Kebijakan Tidak Jelas, Agis Tunda Bangun Smelter

Hindari Risiko Rugi

Selasa, 29/10/2013

NERACA

Jakarta – Kebijakan pemerintah mewajibkan perusahaan tambang membangun smelster untuk memberikan nilai tambah pada ekspor tambang, rupanya berjalan di tempat dan bahkan tidak jelas arahnya. Dampaknya, banyak perusahaan tambang menunda hingga batal membangun smelter, seperti yang dilakukan PT Agis Tbk (TMPI).

Direktur Utama PT Agis Tbk (TMPI), Steven Kusuma mengatakan, pihaknya masih ragu melanjutkan pembangunan pabrik smelter di Semarang tahun ini. Penundaan dilakukan lantaran perseroan masih bimbang dengan peraturan yang dianggapnya belum jelas,”Kita masih tunda rencana pembangunan smelter, karena kebijakan yang ada sekarang masih belum jelas. Itu kita anggap masih berisiko tinggi,”ujar dia di Jakarta, Senin (28/10).

Menurutnya, tahun depan sudah memasuki masa pemilu legislatif dan presiden. Jika terjadi perubahan pemimpin negara, dikhawatirkan kebijakan akan berubah lagi,”Biasanya beda pemimpin itu beda kebijakan. Jangan sampai kita sudah terlanjur investasi Rp1 triliun untuk pembangunan pabrik smelter dan kebijakan berubah, itu sangat berisiko bagi perseroan," jelasnya.

Kata Steven, smelter yang akan dibangun akan memiliki kapasitas produksi hingga 500 ribu ton per tahun. Corporate Secretary TMPI, Mohammad Noor Syahriel mengatakan, pendirian smelter di Semarang ini dilakukan dengan satu pihak pemilik lahan seluas sekitar 10 hektare.

Sebagai informasi, perseroan telah mengganti nama menjadi PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk seiring dengan berubahnya bisnis perseroan dari elektronik ke sektor tambang. Perubahan nama dan sektor bisnis ini, telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham. Alasan perubahan nama, dimaksudkan untuk lebih memfokuskan usaha ke sektor pertambangan.

Direktur Keuangan PT Agis Tbk Boling Aruan mengungkapkan, bisnis pertambangan emas dan alluvial dinilai lebih menjanjikan dibandingkan elektronik. Perseroan berharap proses izin usaha pertambangan dan eksplorasi sudah dapat di lakukan, “Dengan adanya perubahan fokus bisnis, perseroan berharap akan meningkatkan pendapatan dan kinerja perseroan tidak terganggu dengan naik-turunnya rupiah,”ujarnya.

Berubah Nama

Dirinya mengakui, emas lebih terjamin dan cukup meyakinkan bagi kelangsungan perseroan. Oleh karena itu, meski sudah mengubah bisnis ke sektor tambang. Namun bisnis elektronik tetap dipertahankan. Alasannya, bisnis yang satu ini sudah melekat dengan nama PT Agis Tbk,“Kami akan berusaha sebisa mungkin untuk memperjuangkan sektor elektronik dan akan berusaha

mengembangkannya,”ungkapnya.

Untuk belanja modal, perseroan belum menetapkan karena masih menunggu hasil eksplorasi dan untuk tambang emas, perseroan mengklaim sudah ada dua tempat di kepulauan Sumatera.

Rencananya, hasil eksplorasi akan dipasarkan melalui ekspor. Hingga semester I-2013, perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp5,24 miliar atau Rp0,90 per saham. Laba bersih ini menunjukan pertumbuhan kinerja sebesar 23,58% bila dibandingkan dengan laba bersih pada Semester I-2012 sebesar Rp4,24 miliar atau Rp0,78 per saham.

Kenaikan laba bersih ini didorong adanya pennurunan beban pokok perseroan dari Rp86,95 miliar Semester I-2012 menjadi Rp83,45 miliar pada Semester I-2013. Padahal, pendapatan perseroan mengalami penurunan dari Rp93,18 miliar Semester I-2012 menjadi Rp88,70 miliar pada Semester I-2013. Pendapatan lain mengalami penurunan dari Rp15,57 miliar menjadi Rp15,00 miliar. Beban Umum dan Penjualan perseroan mengalami penurunan dari Rp16,84 miliar menjadi Rp15,97 miliar.

Adapun rincian pendapatan perseroan dari sektor adalah penjualan barang dagangan sebesar Rp81,20 miliar dari sebelumnya Rp90,65 miliar, jasa perbaikan elektronik dan logistik sebesar Rp7,60 miliar dari sebelumnya Rp2,76 miliar, return dan potongan penjualan sebesar Rp0,11 miliar dari Rp0,23 miliar. Perseroan pada tahun ini juga telah menargetkan pendapatannya dapat tumbuh 10 hingga 20% dibandingkan perolehan tahun lalu sebesar Rp202,55 miliar. Perseroan juga berharap dapat mencapai target pendapatan tersebut, karena melihat kondisi perekonomian dalam negeri membuat perseroan tidak mematok target pendapatan terlalu tinggi. (nurul)