NERACA

Jakarta – Bank Dunia menghimbau agar pemerintah Indonesia segera membenahi kelayakan sanitasi perkotaan di dalam negeri. Karena dampak dari sanitasi yang buruk Indonesia telah mengalami kerugian hingga puluhan triliun. Jika tidak maka resiko biaya kesehatan dan kenyamanan atas lingkungan hidup di dalam negeri akan terus menghantui.“Dari laporan kami yang terbaru mengenai kondisi sanitasi perkotaan yang buruk di Indonesia menunjukan adanya kerugian ekonomi sekitar 2% hingga 3% dari PDB (Produk Domestik Bruto) setiap tahunnya, “kata Kepala Praktisi Sektor Air Bersih Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, Sudipto Sarkar di Jakarta, Rabu (30/10).

Dia menuturkan, di tahun 2007, Indonesia mengalami kerugian hingga Rp56 trilun atau US$6,3 miliar. Maka untuk menghindari dampak lebih buruk lagi, sebaiknya pemerintah dapat segera membenahi agar dapat dihindari resiko yang lebih tinggi lagi.

Berdasarkan laporan Bank Dunia, disebutkan hanya sekitar 1% air limbah dan 4% lumpur tinja yang dikumpulkan dan diolah secara aman. Cakupan ini jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir melebihi negara-negara kawasan.

Lanjut, Sarkar menjelaskan buruknya sanitasi di Indonesia disebabkan karena ketiadaan infrastruktur untuk menangani masalah air limbah dan lumpur tinja. Katanya saat ini di Indonesua hanya ada sekitar 135 instalasi pengolahan air limbah dan lumpur tinja tersebut. Namun, dari 135 instalasi itu faktanya hanya 10% saja yang berfungsi.“Untuk itu Bank Dunia menghimbau agar pemerintah pusat dan semua pemerintah daerah mau mengembangkan program pengelolaan lumpur tinja ini melalui penyusunan paraturan dan kebijakan yang tepat,”paparnya.

Selain itu perlu juga pengaturan secara kelembagaan untuk mempersiapkan pembiayaan dan penyusunan mekanisme tarif. Karena dengan pelayanan sanitasi perkotaan yang berkualitas tentu akan mendukung pertumbuhan ekonomi perkotaan dengan mengurangi resiko kesehatan dan lingkungan hidup,” tutur Sarkar.

Edukasi Masyarakat

Kemudian Saktar juga menekankan agar pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lumpur tinja yang biasanya ditampung di septic tank dengan baik. Ia melihat masyakat Indonesia khususnya yang tinggal di perkotaan hingga saat ini masih jarang yang melakukan sedot lumpur tinja di septic tank masing-masing.

Persoalannya, sejumlah kotoran itu tidak bisa menetap dalam lubang tersebut dalam jangka waktu lama. Karena pengendapannya bisa mencemari lingkungan. Padahal dari 135 instalasi sanitasi yang ada, sekitar 30 buahnya sudah direhabilitasi. Tapi belum juga berfungsi dengan maksimal karena minim loading yang masuk.“Karena  sebagian besar lumpur tinja yang ada tidak masuk ke instalasi pengolahan lumpur tinja, sedikit sekali yang masuk. Karena banyak rumah tangga di Indonesia yang punya septic tank tidak pernah disedot. Sedangkan lumpur tinja yang sudah disedot kerap tidak dibawa ke instalasi pengolahan lumpur tinja melainkan dibuang ke sungai terdekat,” jelas Sarkar.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Air dan Sanitasi Bank Dunia Irma Magdalena Setiono mengatakan masih banyak orang perkotaan yang buang air besar (BAB) sembarang.

Katanya sebanyak 14% orang kota di Indonesia masih buang BAB tidak pada tempatnya. Hal ini terjadi karena minimnya infratsruktur berupa toilet umum di lingkungan perkotaan dan diperparah oleh minimnya kesadaran masyarakat akan hal itu.“Ini ironis jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Sebab di Filipina saja orang kota yang buang air besar sembarangan hanya ada di level 4%. Sedangkan Vietnam hampir semua orang kotanya sudah sadar untuk tidak buang ari besar sembarangan,” ungkap Irma.

Irma juga menerangkan prestasi Vietnam akan hal itu memang didasari dari adanya upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem sanitasi perkotaan. Katanya pemerintah Vietnam telah menanam investasi besar-besaran untuk hal itu. (lulus)