Pemerintah Diminta Fokus di 5 Komoditi Tambang

Hilangkan Ketergantungan Impor

Selasa, 29/10/2013

NERACA

Jakarta – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Natsir Mansur meminta agar pemerintah fokus kepada 5 komoditi tambang yaitu emas, nikel, tembaga, alumunium dan besi. Pasalnya, industri turunan dari 5 komoditi tersebut masih mengandalkan impor.

“Kita sangat membutuhkan industri hulu yang sangat besar. Hal itu terdiri dari 5 komoditas, emas, nikel, tembaga, alumunium dan besi. Ketika sudah menguasai itu, maka kita akan mandiri,” kata Natsir saat ditemui dalam Rakornas Kadin di Jakarta, Senin (28/10).

Ia mengatakan saat ini industri hilir tambang masih ketergantungan dengan impor. Salah satu contohnya terjadi di Krakatau Steel yang masih mengimpor besi spons (pig iron), sementara perusahaan lokal yang memproduksi pig iron masih sedikit.

“Saat ini produksinya hanya 300 ribu ton sementara kebutuhannya hampir 3 juta ton per tahun. Maka dari itu, kita minta agar pemerintah fokus terhadap 5 komoditas tersebut. Kalau bisa tidak hanya memproduksi untuk memenuhi dalam negeri, suatu saat kita akan bisa menyuplai kebutuhan dunia,” ucapnya.

Contoh lain yang diungkapkan Natsir adalah industri smelter. Saat ini PT.Smelting bisa memproduksi 250 ribu ton lembaran katoda. Dari katoda, maka akan jadi bahan baku untuk industri hilir. “Saat ini sudah ada 3 pabrik yang siap untuk melakukan pemurnian yaitu PT.Smelting, PT.Indosmelt dan PT.Indovasi maka total produksinya bisa mencapai 600 ribu ton. Dengan itu, maka kita bisa jadi penyuplai katoda terbesar di dunia,” imbuhnya.

Maka dari itu, menurut Natsir penting rasanya menjalankan aturan pemerintah terkait dengan upaya melakukan pemurnian di dalam negeri dengan membangun smelter. Hal itu merupakan industri pionir, dengan mengacu kepada UU Minerba No.4/2009, Inpres no.3/2013 serta Permen ESDM No.7/2012. Industri smelter tersebut diantaranya smelter tembaga/emas, aluminium, nikel, besi, dan mineral yang lain, karena industri tersebut menghasilkan bahan baku untuk industri hilir dalam negeri. “Selama ini impor bahan baku untuk kebutuhan industri hilir mencapai 80% dari industri hilir yang ada di dalam negeri,” ujar Natsir.

Natsir mengatakan, membangun industri smelter sifatnya bervariatif tergantung pada jenis mineral logam yang akan diproduksi. Menurutnya, membangun smelter bukan hal yang sulit dibangun oleh pengusaha nasional asalkan pemerintah bisa jelas, tegas, dan konsisten terhadap penerapan aturan yang mendukung pembangunan industri smelter.

“Pemerintah harus jelas, tegas dan konsisten karena industri smelter ini industri pionir dengan investasi besar, berjangka pajang dan teknologi tinggi. Sehingga dibutuhkan kepastian hukum dan adanya insentif lainnya,” kata Natsir.

Bea Keluar Tinggi

Sejauh ini, pemerintah telah berusaha menjaga sektor tambang untuk tidak di eksploitasi berlebihan. Salah satunya dengan menerapkan bea keluar (BK) yang cukup tinggi yaitu 25%. harapannya dengan BK yang tinggi, maka industri tambang mau mengolah terlebih dahulu di dalam negeri. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, pemerintah menginginkan BK untuk ekspor bahan mentah mineral serta tambang sebesar 25%, sejalan dengan rencana pengembangan industri hilir dan peningkatan nilai tambah hasil mineral maupun tambang di Indonesia.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan aturan BK harus diterapkan karena banyak pelaku usaha yang memanfaatkan masa transisi kewajiban pembangunan smelter hingga 2014 bagi pemegang kontrak karya (KK) untuk mengeksplotasi tambang. “Pengerukan bijih besi (iron ore) terus dilakukan oleh pelaku usaha di bidang pertambangan. Diperkirakan, 20 juta ton biji besi diekspor setiap tahun,” kata Hidayat.

Menurut Hidayat, diperlukan suatu roadmap bisnis dari semua investor yang sudah mendapatkan konsesi tambang. Langkah tersebut dilakukan menjelang adanya pelarangan ekspor bahan baku mineral pada 2014. “Pemerintah meminta untuk segera membuat business proposal-nya kepada Kementerian ESDM untuk dinilai bahwa BK ini layak untuk dilaksanakan,” ujarnya.

Hidayat menambahkan, aturan BK bisa memberikan nilai tambah bagi sektor pertambangan. “Diperlukan peningkatan nilai tambah pada ekspor pertambangan. Menjual bahan mentah akan merusak sumber daya alam dan masyarakat akan dirugikan,” katanya.

Indonesia memiliki sejumlah komoditas yang mendunia. Keunggulan itu sudah diakui secara global sehingga tidak heran banyak investor asing yang melirik negeri ini. Berdasarkan penelusuran tim redaksi duniaindustri.com tercatat 18 komoditas RI memiliki peringkat dunia.