Jakarta - Entah apa yang dibenak para birokrat di negeri ini. Serapan Belanja Anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) hingga 23 Oktober 2013 “hanya” 56,6% atau Rp351,8 triliun dari total pagu Rp622 triliun. Sementara akhir tahun 2013 menyisakan dua bulan lagi. “Penyakit menahun” seakan tidak bias hilang dan, sepertinya, Pemerintah enggan melakukan perubahan. Singkatnya, Pemerintah tidak bekerja optimal sehingga sistem pemerintahan tidak berjalan sebagai mestinya.  

NERACA

Menanggapi hal ini, ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Revrisond Baswir, menegaskan bila Pemerintah tidak mempunyai sistem kerja yang baik. Bahkan reformasi birokrasi yang digadang-gadang dapat dikatakan gagal. Hal ini bisa terlihat dari tahun-tahun sebelumnya di mana penyerapan anggaran, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, selalu dihabiskan di akhir tahun.

"Pemerintah telah gagal. Mulai dari perencanaan, anggaran hingga serapan terlihat sekali hanya asal habis. Pemerintah juga tidak terlihat melakukan perencanaan dengan baik yang dapat membuat pertumbuhan ekonomi negeri ini semakin bagus," tegas Revrisond kepada Neraca, Senin (28/10).

Lebih lanjut Soni, sapaan akrab Revrisond, memaparkan seharusnya Pemerintah harus bekerja keras untuk mendorong penyerapan anggaran belanja negara agar lebih maksimal dan berkualitas. Sebab, realisasi penyerapan anggaran belanja yang rendah, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, menghambat daya dorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Belum ada perbaikan terhadap rendahnya kualitas dan kuantitas penyerapan anggaran belanja negara. Padahal, masalah ini sudah terjadi dalam lima tahun terakhir. Jika tidak ada upaya keras dari pemerintah untuk meningkatkan penyerapan anggaran, maka kemungkinan pencapaian target pertumbuhan ekonomi akan lebih buruk dibanding sebelumnya,"jelasnya.

Padahal, menurut Soni, selain konsumsi domestik, pertumbuhan ekspor sedang melambat terkait krisis ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat, konsumsi atau belanja Pemerintah seharusnya dapat menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi. Tentunya kondisi itu tidak bisa dibiarkan karena tidak optimal untuk mendorong perekonomian nasional. Karena infrastruktur jalan dan jembatan tidak terbangun, maka daya dorong ekonomi menjadi terhambat.

"Pemerintah seperti memaksakan penyerapan anggaran belanja.Padahal penggunaan anggaran belanja dinilainya belum berkualitas.Misalnya, biaya perjalanan itu sekarang belum bisa efisien, malah dihambur-hamburkan, pengadaan barang juga seringkali diada-adakan saja yang penting penyerapannya tinggi," kata dia.

Di tempat terpisah, Ucok Sky Khadafi, Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), menjelaskan penyerapan Anggaran Pembelanjaan Belanja Negara (APBN) yang rendah sudah lumrah dan menjadi agenda tahun. Hal itu membuktikan Pemerintah tidak bisa bekerja dalam mengelola anggaran secara efektif.

“Sudah bukan rahasia umum lagi penyerapan anggaran yang dilakukan pemerintah rendah setiap tahunnya,” ungkapnya.  Menurut dia, agar anggaran terserap maksimal, maka di sisa waktu ini K/L melakukan kegiatan secara jor-joran. Artinya, anggaran terbuang percuma dan tidak produktif. Terlebih untuk APBN 2013, akhir tahun setidaknya harus mengeluarkan anggaran sekurang-kurangnya 90% dari total anggaran padahal hingga sekarang menjelang akhir Oktober 2013 kebanyakan K/L baru menyerap anggaran di bawah 60%.

“Kita sudah mau di penghujung tahun, anggaran masih rendah. Biasanya kondisi seperti ini banyak penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan prosedur,” tegasnya, kemarin.  

Dengan kondisi seperti ini memang seharusnya Pemerintah dengan segera mengesahkan Undang-undang (UU) Penyerapan Anggaran. “Harusnya memang RUU terkait penyerapan anggaran segera diberlakukan, agar Kementerian atau Lembaga bisa menggunakan anggran sesuai dengan efektifitas dan produktifitas, serta sesuai dengan target yang sudah ditentukan. jika ada pelaanggran segera diberi sanksi,” papar Uchok.  

Perencanaan “Belum Matang”

Sementara Ekonomi Indef, Eko Listiyanto mengatakan bahwa penyerapan anggaran memang menjadi masalah klasik yang tak pernah diselesaikan. Padahal, kata dia, Pemerintah sudah mengetahuinya bahwa penyerapan selalu menumpuk di akhir tahun dan tidak pernah ada perbaikan. “Bisa saja mengeluarkan anggaran di akhir tahun sehingga sampai 90%, akan tetapi itu akan mubazir karena dikerjakan secara tergesa-gesa,” ujar Eko saat dihubungi kemarin. 

Menurut dia, perencanaan keuangan dari Pemerintah belum cukup matang sehingga yang terjadi adalah penumpukan pengeluaran di akhir tahun. “Memang sedikit banyak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, akan tetapi jauh lebih baik jika pengeluaran itu terencana dengan matang,” katanya.

Pasalnya menurut dia, ada beberapa sektor yang membutuhkan anggaran pada waktu-waktu tertentu, misalnya sektor pertanian. “Pemerintah memiliki anggaran subsidi pertanian ataupun kredit pertanian. Sektor pertanian ada sektor yang mengandalkan cuaca, kalau cuaca di akhir tahun tidak mendukung maka anggarannya tidak akan efektif,” ujarnya.  

Untuk itu dirinya meminta agar Pemerintah melakukan evaluasi secara rutin baik itu penerimaan maupun pengeluaran anggaran. Misalnya saja, Pemerintah mempunyai target penerimaan dan penyerapan per triwulan ataupun per bulan.

Karena dengan begitu membuat efektif dari segeri penerimaan dan penyerapan anggarannya. “Selain itu, setiap anggaran harus lebih detail mengenai perencanaan, penyerapan sampai dengan evaluasinya,” terang Eko.  

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengaku akan memanggil seluruh instansi Pemerintah dalam waktu dekat guna membahas minimnya penyerapan anggaran K/L. "Besok (hari ini), kami adakan forum untuk konsolidasi 2014. Salah satu yang dibahas agar anggaran 2013 bisa terserap di atas 90%,” ujar dia.  

Selain rendahnya serapan anggaran K/L, Realisasi APBN Perubahan Sementara itu hingga 23 Oktober 2013, penyerapan belanja negara pada APBN Perubahan 2013 telah mencapai Rp1.166,2 triliun atau 67,6% dari pagu sebesar Rp1.726,2 triliun dengan realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp763,5 triliun atau 63,8% atau Rp1.196,8 triliun.

Belanja nonkementerian dan lembaga mencapai Rp411,7 triliun atau 71,6% dari pagu Rp574,8 triliun. Adapun pendapatan negara mencapai Rp1.069,8 triliun atau 71,2% dari target Rp1.502 triliun dengan penerimaan perpajakan mencapai Rp816 triliun atau 71,1% dari target dalam APBN Perubahan 2013 sebesar Rp1.148,4 triliun. agus/iwan/mohar/bari/ardi