Empat Kebijakan Pemerintah Pepesan Kosong

Senin, 28/10/2013

NERACA

Jakarta – “Pemerintah sebelumnya juga sudah mengeluarkan empat kebijakan ekonomi dan hasilnya memang nihil. Terus sekarang bikin empat kebijakan lagi artinya ini kan pepesan kosong saja. Sudah jelas itu,” kata peneliti Institute for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng pada Neraca, Minggu (27/10).

Rencana kebijakan pemerintah yang dinilai pepesan kosong oleh Daeng di antaranya perbaikan neraca transaksi berjalan, menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli, menjaga inflasi dan percepatan investasi. Katanya semua kebijakan itu sangat konseptual dan tidak bisa dipertanggungjawabkan keberhasilannya. Pandangan itu dapat diperkuat dengan rencana-rencana kebijakan pemerintah sebelumnya yang tidak pernah terbukti. Bahkan ia juga pesimis empat kebijakan yang baru itu akan terasa hasilnya.“Misalnya saja inflasi. Sangat tidak mungkin pemerintah dapat menjamin inflasi itu terjaga ketisa semua orang juga tahu kalau pemerintah tidak punya kontrol atas pangan dan bahan baku. Dan semua orang juga tahu komoditas-komdoditas tersebut sangat dipegang oleh kartel. Bahkan lembaga Bulog yang fungsinya memang untuk menjaga inflasi sudah mendem taringnya. Jadi inflasi yang mana yang sebetulnya mau dikendalikan,” tutur Daeng.

Lanjut, Daeng menjelaskan kemungkinan besar para pelaku usaha juga akan merespon hal ini dengan pandangan negatif. Pasalnya pemerintah jadi banyak omong tentang perbaikan ekonomi. Sedangkan hasilnya tidak pernah terbukti.“Pelaku usaha mana yang mau main di negara yang kondisi ekonominya tidak jelas arah. Apalagi pemerintahnya tidak punya kebijakan yang strategis untuk memperbaiki itu semua. Malah yang ada semua-semuanya mengatur kebijakan untuk kepentingan diri sendiri,” tegas Daeng.

Mengenai perbaikan daya beli masyarakat, Daeng melihat tidak mungkin bisa diperbaiki mengingat tidak ada kebijakan fiskal yang mendukung. Padahal untuk meningkatkan daya beli pemerintah harus bisa meningkatkan kinerja industri. Sehingga banyak tenaga kerja yang dapat terserap dan akhirnya memiliki daya beli. “Mau bicara peningkatan data beli ya harus ada peningkatan industri. Tapi bagaimana industri bisa meningkat kalau peningkatan infrastruktur tidak ada.”

Lanjut, Daeng menilai maka untuk mencapai peningkatan daya beli pemerintah membuat kebijakan dengan mendorong masyarakat melakukan kredit. Tujuannya untuk masyarakat bisa mengembangkan usaha secara mandiri. Tapi hal itu juga terbilang aneh mengingat suku bunga acuan justru terus meningkat. “Jadi kesimpulannya pertumbuhan ekonomi juga tidak mungkin meningkat. Apalagi untuk saat ini kita masih tergantung pada pertumbuhan AS dan Cina. Jadi semua rencana pemerintan itu seperti yang saya bilang diawal. Hanya pepesan kosong dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tukas Daeng.

Paket Kebijakan

Sebagai informasi, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang terdiri dari empat paket utama untuk menjaga perekonomian nasional dari dampak perubahan kebijakan ekonomi global, “Yang pertama, yang terkait upaya memperbaiki neraca transaksi berjalan dan menjaga nilai tukar rupiah," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Untuk mewujudkan itu, menurut Menko Perekonomian, pemerintah telah menyiapkan empat tindakan yaitu mendorong ekspor dan memberikan tambahan pengurangan pajak untuk ekspor padat karya yang memiliki ekspor minimal 30% dari total produksi, dan menurunkan impor minyak dan gas dengan mendorong penggunaan biodiesel.

Kemudian, menetapkan pajak impor barang mewah dari sekarang 75% menjadi 125 – 150%, dan memperbaiki ekspor mineral dengan memberikan relaksasi kuota."Paket kedua ditujukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi,”paparnya.

Pemerintah, kata Hatta, akan memastikan defisit fiskal tetap berada pada kisaran aman 2,38% serta penambahan pengurangan pajak untuk industri padat karya. Sementara itu, paket ketiga terkait dengan upaya untuk menjaga daya beli masyarakat dan tingkat inflasi.

Pemerintah, kata Hatta, akan bekerja sama dengan Bank Indonesia terkait inflasi. Sedangkan untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah berkomitmen untuk mengubah tata niaga sejumlah komoditi yang harga di pasarannya mudah terganggu.

Sedangkan paket terakhir atau keempat adalah upaya untuk mempercepat investasi. Pemerintah, kata Menko Perekonomian, antara lain akan menyederhanakan perizinan dengan mengefektifkan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dan menyederhanakan jenis-jenis perizinan yang menyangkut kegiatan investasi. (lulus)