Aturan LTV Tak Ganggu Kredit BTN

NERACA

Jakarta - Direktur PT Bank Tabungan Negara Tbk, Maryono, menyatakan aturan rasio pinjaman terhadap nilai agunan (loan to value/LTV) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia tidak mengganggu kredit perseroan. "Portofolio kredit BTN di atas 95% tersalur kepada 'end user' dan sebagai pemilik pertama," ujar Maryono saat jumpa pers di Jakarta, Senin (28/10).

Menurut Maryono, kebijakan LTV tersebut bertujuan positif. Kebijakan itu menjamin stabilitas harga rumah khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah. Kebijakan tersebut, lanjutnya, juga untuk menghindari terjadinya spekulasi harga properti agar tidak terjadi 'bubble' (menggelembungnya harga).

"Secara bisnis, tidak ada masalah dengan penyaluran kredit Bank BTN," kata Maryono. Kredit BTN tumbuh 26 persen pada kuartal III 2013, dari Rp76,57 triliun pada kuartal ketiga 2012 menjadi Rp96,53 triliun. Pertumbuhan tersebut berada di atas pertumbuhan kredit nasional sebesar 22%.

Kinerja perseroan pada kuartal ketiga 2013 juga masih menunjukkan konsistensi BTN pada 'core business' dalam pembiayaan industri perumahan. Porsi pembiayaan pada kredit perumahan masih mendominasi dengan share 86,12% dari total kredit yang disalurkan perseroan selama kuartal III 2013 sebesar Rp83,14 triliun.

Sedangkan sisanya yang sebesar 13,88% atau Rp13,40 triliun disalurkan untuk pembiayaan kredit non perumahan. "Kami juga tetap akan memberikan dukungan pada program pemerintah dalam bidang perumahan melalui skim FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan). Perseroan tercatat telah memberikan kontribusi secara nasional yang cukup tinggi dengan rata-rata share di atas 95%," ujar Maryono. [ardi/sylke]

BERITA TERKAIT

Penyaluran Kredit BCA Tumbuh Hingga 12,3%

    NERACA   Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menumbuhkan penyaluran kredit sebesar 12,3 persen (tahun ke…

Genjot DPK, BTN Gelar Program “Super Untung Jaman Now”

      NERACA   Jakarta - Berhasil meraih pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 20,45% di atas rata-rata industri…

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital - Ketua KPPU

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital Ketua KPPU NERACA Padang – Ketua Komisi Pengawas Persaingan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

BI : Siklus Krisis Ekonomi 10 Tahunan Tak Relevan

      NERACA   Jakarta - Pernyataan bahwa siklus krisis ekonomi di Indonesia akan terjadi setiap 10 tahun sekali…

Jepang Tertarik Bangun MRT Di Jakarta

      NERACA   Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang…

Empat Provinsi Siaga Karhutla

      NERACA   Jakarta - Sebanyak empat provinsi, yaitu Sumatra Selatan (Sumsel), Riau, Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalimantan…