INDONESIA PERINGKAT 120 SURVEI BANK DUNIA - Duh, Masih Ribet Berbisnis

Jakarta - Laporan tahunan survei daya saing "Doing Business 2013" Bank Dunia, tentang seberapa mudah atau sulitnya untuk memulai dan menjalankan bisnis di 189 negara, menempatkan Indonesia di peringkat ke-120 di dunia untuk kemudahan menjalankan bisnis. Sementara Singapura dan Hong Kong menempati peringkat tempat terbaik di dunia untuk menjalankan bisnis, masing-masing di urutan pertama dan kedua, diikuti oleh Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Denmark menggenapi lima besar, seperti tahun lalu.

NERACA

Dalam hal menjalankan kemudahan menjalankan bisnis, Indonesia kalah bersaing dari sesama negara ASEAN lainnya, yaitu Malaysia yang menempati peringkat keenam, Thailand peringkat ke-18, Brunei Darussalam di posisi ke-59, Vietnam di peringkat ke-99 dan Filipina di urutan ke-108. Indonesia hanya lebih baik dari Kamboja di peringkat ke-137. "Regulasi adalah sebuah realitas dari awal kehidupan perusahaan hingga akhir," kata laporan itu.

Menanggapi hal itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, seharusnya Indonesia menjadi negara tujuan investasi bersama dengan negara-negara lainnya. Apalagi, negara-negara Eropa sedang mengalami keterpurukan ekonomi, bahkan seharusnya unggul dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

“Indonesia sebenarnya mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Tapi, kita masih kalah jauh peringkatnya dibandingkan dengan mereka padahal potensi sumber daya alam dan manusia Indonesia merupakan suatu jaminan negara lain untuk berinvestasi disini. Bisa dibayangkan masa kalah dengan negara seperti Filipina yang baru mulai membangkitkan perekonomiannya,” kata Enny kepada Neraca, Selasa.

Ketika ditanyakan Indonesia merupakan negara yang tidak tepat untuk berinvestasi, Enny menegaskan bahwa semua orang mengetahui Indonesia merupakan negara tujuan Investasi dengan adanya potensi sumber daya alam dan manusia yang memadai. Namun, tidak adanya kemauan dari pemerintah untuk membuat regulasi dalam mempermudah investasi yang pada akhirnya investor sulit menginvestasikan modalnya di Indonesia.

“Investor dengan cepat membalikkan arah investasinya kepada negara lain dikarenakan banyaknya kendala-kendala yang menghambat berinvestasi di Indonesia,” ujar Enny.

Pengamat Ekonomi EC Think, Talisa Aulia Falianty menambahkan, bobot penilaian terbesar yang digunakan dalam survei tersebut berkaitan dengan komponen-komponen yang diharapkan dapat menunjang kegiatan bisnis, seperti infrastruktur, birokrasi, dan korupsi. Perbaikan untuk ketiga hal tersebut di Indonesia, menurut dia, masih berjalan lambat.

Padahal, lanjut Talisa, paling tidak Indonesia bisa menempati posisi 70 besar sebagai negara G20. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk lebih memperbaiki diri karena hasil studi atau survei yang dilakukan lembaga-lembaga peringkat secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap penilaian Indonesia di negara lainnya. Dan selanjutnya berpengaruh juga terhadap perkembangan investasi. “Dengan komponen GDP dan market yang besar, sebagai negara G-20 masak kita tidak bisa berada di peringkat 60 atau 70,” kata dia kepada Neraca, Selasa (29/10).

Lebih dari itu, Direktur Usaha Kecil Mikro (UKM) Centre Universitas Indonesia (UI) Nining Indroyono menilai, banyak faktor yang menentukan ketertarikan bisnis di suatu negara. Misalnya, keamanan, penerimaan pasar, dan kepastian secara bisnis. Sedangkan Indonesia lemah dalam hal-hal tersebut. Sehingga wajar jika posisi peringkat Indonesia bisa kalah dibanding Singapura bahkan Filipina. “Ya korupsi yang membuat hal itu jadi melebar kemana-mana. Perizinan saja juga terbilang sulit, berlapis ganda, dan kerap dilempar-lempar. Itu kan membuat orang yang mau bisnis jadi mikir berulang kali karena ada ketidakpastian,” kata Nining kepada Neraca, Selasa.

Sementara Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengungkapkan, sebenarnya Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi. Akan tetapi,  banyak investor yang mengeluhkan masalah buruh yang sering melakukan demo. Ini menjadi salah satu penyebab buruknya peringkat Indonesia di internasional "Salah satu penyebabnya adalah masalah ketenagakerjaan dimana sering sekali ada demo buruh dan banyaknya peraturan yang diterobos para buruh. Hal ini yang menimbulkan kekhawatiwan investor ke Indonesia," kata Sofjan saat dihubungi Neraca, kemarin.

Lebih lanjut Sofjan memaparkan, investor yang ada disini, hanya butuh ketenangan agar nyaman berinvestasi dengan adanya kepastian hukum. Karena di Indonesia peraturan sering berubah-ubah apalagi saat perubahan kepemimpinan.

Penyebab lainnya adalah penyediaan infrastruktur yang terbatas. Minimnya infrastruktur di Indonesia menyebabkan ekonomi biaya tinggi, sehingga produk yang dihasilkan tidak berdaya saing bahkan kalah dengan produk impor. "Infrastruktur kita belum siap yang dampaknya biaya mahal ke produksi," kata Sofjan.

Kepastian hukum, lanjut Sofjan, harus diperbaiki pemerintah seperti yang dilakukan Malaysia. Menurutnya pemerintah Indonesia harus lebih tegas memberlakukan peraturan dan tidak main-main atas aturan.

Tidak Fair

Sedangkan Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Azhar Lubis menandaskan bahwa tidak fair kalau Indonesia di head to head dengan Singapura. “Mereka negaranya kecil bahkan itu isinya cuma pemerintahan doang. Nah, kita kan sangat luas, jadi banyak juga kendalanya. Tapi, kalau dikomparasi dengan Filipina yang ada di peringkat 108 saya belum bisa jawab, kenapa kita bisa kalah,” kata dia kemarin.

Azhar menjelaskan, ada beberapa indikator penilaian untuk menentukan negara yang dianggap sebagai tempat yang paling bersahabat untuk berbisnis. Penilaian itu sangat berkaitan dengan kualitas infrastruktur dan kinerja birokasi di negeri tersebut. Juga persoalan ketersediaan tenaga kerja yang tersedia. Lalu Azhar mengaku untuk sementara ini Indonesia masih memiliki banyak kelemahan untuk memenuhi indikator-indikator itu.

Sementara Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra Siregar justru menyambut baik kenaikan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia yang baru dirilis Bank Dunia dari posisi 128 pada 2012 menjadi peringkat 120 pada 2013. "Saya sambut baik, tapi peluang perbaikan sudah minggu lalu kami antisipasi," katanya di Jakarta, Selasa.

 

 

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…