Wilayah Perbatasan Butuh Konektivitas

Infrastruktur Masih Buruk, Biaya Distribusi Tinggi

Selasa, 29/10/2013

NERACA

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa wilayah perbatasan Indonesia dengan beberapa negara tetangga masih banyak masalah. Hal itu terlihat dari tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan dengan pusat kota. Belum lagi masalah infrastruktur yang menggangu alur distribusi barang sehingga menyebabkan high cost terhadap produk ke daerah perbatasan.

“Memang basis produksi kita masih terpusat di Jawa. Padahal sumber daya alam dan sumber daya energi di wilayah perbatasan itu sangat berlimpah. Lantaran infrastruktur yang belum mendukung, maka kebutuhan transportasi bahan baku dan bahan energi ke Jawa serta distribusi ke daerah-daerah selalu tinggi,” ungkap Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto di Jakarta, Senin (28/10).

Dia mengatakan, orientasi ekonomi darat dan pusat pertumbuhan di Jawa menyebabkan tertinggalnya banyak daerah sehingga berakibat pada kemiskinan. “Kalaupun distribusi dari Jawa ke daerah tertinggal mencukupi, maka dapat dipastikan harga barang di daerah terpencil akan lebih mahal lagi,” tuturnya.

Menurut dia, redistribusi lokasi ke daerah dan mengembangkan industri di daerah sesuai dengan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut harus segera dilakukan. Ia mencontohkan, pabrik semen pada umumnya dikembangkan di Jawa padahal banyak daerah yang juga memiliki bahan baku semen. Lalu industri farmasi, mengapa harus terpusat di Jawa dan tidak terbagi secara kewilayahan. Sama halnya dengan pabrik makanan, barang kebutuhan rumah tangga serta barang konsumsi lainnya.

“Diperlukan prakarsa dari daerah. Daerah perlu berusaha untuk tidak selalu bergantung pada kebijakan pusat saja. Daerah harus mampu menarik investasi, terutama investasi nasional untuk mengembangkan potensi alam di daerah dan membangun sarana produksi barang-barang konsumsi di daerah,” katanya.

Suryo mengatakan, konektivitas yang didambakan seharusnya dibangun berdasarkan penetapan pusat-pusat pertumbuhan di semua kawasan Indonesia. Ia menilai, investasi di bidang kelautan dan maritim dibanyak wilayah yang selama ini tertinggal seperti Bagian Timur Indonesia harus dipacu. “Konektivitas yang baik seharusnya tidak hanya berperan untuk distribusi dari daerah, tetapi juga bisa berperan sebagai jaringan produktif dari semua pusat pertumbuhan di daerah,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah Tertinggal dan Bulog Natsir Mansur mengatakan bahwa persoalan di daerah sangat banyak. Hal itu dapat dilihat dari mobilisasi yang kurang. Ia menjelaskan maksud dari mobilisasi adalah mengenai pemberdayaan rakyat di perbatasan masih kurang akibatnya harga pangan masih mahal. “Maka dari itu, diperlukan konektivitas agar bisa membangun daerah-daerah yang tertinggal,” ucapnya.

Daerah tertinggal, lanjut Natsir, masih punya potensi-potensi sumber daya alam yang sangat tinggi sehingga bisa dimanfaatkan untuk dijadikan investasi. Akan tetapi, kata dia, keberadaan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya harus juga tersedia. Inilah yang menjadi tanggung jawab pemerintah agar ada investor yang tertarik berinvestasi di daerah perbatasan. “Isu konektivitas adalah isu lama tetapi tidak pernah direalisasikan,” katanya.

Untuk itu, ia berharap agar konsep pendulum nusantara bisa mengurangi biaya logistik yang masih tinggi meskipun belum bisa diterapkan dalam waktu dekat. Pendulum nusantara sebagai upaya integrasi wilayah Indonesia direncanakan akan melibatkan enam pelabuhan utama yakni Belawan, Batam, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makasar dan Sorong.

Dimanfaatkan Malaysia

Meski memiliki kekayaan sumber daya alam, namun, ekonomi di daerah perbatasan masih tumbuh rendah. Soalnya, sumber daya alam itu kebanyakan dieksploitasi dan diolah oleh Malaysia. “Banyak komoditas daerah perbatasan seperti ikan teri Ambalat di Pulau Sebatik, Kalimantan Barat, dikirim ke Malaysia dan diolah di sana kemudian dikirim kembali ke Indonesia. Pisang mentah juga banyak yang seperti itu,” ungkap Deputi II Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Suhatmansyah.

Selain itu, Suhatmansyah menerangkan, ekspansi bisnis Malaysia ke daerah perbatasan cukup kuat. Itu dilakukan, antara lain, lewat penguasaan perkebunan. “Ada 170 kawasan perkebunan kelapa sawit di Sintang, Kalimantan Barat tetapi kebanyakan milik Malaysia. Lalu ada pertambangan batu bara juga banyak yang dimiliki negara asing,” imbuhnya.

Kondisi itu sama sekali tidak mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Alih-alih bermanfaat, penguasaan komoditas oleh Malaysia justru semakin menciptakan kemiskinan di sana. “Sebanyak 18,7% kemiskinan tumbuh di kawasan perbatasan sedangkan rata-rata pertumbuhan kemiskinan nasional hanya 14,1%. Akibatnya, wilayah perbatasan sering kali disebut wilayah terbelakang, termiskin dan terbodoh,” pungkasnya.