan melakukan pembayaran utang yang bakal…

Holding BUMN Jasa Keuangan - Peringkat Danareksa Bakal Terkerek Positif

NERACA Jakarta – Setelah merampungkan pembentukan holding BUMN Infrastruktur, selanjutnya dalam waktu dekat pemerintah bakal membentuk holding BUMN Jasa Keuangan.…

Ekspor Sumsel Januari 2019 Turun 17,24 Persen

Ekspor Sumsel Januari 2019 Turun 17,24 Persen NERACA Palembang - Nilai ekspor Sumatera Selatan (Sumsel) melorot pada Januari 2019 sebesar…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Benny Tatung Minta Kades Baru Mampu Tingkatkan Perekonomian Desa

  NERACA   Oku Timur - Sebanyak 39 Kepala Desa dari 48 Desa yang telah melakukan pemilihan beberapa waktu lalu…

Astrindo Refinancing Pinjaman Credit Suisse

    NERACA   Jakarta - Pada penghujung tahun 2018, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (Astrindo) berhasil mendapatkan dana US…

Pembangunan Perkebunan Kebijakan Jangka Panjang

      NERACA   Jakarta - Pembangunan perkebunan tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek, namun perlu kebijakan jangka panjang…