NERACA

Jakarta – Pemerintah mengaku memberi tambahan anggaran untuk beberapa Lembaga/Kementrian (K/L) untuk tahun 2014 sebesar Rp27 triliun. Sejumlah anggaran itu sendiri diambil dari kas nganggur yang terdapat di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014. Sejumlah anggaran tambahan itu pun sudah disepakati oleh DPR.“Iya ada sejumlah dana nganggur yang tercantum di RAPBN 2014 sebesar Rp27 tirlun yang kita sebar ke beberapa K/L. Semoga saja dari penambahan annggaran itu dapat mendorong produktifitas K/L di periode berikutnya. Khususnya pembangunan infrastruktur,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu Askolani di Gedung Dhanapala, Selasa (29/10).

Askolani menuturkan pada alokasi anggaran tambahan itu memang paling besar disalurkan untuk Kementrian Pekerjaan Umum (PU). Pasalnya pemerintah memang akan menggenjot pembangunan infrastruktur pada tahun 2014. Sehingga penambahan anggaran yang begitu besar untuk Kementrian PU dianggap perlu meskipun anggaran infrastuktur sudah dipatok besar hingga Rp188 triliun pada RAPBN 2014 atau meningkat sebanyak Rp4 trilun dibanding anggaran tahun 2013.“Anggaran tambahan untuk PU jatahnya sampai Rp9,2 triliun. Sedangkan lainnya, Kepolisian sekitar Rp3 triliun, Kementrian Pertahanan sekitar Rp2 triliun, Kementrian Kesehatan sekitar Rp1,6 trilun, dan Kementrian Perhubungan sekitar Rp1,09 triliun.”paparnya.

Mengenai keabsahan tambahan anggaran belanja sebesar Rp 27 triliun itu, Askolani mengaku sudah ada kesepakatan dengan pihak DPR. Bahkan DPR juga mengharapkan penambanhan anggaran yang lebih besar disalurkan untuk pembangunan infratsruktur itu diharap dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri kedepannya. “Semua anggaran itu merupakan hasil kesepakatan dengan Banggar di DPR dan telah ditetapkan dalam rapat Paripurna.”

Tambah PNBP

Lanjut, Askolani mengatakan Kemenkeu juga akan mendorong peroduktifitas Kementrian dengan menambah pagu Penerimaan Anggaran Bukan Pajak (PNBP). Pasalnya anggaran RAPBN 2014 yang terus tumbuh dibanding tahun sebelumnya sudah harus menunjukan peningkatan produktifitas. Maka diperlukan pelebaran margin pendapatan yang juga lebih tinggi. “Sebetulnya memang sudah seharusnya K/L bisa menggenjot PNBP meskipun tidak ada penambahan target. Karena L/K itu kan mengemban amanat masayarakat,” tambahnya.

Pada penambahan PNBP 2014 itu Kemenkeu memberi sorotan pada beberapa K/L di antaranya, Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) minimal meningkat sebanyak Rp215,5 miliar, Kementrian Perhubungan (Kemenhub) Rp129 miliar, Kementrian Perhutanan (Kemenhut) Rp129 miliar, Badan Pertanahan Negara (BPN) Rp83,3 miliar, dan Kemenkominfo Rp700 juta.“Penambahan PNBP yang kita targetkan untuk setiap Kementrian dan Lembaga terkait sebetulnya tidak terlalu besar. Angka itu logis dapat terealisasikan. Sehingga tidak perlu juga ada protes tentang ketentuan rencana itu,” tutur Askolani. (lulus)