Kemendagri Desak DOB Dipersiapkan dengan Matang

NERACA

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri meminta pembahasan usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) harus dilakukan dengan persiapan yang benar-benar matang sehingga tujuan pembentukan daerah baru tersebut tercapai sesuai dengan perintah undang-undang. "Kalau pemekaran dilakukan tanpa persiapan baik, tanpa memnuhi persyaratan yang ditentukan, maka akan banyak negatifnya daripada positif," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan di Jakarta, Selasa (29/10).

Jika usulan pembentukan DOB tidak sesuai persyaratan, maka pemekaran daerah hanya menjadi alat bagi elit politik di daerah untuk tujuan tertentu. "Yang sudah-sudah kejadian malah elit yang menikmati, elit-elit itu mereka yang akan menduduki kursi pejabat-pejabat di birokrasi daerah," jelas Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu.

Tujuan sesungguhnya pemekaran daerah, yang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat lokal serta mempercepat pembangunan daerah, menjadi terkesampingkan. "Apa benar pemekaran itu bisa langsung terjadi perbaikan kesejahteraan masyarakat, perbaikan peningkatan pelayanan publik dan perbaikan pemerintahan," tambahnya.

Menurut dia, mayoritas pembentukan DOB dijadikan ajang perebutan kursi kekuasaan lokal, seperti anggota DPRD setempat, pejabat pemda, kepala dinas birokrasi daerah. Selain itu ada pula pihak ketiga yang menikmati hasil pembentukan DOB, yaitu pihak swasta yang turut memberikan sponsor untuk membangun beragam infrastruktur daerah, seperti bangunan kantor, bangunan sekolah, jembatan, dan jalan.

Untuk mengurangi konflik kepentingan pembentukan DOB tersebut, maka Pemerintah melakukan moratorium hingga menunggu selesainya pembahasan perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. "Kita tunggu sampai selesai pembahasan perubahan UU itu, yang juga tidak hanya mengatur pemekaran tetapi juga penghapusan dan penggabungan daerah pemekaran," tukasnya. [ardi/ant]

BERITA TERKAIT

Menteri LHK: Pemulihan Lingkungan Era Jokowi Dilakukan dengan Langkah Berani

Menteri LHK: Pemulihan Lingkungan Era Jokowi Dilakukan dengan Langkah Berani NERACA Jakarta - Masyarakat dapat melihat dan membuktikan langkah-langkah berani…

BAZ Kota Sukabumi Kerjasama Dengan BRI - Walikota Akan Keluarkan Perwal Kewajiban ASN Bayar Zakat Melalui BAZ

BAZ Kota Sukabumi Kerjasama Dengan BRI Walikota Akan Keluarkan Perwal Kewajiban ASN Bayar Zakat Melalui BAZ NERACA Sukabumi - Demi…

Menteri LHK Resmikan IPAL Komunal Wetland-Biocord - Atasi Pencemaran Limbah Rumah Tangga dengan IPAL Komunal

Menteri LHK Resmikan IPAL Komunal Wetland-Biocord Atasi Pencemaran Limbah Rumah Tangga dengan IPAL Komunal NERACA Karawang - Menteri Lingkungan Hidup…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…