Oleh : Prof Firmanzah Ph.D 

 Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Rapat paripurna DPR-RI pada Jumat (25/10) menyetujui RUU APBN 2014 ditetapkan sebagai UU APBN 2014. Salah satu aspek yang menjadi kesepakatan penting antara pemerintah dan DPR-RI adalah defisit anggaran sebesar 1,69% atau sebesar Rp. 175,4 triliun. Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal sangat diperlukan. Meski diproyeksikan ekonomi dunia pada 2014 membaik dibandingkan dengan tahun ini, hal tersebut masih belum memadai bagi peningkatan ekspor dan perdagangan dunia. Sehingga, ekonomi Indonesia akan sangat ditentukan bagaimana pengelolaan ekonomi domestik khususnya pengelolaan fiskal sepanjang tahun 2014.

Fiskal merupakan alat negara untuk mencapai target pembangunan utamanya peningkatan kesejahteraan rakyat. Penerimaan dari sisi perpajakan terus ditingkatkan baik dari sisi ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak. Untuk tahun anggaran 2014, pendapatan negara dari sektor pajak ditargetkan sebesar Rp. 1.280,4 triliun dan meningkat dari APBN-P 2013 sebesar Rp. 995 triliun. Peningkatan target pendapatan dari sektor perpajakan tetap dengan tidak mengurangi berkembangnya dunia usaha di Indonesia. Upaya stimulus dunia usaha terus dilakukan dengan adanya empat paket kebijakan dan 17 paket kebijakan yang baru-baru ini diumumkan oleh pemerintah.

Selain upaya untuk terus meningkatkan target penerimanaan negara dari sektor perpajakan, pemerintah juga melakukan serangkaian upaya agar belanja pemerintah menjadi lebih berkualitas. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah menginstruksikan agara biaya perjalanan dinas PNS dapat dihemat dan ditekan. Dari sisi fiskal, penghematan biaya perjalanan dinas dapat menurunkan tekanan defisit lebih kecil lagi. Perjalanan dinas dilakukan dengan mempertimbangkan asas manfaat dan efisiensi anggaran. Sehingga fiskal akan menjadi lebih berdaya tahan di tengah gejolak perekonomian dunia.  

Penghematan belanja negara dilakukan melalui penghematan biaya perjalanan dinas PNS. Tidak terkecuali perjalanan dinas Menteri akan disesuaikan dari first-class menjadi business-class. Sejumlah anggaran rapat, seminar, workshop dan konsinyering juga akan dikurangi agar anggaran menjadi lebih berkualitas. Langkah ini dilakukan agar perjalanan dinas pejabat negara fokus pada hal-hal yang lebih strategis dan berdampak langsung terhadap efektivitas roda pemerintahan. Penghematan yang akan didapatkan tentunya diperlukan untuk alokasi belanja pemerintah yang lebih prioritas. Program pengentasan kemiskinan, jaminan sosial serta upaya penciptaan lapangan kerja masih memerlukan dukungan anggaran yang lebih besar lagi.

Kementrian Keuangan juga tengah mempersiapkan peraturan menteri keuangan (PMK) yang akan mengatur efisiensi dan efektivitas perjalanan dinas. Termasuk juga penerapan sistem self-blocking untuk mendeteksi perjalanan dinas yang dilakukan oleh PNS maupun pejabat negara. Sebenarnya, upaya penghematan telah dilakukan selama ini di sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L). Namun di tengah situasi perekonomian dunia yang penuh ketidakpastian, kebutuhan belanja anggaran untuk lebih berkualitas menjadi semakin penting dilakukan.