Kemendagri Desak DOB Dipersiapkan dengan Matang

NERACA

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri meminta pembahasan usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) harus dilakukan dengan persiapan yang benar-benar matang sehingga tujuan pembentukan daerah baru tersebut tercapai sesuai dengan perintah undang-undang. "Kalau pemekaran dilakukan tanpa persiapan baik, tanpa memnuhi persyaratan yang ditentukan, maka akan banyak negatifnya daripada positif," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan di Jakarta, Selasa (29/10).

Jika usulan pembentukan DOB tidak sesuai persyaratan, maka pemekaran daerah hanya menjadi alat bagi elit politik di daerah untuk tujuan tertentu. "Yang sudah-sudah kejadian malah elit yang menikmati, elit-elit itu mereka yang akan menduduki kursi pejabat-pejabat di birokrasi daerah," jelas Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu.

Tujuan sesungguhnya pemekaran daerah, yang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat lokal serta mempercepat pembangunan daerah, menjadi terkesampingkan. "Apa benar pemekaran itu bisa langsung terjadi perbaikan kesejahteraan masyarakat, perbaikan peningkatan pelayanan publik dan perbaikan pemerintahan," tambahnya.

Menurut dia, mayoritas pembentukan DOB dijadikan ajang perebutan kursi kekuasaan lokal, seperti anggota DPRD setempat, pejabat pemda, kepala dinas birokrasi daerah. Selain itu ada pula pihak ketiga yang menikmati hasil pembentukan DOB, yaitu pihak swasta yang turut memberikan sponsor untuk membangun beragam infrastruktur daerah, seperti bangunan kantor, bangunan sekolah, jembatan, dan jalan.

Untuk mengurangi konflik kepentingan pembentukan DOB tersebut, maka Pemerintah melakukan moratorium hingga menunggu selesainya pembahasan perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. "Kita tunggu sampai selesai pembahasan perubahan UU itu, yang juga tidak hanya mengatur pemekaran tetapi juga penghapusan dan penggabungan daerah pemekaran," tukasnya. [ardi/ant]

BERITA TERKAIT

Jikalahari Desak KPK Tetapkan Tersangka 20 Korporasi HTI Riau

Jikalahari Desak KPK Tetapkan Tersangka 20 Korporasi HTI Riau NERACA Pekanbaru - Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) meminta KPK…

Bank Muamalat Kerjasama Remitansi dengan Al Rajhi Bank Malaysia

      NERACA   Jakarta - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk bersama Al Rajhi Bank Malaysia menandatangani perjanjian kerjasama…

Perumahan BML Lebak Banten Tawarkan Hunian dengan Harga Terjangkau

NERACA Jakarta - Pengembang properti PT Bintang Energi Lestari tengah mengembangkan kota baru di daerah Maja, Lebak, Banten dengan nama…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Aturan Taksi Online Diteken Menhub

      NERACA   Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menandatangani peraturan baru taksi daring setelah Peraturan…

Utang Luar Negeri Naik Jadi Rp5.227 Triliun

      NERACA   Jakarta - Utang luar negeri Indonesia meningkat 5,3 persen (tahun ke tahun/yoy) pada akhir Oktober…

Pekerja Migran Bantu Devisa Negara

    NERACA   Sukabumi - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan keberadaan pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI)…