Menurut rencana hari ini (28/10) hingga 31 Oktober 2013 sekitar lebih dari 2 juta buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja di seluruh Indonesia menyerukan mogok nasional. Gelombang unjuk rasa pekerja ini tentu menambah warna dalam kondisi pelemahan pertumbuhan ekonomi nasional di negeri ini.

Melihat fundamental ekonomi dunia yang belum pulih, juga ketidakpastian situasi ekonomi di dalam negeri yang berfluktuasi, kian terasa saja imbas tekanan ekonomi global pada kaum pekerja. Unjuk rasa yang dilakukan serikat buruh dan pekerja ini harus dilihat dari dua hal. Pertama, unjuk rasa ini merupakan salah satu bentuk koreksi sosial atas kelambanan pemerintah dalam memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebelumnya pemerintah selalu membanggakan pertumbuhan ekonomi di atas 6% atau terbesar kedua setelah China, tetapi buruh dan pekerja yang menjadi tulang punggung produksi ekonomi justru belum menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut. Selain standar upah yang rata-rata masih di bawah standar kebutuhan hidup layak, pekerja juga masih terlunta-lunta akibat ketiadaan kepastian kerja.

Meski UU Ketenagakerjaan mengharamkan perusahaan untuk merekrut pekerja atas dasar kontrak yang berkepanjangan, kenyataannya justru praktik ini umum terjadi. Dalam menyusun strategi pertumbuhan ekonomi, pemerintah terpaku pada peningkatan jumlah lapangan kerja dan belum pada upaya menjaga kualitas kelayakan kerja.

Upaya melakukan formalisasi tenaga kerja,demi menarik pekerja kontrak ke ranah pekerjaan tetap, juga belum banyak dikerjakan secara serius. Kedua, unjuk rasa ini perlu disikapi oleh para investor sebagai ruang dialog dalam negara yang demokratis. Isu utama yang diusung buruh adalah: penolakan atas outsourcing (alih daya) dan upah murah, serta desakan agar sistem jaminan sosial nasional segera diterapkan sesuai janji undang-undang, lengkap dengan bantuan iuran bagi pekerja dengan upah di bawah upah minimum.

Alih daya yang ditolak buruh adalah alih daya tenaga kerja, bukan pekerjaannya. Mereka mendesak agar para pekerja yang terpaksa bekerja di perusahaan outsourcing, seperti di perusahaan penyalur tenaga kerja, diperlakukan sebagai pegawai tetap, meski status mereka di perusahaan penggunanya cuma kontrak. Dengan demikian, ketidakpastian tunjangan dan jenjang upah mereka dapat teratasi.

Jadi, secara tidak langsung unjuk rasa ini menyodorkan konteks sosial bagi beragam angka dan analisis statistik yang diajukan lembaga analis asing. Menurut laporan OECD 2012, perekonomian Indonesia belum efisien,tenaga kerjanya belum produktif, serta pajak dan pungutan bagi dunia usaha memberatkan. Demo buruh mengajak kita semua untuk melihat tidak efisiennya perekonomian sebagaimana digambarkan oleh analis asing amat dirasakan imbasnya oleh pekerja yakni melalui upah murah, tanpa kepastian kerja, ataupun jaminan sosial.

Artinya, saran-saran OECD untuk perbaikan ekonomi sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Kritik mereka mirip dengan yang dikatakan oleh lembaga keuangan internasional lain, yang sebagian bahkan sudah diakui oleh pemerintah Indonesia. Patut disadari bahwa, negeri ini perlu “ramping” (tidak keberatan pajak ataupun aturan birokratis yang kaku), lebih efisien tanpa biaya-biaya yang memberatkan, baik untuk pekerja,pengusaha, maupun sektor usaha mikro dan kecil, serta lebih trengginas dan tanggap mengantisipasi perkembangan ekonomi politik dunia.

Namun,yang tak kalah penting dari analisis seperti ini adalah aspek kebijakan sosialnya. Prinsip dari kebijakan sosial adalah menjaga keteraturan sosial di masyarakat. Pekerja harus dilihat sebagai manusia; bukan sekadar angka matematika. Bagaimanapun, OECD menilai  standar upah minimum di Indonesia relatif terlalu tinggi dibandingkan rata-rata upah minimum di seluruh dunia.