NERACA

Jakarta – Kalangan pengamat menyebut program diversifikasi ekspor ke pasar non tradisonal yang digaungkan pemerintah tidak bisa disebut berhasil. Kegagalan dari kebijakan ini disebabkan karena pemerintah tidak berhasil meningkatkan daya saing produk industri dalam negeri yang ditandai dengan buruknya kualitas dan mahalnya harga.

“Bicara ekspor, jangankan untuk menjamah pasar non tradisional, untuk pasar biasa saja masih sulit. Karena memang produk dari Indonesia belum punya daya saing yang tinggi,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Sri Adiningsih saat dihubungi Neraca, Selasa (29/10).

Harusnya pemerintah saat ini fokus bagaimana agar produk yang dihasilkan mempunyai kualitas yang tinggi, sehingga mampu bersaing dengan produk negara lain. “Dengan kualitas yang rendah masuk kemana saja akan sulit,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satya mengatakan politik dagang luar negeri Indonesia masih buruk. Pasalnya kebijakan untuk mendukung politik dagang luar negeri tidak dimaksimalkan dengan baik. “Politik dagang luar negeri masih buruk. Selama ini, negara-negara asing yang berkunjung ke Indonesia selalu mempunyai kepentingan, khususnya kepentingan dagang. Sementara pemerintah justru membuka lebar-lebar tanpa adanya timbal balik,” ujarnya.

Di mata Erik, ada beberapa indikator bahwa politik dagang luar negeri pemerintah buruk antara lain kebijakan strategi masih belum jelas, koordinasi antar kementerian tidak jelas dan juga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di luar negeri sangat memprihatinkan.

Menurut dia, koordinasi antar Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Luar Negeri masih kurang. Seharusnya, kata dia, kedua kementerian tersebut berjalan beriringan dan saling koordinasi demi melancarkan politik dagang yang jitu. Dan yang terakhir terkait dengan SDM, Erik mengatakan bahwa dia mendapatkan bukti kongkrit bahwa SDM masih tidak berkualitas.

Sementara itu Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng menyebutkan diversifikasi tujuan ekspor harus punya spesifikasi produk. Jika ingin mengekspor ke negara lain, sambungnya, pemerintah harus berani memberi pinjaman ke negara tujuan ekspor agar bisa dengan mudah melakukan ekspor. Dia mencontohkan seperti China yang memberi Indonesia pinjaman, sehingga dengan mudah dapat memasukan produknya ke Indonesia. “Apa pemerintah kita berani seperti itu? Jadi tidak hanya dilakukan Duta Besar atau pengusaha, pemerintah Indonesia harus mau melakukan hal yang sama seperti China,” ujarnya.

Di pihak lain, pemerintah optimistis pasar ekspor non-tradisional tahun ini tumbuh 5% dibandingkan tahun lalu. Namun nilai total ekspor ke pasar non-tradisional hanya sebesar 15% atau sekitar US$ 28,5 miliar dari target ekspor tahun ini sebesar US$ 190 miliar. Namun demikian, Direktur Pengembangan Promosi dan Citra, Kementerian Perdagangan Pradnyawati mengatakan bahwa ekspor ke beberapa negara non tradisional masih menemukan kendala. Diantaranya adalah mengenai sarana transportasi dan pengenalan produk asal Indonesia. “Terdapat beberapa masalah yang harus diatasi dalam meningkatkan ekspor nonmigas diantaranya adalah masalah transportasi dan belum dikenalnya produk Indonesia di negara-negara tersebut,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, ada beberapa negara non tradisional yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), namun ekspor Indonesia ke negara-negara OKI masih rendah. “Ekspor ke negara-negara tersebut hanya bernilai 10% dari total ekspor Indonesia. Padahal, Indonesia masih memiliki potensi cukup besar untuk meningkatkan volume perdagangan dengan negara-negara tersebut," urai Pradnyawati.