NERACA

Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mengakui memang terjadi kelambanan penyerapan anggaran di lingkungan Kementrian. Alasannya memang sedang ada penerapan pemblokiran anggaran. Hal itu terjadi karena para Kementrian sendiri belum ada inisiatif membahas administrasi pencairan anggaran di DPR.“Lambannya penyerapan anggaran yang terjadi di beberapa K/L (Kementrian/Lembaga) memang karena adanya pemblokiran. Tapi pemblokiran itu sendiri merupakan tanggung jawab dari K/L. Kita hanya menjalankan fungsi,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu Askolani di Gedung Dhanapala, Selasa (29/10).

Askolani mengatakan Kemenkeu sendiri tetap akan memblokir anggaran yang belum rampung administrasinya. Hal itu dilakukan karena dalam regulasi yang berlaku mengatur mekanismenya seperti itu. Sehingga setiap Kementrian/Lembaga harus menyelesaikan proses administrasinya terlebih dahulu sebelum dicairkan anggarannya. "Berapa pun anggarannya, selama tidak ada inisiatif untuk membahas dengan komisi terkait di DPR kami akan tetap memblokir. Kita tidak mungkin mencairkan anggaran sebelum mereka (Kementrian/Lembaga) menyelesaikan administrasinya. Jelas fungsi yang telah kita lakukan sudah sesuai kewenangan," tutur Askolani.

Kemudian Askolani mengungkapkan padahal mekanisme revisi anggaran dengan Komisi terkait di DPR telah jauh lebih mudah agar pagu yang dianjurkan dapat cepat disetuji dan terserap. Untuk itu pihaknya mengundang kembali para K/L untuk mensisoalisasikan anggaran belanja dan penyerapannya. Supaya tersendatnya penyerapan anggaran 2013 di tingkat K/L dapat segera teratasi."Kalau dulu para K/L harus mengajukan ke Kemenkeu, lalu Kemenkeu ajukan ke Pimpinan DPR agar dilanjutkan ke Komisi dan dibahas dengan K/L. Itu telah di simplifikasi sehingga bisa langsung dibahas antara K/L dan Komisi, baru setelah itu dibahas dengan DJA," terang Askolani.

2014 Tidak Ada Blokir

Lanjut, Askolani mengaku di tahun 2014 nanti tidak ada lagi penerapan blokir anggaran K/L. Kebijakan itu akan dilaksanakan dengan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. “Mekanisme yang berlaku sekarang kan setiap K/L musti ngajuin permintaan anggaran satu per satu. Nanti tidak begitu lagi.”

Kemudian Askolani menerangkan, sementara ini Perpres itu sendiri dalam tahap pembahasan secara internal lingkungan Pemerintah. Ia berharap Perpres itu dapat segera selesai dan dierapkan. Pasalnya jika sudha diterapkan proses pencarian anggaran bisa dilakukan langsung oleh K/L terkait tanpa harus menunggu persetujuan Kemenkeu.

“Jadi mekanismenya nanti, pertama Kita akan berikan catatan kalau ada dokumen yang belum lengkap dan harus dilengkapi oleh K/L agar bisa dicairkan. Lalu jika ada unlocated dana, ya dana itu harus di selesaikan dulu alokasinya sehingga kalau sudah ada alokasinya baru bisa direvisi anggarannya. Semuanya di DPR,” jelas Askolani.

Lalu jika Perpres itu disahkan untuk kedepan peran Kemenkeu hanya mengawasi anggaran saja. Askolani mengatakan, “Jadi peran Kemenkeu hanya sebagai guidance saja. Mekanismenya memang akan lebih simple dan fleksibel. Sedangkan kita hanya mengawasi saja pada pelaksanaannya.”

Mengenai kemungkinan terjadinya penyelewengan anggaran untuk kepentingan ongkos politik berhubung tahun 2014 akan ada Pemilihan Umum (Pemilu) dengan mekanisme pengajuan anggaran yang seperti itu, Askolani mengaku tidak perlu khawatir. Pasalnya dalam tubuh kepemerintahan sendiri terdapat penjagaan anggaran yang ketat dan berlapis seperti BPKP, BPK dan Dirjen Pengawasan Internal K/L.

“Kalau riskan terjadi salah guna anggaran semuanya memang balik ke kita. Tapi pola pengawasan dalam penganggaran kan sudah mulai berlapis-lapis, dan kebocoran yang dikhawatirkan terjadi tidak perlu ditakutkan. Karena secara umum prosesnya juga masih tergolong ketat,” tukas Askolani. (lulus)