Paket Baru, Jangan Sampai Gagal (Lagi) - KEBIJAKAN EKONOMI JELANG PEMILU

Jakarta – Oktober ini, pemerintah kembali menggelontorkan paket kebijakan ekonomi tahap kedua. Inti kebijakan itu adalah pengurangan pajak ekspor padat karya yang memiliki nilai ekspor minimal 30% dari total produksi dan menurunkan impor migas, serta menjaga daya beli masyarakat dan tingkat inflasi. Kemudian, mempercepat investasi dengan menyederhanakan perijinan dan mengiefektifan fungsi pelayanan terpadu satu pintu..

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mewanti-wanti agar paket kebijakan ekonomi kedua ini harus dengan gencar disosialisasikan ke daerah-daerah, agar masyarakat mengerti apa keinginan dari kebijakan pemerintah ini. Selama ini paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dinilai bagus, namun hasil dari pelaksanaannya tidak bagus hasilnya.

Sofjan pun pun meminta harus ada tindakan tegas pemerintah, jika ada yang tidak menjalankan paket kebijakan ini diberikan sanksi. Ini agar paket kebijakan ini tidak hanya berupa himbauan saja. "Jalankan pengawasan yang ketat, kalau tidak ada yang menjalankan himbauan tersebut, kasih sanksi yang tegas. Jangan cuma anggap himbauan ini hanya angin lalu saja. Untuk itu semua Kementerian/Lembaga, Dirjen Pajak dan pelaku kepentingan harus kerja keras dalam merealisasikan rencana ini ke depan," ujar Sofjan kepada Neraca, Minggu (27/10).

Kemudian Sofjan mengharapkan, agar kebijakan ekonomi paket kedua ini bisa berjalan lancar. Namun, sedikit meragukan jika melihat jejak rekam pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya. Apalagi tahun mendatang merupakan tahun pemilu untuk partai politik, jadi agak ragu bisa terealisasikan.

"Saya berharap paket kebijakan ini bisa berjalan, agar bisa memberi kemudahan untuk masyarakat banyak, namun saya agak ragu jika kebijakan ini tidak berjalan, melihat kejadian-kejadian sebelumnya ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, pasti tidak berjalan kebijakan tersebut, sehingga sia-sia saja paket kebijakan tersebut," tegas Sofjan.

Dia juga menuturkan selama ini empat paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dan dijalankan oleh pemerintah dinilai belum optimal. Pasalnya, hal itu tidak serta merta mampu memperbaiki neraca transaksi berjalan dan menjaga nilai tukar. Terlebih mampu menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan mempercepat investasi.

“Dapatkah paket kebijakan ekonomi yang telah dijalankan dapat menahan kondisi perekonomian Indonesia yang lebih buruk? Lebih tepatnya paket kebijakan ekonomi ini untuk paket jangka menengah dan jangka panjang, dan bukan sekarang saja," jelas Sofjan.

Meski begitu, Sofjan mengatakan, pihak pengusaha mendukung baik paket paket kebijakan ekonomi tersebut, terutama sebagai langkah merangkul pelaku usaha dalam negeri menjalani bisnis, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Namun, dia tetap meminta kebijakan itu terus diawasi sehingga pelaksanaannya benar-benar berjalan sesuai target pemerintah. Pasalnya, pemerintah selama ini gagal terus dalam merealisasikan kebijakan yang telah dikeluarkan. "Banyak kebijakan-kebijakan lama yang gagal terus diungkit kembali oleh pemerintah. Selama ini paket-paket kebijakan dari pemerintah banyak yang tidak jalan, dari birokrasi yang sedikit rumit," tandas Sofjan.

Kurang Konkret

Sementara mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengatakan, paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah merupakan kebijakan yang kurang konkrit dan tidak lengkap. “Paket ini hanya kebijakan omong doang, hanya retorika dan konsep saja, sepertinya supaya pemerintahnya itu kelihatan sibuk saja,” ujarnya, kemarin.

Fuad menilai, pemerintah ketika mengeluarkan paket kebijakan, ada saja hal yang tidak tuntas dan juga kebijakan itu kurang substansial dan tidak memiliki persiapan yang matang. “Ketika dikeluarkan dan dilaksanakan belum ada ini lah belum ada itulah, kalau dulu ketika orde baru, kalau paket kebijakan keluar dari keputusan presiden hingga peraturan menteri sudah dilengkapi semuanya,” imbuh Fuad.

Lebih lanjut, Fuad menjelaskan, seharusnya kebijakan yang telah dikeluarkan bisa langsung berjalan efektif. “Tapi sekarang apa, tidak efektif sama sekali, menurut saya, pemerintah suka aneh-aneh ketika mengeluarkan pernyataan, misalnya paket ini untuk jangka panjang, paket itu seharusnya untuk jangka pendek,” tutur dia.

Fuad mencontohkan, dengan kenaikkan BBM yang terjadi beberapa waktu lalu, pemerintah mau melakukan monitoring BBM dengan RFID. “Dulu kan katanya mau monitoring BBM dengan RFID atau dengan inilah itulah, tapi nyatanya, tidak ada satupun konsep yang jalan, kalaupun ada itu hanya satu yaitu kebijakan yang tidak pakai ongkos seperti kenaikkan BBM itu,” tambah dia.

Menurut Fuad, paket kebijakan tersebut belum berdampak apapun di perekonomian Indonesia. “Kalau dulu paket kebijakan ketika dikeluarkan langsung terasa ke masyarakat,” tutup dia.

BERITA TERKAIT

REI Siap untuk Mendukung Pembangunan Ibu Kota Baru

REI Siap untuk Mendukung Pembangunan Ibu Kota Baru   NERACA Jakarta - Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), Soelaeman Soemawinata…

Perang Tarif - AS-China Mulai Kembali Bicarakan Perdagangan Jelang Forum G-20

NERACA Jakarta – China dan Amerika Serikat menyalakan kembali pembicaraan perdagangan menjelang pertemuan minggu depan antara Presiden Donald Trump dan…

KPK: Terdapat Dokumen Baru Penanganan Kasus Garuda Indonesia

KPK: Terdapat Dokumen Baru Penanganan Kasus Garuda Indonesia   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan terdapat dokumen-dokumen baru yang…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

PEMERINTAH PRIORITASKAN REVISI UU PPH - Pajak Dipangkas, Ekonomi Domestik Bergairah?

Jakarta-Pemerintah berencana menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan usaha dari saat ini 25%  menjadi 20%, dan memangkas PPh final atas…

BPKN: Denda Pembatalan Order Grab Langgar UU No. 8/1999

NERACA Jakarta-Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) berpendapat, kebijakan Grab menerapkan denda ke konsumen yang membatalkan pesanan berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan…

Sembilan Kriteria Ideal Calon Pimpinan KPK

NERACA Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyebutkan terdapat sembilan kriteria ideal yang harus dimiliki oleh para pendaftar calon pimpinan…