Pemerintah Akui Belanja Pegawai Memberatkan

Rabu, 30/10/2013

NERACA

Jakarta – Kementrian Keuangan mengingatkan agar pada Kementrian/Lembaga untuk mengontrol anggaran belanja pegawai. Pasalnya pemerintah sendiri sudah mengalami keterbatasan fiskal. Namun, hingga saat ini belum ditemukan solusinya."Belanja pegawai sudah tidak bisa ditambah lagi. Karena penerimaan perpajakan kita juga tidak cukup untuk mebiayai itu. Kita juga tidak bisa menambah utang hanya untuk alokasi belanja. Jadi saya menghimbau agar Kementrian/Lembaga bisa mengontrol penambahan pegawai," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu Askolani di Gedung Dhanapala, Selasa (29/10).

Namun untuk menanggulangi masalah itu sendiri Askolani mengaku pemerintah belum menemukan kebijakan yang efektif untuk menekan anggaran belanja pegawai yang saat ini terus membengkak. Padahal Kemenkeu sudah membahas persoalan ini sejak tahun 2005 dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). “Kita tahu kalau anggaran untuk belanja pegawai bisa dirubah akan ada dampak yang signifikan terhadap anggaran lainnya. Tapi itu harus hati-hati. Makanya hingga saat ini kami dan MenPAN-RB belum menemukan titik temunya.”

Meski begitu Askolani sendiri tidak menafikan, kenyataannya ada penambahan belanja pegawai di tahun anggaran 2014 sebanyak Rp264 triliun yang terdiri dari tiga alokasi penganggaran. Pertama, gaji pegawai dan tunjangan pegawai sebanyak Rp120 triliun. Kedua, biaya lembur sebanyak Rp54 triliun. Terakhir, anggaran pensiun dan jaminan kesehatan pegawai sebanyak Rp90 triliun.

“Jadi dalam rapat di DPR lalu, pemerintah sudah mendapat persetujuan kenaikan belanja pegawai sebesar Rp31 triliun. Sebelumnya di RAPBN 2013 dianggarkan sebanyak Rp233 triliun. Sedangkan di tahun RAPBN 2014 menjadi Rp264 triliun,” tutur Askolani.

Kenaikan tersebut kata Askolani dikukur melalui perhitungan peningkatan gajo pokok PNS sebanyak 6%, kenaikan biaya penisun sebanyak 4%, serta pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13. "Juga ada penyediaan anggaran renumerasi untuk mendukung reformasi birokrasi termasuk pada 14 Kementerian/Lembaga yang direncanakan mulai tahun depan. Serta penataan jumlah dan distribusi PNS berbasis kompetensi.”

Askolani juga mengaku meski pemerintah sendiri tengah kesulitan fiskal terlebih ada penambahan biaya belanja pegawai di tahun 2014, tanggungan itu akan tetap dipenuhi. Pasalnya secara regulasi pemerintah memang bekewajiban untuk menanggung besaran anggaran yang telah disepakati. Meskipun besaran kenaikannya lebih besar dari anggaran belanja modal.

“Meski kondisi fiskal kita berat tapi pasti tetap dipenuhi tanggungan buat gaji PNS itu. Karena itu sudah kewajiban Undang-Undang yang harus kita penuhi. Jika tidak itu namanya pelanggaran,” tukas Askolani.

Lalu perlu diketahui, hingga kuartal III tahun 2013 ini saja penerimaan pajak negara baru mencapai 65% atau Rp417,9 triliun dari target akhir tahun sebesar Rp Rp 995 triliun. Sedangkan belanja pegawai tercatat sudah mencapai 73,2% atau Rp170,6 triliun dari pagu anggaran sebesar RP233 triliun. (lulus)