Pemerintah Tak Punya Sense of Crisis

BIAYA DINAS MEMBENGKAK DALAM APBN 2014

Senin, 28/10/2013

Jakarta – Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, kinerja birokrasi pemerintahan ternyata belum efisien . Ini tercermin dari tingginya anggaran perjalanan dinas dalam APBN 2014 yang dipatok Rp 32,8 triliun, ketimbang yang tercantum dalam target dalam nota keuangan RAPBN 2014 sebesar Rp 24 triliun. Pasalnya, biaya perjalanan dinas PNS rawan penyelewengan akibat disalahgunakan oleh aparat pelaksana di lapangan.

NERACA

Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Angggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, dengan biaya perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) dari Rp24 triliun menjadi Rp32 triliun pada APBN 2014 telah menunjukkan pemerintah melakukan mismanajemen anggaran. Pemerintah seharusnya bukan menaikan harga BBM dalam beberapa waktu yang lalu, tetapi lebih memperbaiki mismanajemen yang dilakukan aparat pemerintah.

"Sehingga, bila pemerintah menaikan harga BBM, maka rakyat tidak merasa uang negara yang berasal dari pajak rakyat sudah dikorupsi pula oleh pejabat negara, lalu rakyat disuruh bayar oleh pemerintah dengan cara pemerintah menaikan harga BBM agar bisa mengembalikan uang negara yang sudah dikorupsi tadi," ujarnya kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Uchok juga menuturkan, DPR sebagai wakil rakyat sewajarnya tidak ikut-ikutan mendukung kebijakan pemerintah dalam menaikan anggaran perjalanan dinas di kementerian. Tetapi lebih mendorong pemerintah untuk memperbaiki mismanajemen pemerintah lebih dulu.

"DPR harus kritis dan menolak setiap kebijakan anggaran kementerian yang dianggap tidak penting sehingga post anggaran yang lain bisa digunakan untuk mensejahterakan rakyat," tandas dia.

Sebelumnya, lanjut dia, Fitra menduga ada penyimpangan anggaran perjalanan dinas di sejumlah kementerian dan lembaga negara. Nilai penyimpangan mencapai Rp30,3 miliar."Terdapat penyimpangan dalam penggunaan belanja perjalanan dinas sebesar Rp30,3 miliar pada 36 kementerian atau lembaga," ujar Uchok.

Dia menjelaskan, modus penyimpangan dilakukan dengan cara antara lain ketidaksesuaian nama dan nomor tiket dengan manifest, perjalanan dinas fiktif, perjalanan dinas rangkap, dan tidak ada bukti pertanggungjawaban. Hal ini seharusnya menjadi catatan pemerintah dalam membuat kebijakan untuk anggaran perjalanan dinas di setiap kementerian.

"Menteri di setiap kementerian harusnya mempunyai keinginan untuk menghemat setiap anggaran sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran. Kesadaran para menteri dalam menghemat anggaran harusnya dilakukan di saat krisis yang terjadi di Indonesia," ungkap dia.

Pemerintah tidak serius melakukan penghematan anggaran. Ini terbukti dari membeng kaknya biaya prjalanan dinas PNS dari Rp 24 T menjadi Rp 32 T pada APBN 2014.

Ironisnya, menurut dia, di satu sisi pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi demi penghematan APBN, tapi di sisi lain terjadi pemborosan anggaran perjalanan dinas.

Lalu siapa harus menjadi pionir panutan penghematan belanja ini? Apakah banyak menteri tak memiliki sense of crisis pada saat ini?

Tidak Tepat Sasaran

Di tempat terpisah, pengamat sosial UI Imam Prasodjo mengungkapkan, ada tiga cara untuk menekan pengeluaran dinas penyelenggara pemerintahan. Pertama, adalah dengan memaksimalkan kerja diplomat yang ada di negara-negara sahabat.

"Bukan berarti kegiatan luar negeri tidak penting, tapi perlu rasionalisasi ulang. Jadi untuk yang tidak terlalu mendesak untuk didatangi kan bisa memaksimalkan kerja diplomat," ujar Imam.

Kedua, lanjut Imam dengan memanfaatkan teknologi. Tidak semua kegiatan mensyaratkan kunjungan langsung ke suatu negara. Dengan semakin berkembangnya teknologi, dunia seakan-akan tanpa batas sehingga pemanfaatan teknologi yang maksimal dapat mengurangi anggaran perjalanan.

"Teknologi itu kan sudah sangat berkembang, jadi kalau mau berbicara, berdiskusi, atau koordinasi tidak harus selalu datang dan bertemu langsung. Kalau mau koordinasi dengan bupati misalnya, tidak perlu datang ke daerah," imbuhnya.

Ketiga, adalah dengan pemadatan agenda. Misalnya saja presiden tengah menghadiri konferensi di suatu negara, nah dalam kesempatan itu digunakan juga untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke negara tetangga.

"Itu sudah sering dilakukan. Ini tepat untuk menghemat anggaran," lanjut dia.

Penghematan anggaran perjalanan, menurut Imam, merupakan persoalan komitmen mengalokasikan bujet ke masyarakat. Sangat tidak wajar jika perjalanan dinas yang masif dengan anggaran yang besar dilakukan di tengah-tengah upaya penanggulangan kemiskinan.

"Perlu gerakan efisiensi birokrasi. Salah satunya adalah dengan menekan anggaran. Persoalan semacam ini juga menjadi masalah di daerah, tidak hanya di pusat," tutur Imam

Menurut dia, pemerintah perlu merefleksikan diri apakah ada korelasi positif antara perjalanan-perjalanan dinas dengan penuntasan masalah sosial ekonomi masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi seharusnya dibarengi konsistensi efisiensi birokrasi.

"Benar secara prosedur tapi kalau boros ya tidak bermakna," pungkas Imam.

Pengamat ekonomi Prof Dr Didiek J. Rachbini menilai bahwa di tengah kondisi APBN yang masih defisit, seharusnya pemerintah melakukan penghematan, salah satunya dengan menghemat perjalanan dinas. Pasalnya, menurut Didik, anggaran perjalanan dinas lebih banyak disalah gunakan sehingga tidak efektif pelaksanaannya.

“APBN masih defisit dan mengandalkan utang. Nah dari pada terus berutang, dipotong saja setengahnya dari anggaran perjalanan dinas,” ujarnya, kemarin.

Dia menjelaskan sudah semestinya pemerintah punyasense of crisisdi tengah kondisi perekonomian negara yang belum menentu. Salah satunya dengan mengurangi anggaran yang tidak penting seperti anggaran perjalanan dinas. Namun, jika DPR telah menyetujuinya, maka menurut Didik perlu diubah dalam APBN perubahan 2014. “Kalau disetujui oleh DPR, maka DPR nya juga tidak benar. Oleh karena itu, perlu segera diubah dalam APBN Perubahan. Kalau bisa setengahnya dipotong,” katanya.

Tak hanya anggaran perjalan dinas yang layak untuk dipotong, menurut dia, beberapa pos anggaran yang bisa ditekan masih sangat banyak, salah satunya dari subsidi khususnya energi yang tidak tepat sasaran. Begitu juga dengan pos anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). Bahkan BPK telah menemukan penyimpangan atau kebocoran anggaran oleh K/L tahun 2012 saja tercatat Rp 72 triliun. “Masih banyak potensi pos yang bisa ditekan pemerintah dengan melakukan perbaikan,” serunya.

Didiek yang juga menjabat sebagai Kepala Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3EKadin) menyatakan, birokrasi juga cenderung memboroskan anggaran. Alasannya, sifat dasar birokrasi menggunakan anggaran sebesar-besarnya ataubudget maximizersdan program sebanyak-banyaknya.“Jika sistem demokrasi baik, fungsi pengawasan baik, serta didukung media yang transparan, maka alokasinya efisien. Jika sebaliknya, maka akan ada pemborosan sebagai konsekuensi logis dari sifat dasar birokrasi itu,” ujarnya.

Menurut pengamat ekonomi UI Eugene Marganugraha, di tengah kondisi naiknya tarif pesawat terbang dan biaya transportasi (perjalanan) pemerintah seharusnya mengurangi kuantitas perjalanan khususnya studi banding ke luar negeri.

"Misalnya tahun ini 10 kali, tahun depan dikurangi menjadi 6 sampai 8 kali saja. Kalaupun memang harus naik, disesuaikan kenaikannya berdasarkan ongkos bukan kuantitasnya", ujar dia.

Dia mengakui kemungkinan kenaikan biaya perjalanan dinas ada, akibat kenaikan bahan bakar pesawat dan transportasi. Namun, dia menyayangkan jika dengan adanya kondisi ini kenaikan anggaran perjalanan dinas justru banyak.

"Seharusnya berhemat, bukan malah bertambah jumlahnya dan cukup banyak", katanya.

Dia juga mempertanyakan apakah kenaikan anggaran perjalanan dinas terjadi setelah rencana anggaran tersebut dibuat. Menurut dia jika rencana anggaran selesai dibuat dan direvisi sedemikian rupa, hal ini jelas suatu pemborosan.

Selain itu, dengan adanya peningkatan yang cukup banyak dalam anggaran perjalan dinas 2014, dia menilai jajaran pemerintah dapat dikatakan tidak memiliki sense of crisis. "Kita bisa mengatakan demikian, karena kenaikannya cukup besar padahal kondisi kita perekonomian kita saat ini belum dapat mendukung", katanya. nurul/bari/iwan/mohar