Tak Rasional, Tuntutan Buruh

Jumat, 25/10/2013

Ratusan buruh kembali berdemo pekan ini. Meski skala demo masih berskala kecil dan sporadis, dan baru akan digelar besar-besaran pada 28 Oktober, bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda. Gerakan buruh ini sengaja digelar menjelang penetapan upah minimum baru yang harus diumumkan pada 1 November 2013.

Tuntutan mereka tetap konsisten, yakni kenaikan upah secara signifikan dan peniadaan sistem alih daya (outsourcing). Khusus untuk kawasan Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jadebotabek), kalangan buruh menghendaki kenaikan lebih dari 50% dari Rp 2,2 juta menjadi Rp 3,7 juta.

Namun syangnya, hingga saat ini belum ada daerah yang mengumumkan upah minimum baru untuk tahun 2014, karena mereka masih menghitung ulang soal kebutuhan hidup layak (KHL) dan mensurvei harga pasar. Alangkah baiknya, para buruh bersabar dan mempercayakan pembahasan kenaikan upah kepada Dewan Pengupahan. Karena, dewan itu sudah merepresentasikan unsur tripartit, yakni buruh, pengusaha, dan pemerintah.

Kita mengimbau kalangan buruh sebaiknya tidak menekan secara berlebihan kepada pengusaha dan pemerintah soal upah. Jangan sampai demo menjadi senjata abadi para aktivis buruh untuk menekan pengusaha dan pemerintah. Apalagi tuntutan yang diajukan tidak rasional. Bila ketidakpuasan kaum pekerja itu tidak ditangani secara bijaksana, demo buruh bisa menjadi api dalam sekam.

Patut disadari, bahwa aksi turun ke jalan buruh tidak saja membuat khawatir investor yang sudah lama berada di Indonesia, tapi juga calon investor, termasuk investor asing. Walau demo buruh bukanlah tindakan terlarang, aksi tersebut hendaknya dilakukan secara tertib, tidak anarkistis, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Demo yang dilakukan secara terus-menerus dapat mengganggu iklim investasi di negeri ini.

Apalagi Indonesia, seperti halnya dengan negara lain, sedang berjuang untuk meminimalisasi tekanan global, khususnya terkait dengan isu krisis anggaran di Amerika Serikat dan pengurangan stimulus moneter oleh bank sentral AS (The Fed). Indonesia juga sedang berjuang keras mengatasi gejolak nilai tukar sebagai dampak defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan yang cukup tinggi.

Padahal sebelumnya, negeri ini menerima banjir pujian dari dunia internasional, baik lembaga, investor global, maupun para peraih Nobel Ekonomi. Indonesia yang perekonomiannya mampu tumbuh sekitar 6% di tengah tekanan krisis global membuat kalangan internasional terpesona. Persepsi positif tersebut dijadikan acuan oleh para investor global untuk menanamkan dananya di sini. Dalam konteks itu, kita semua termasuk kaum buruh wajib menjaga momentum ini. Iklim investasi harus benar-benar dijaga, bahkan kelemahan-kelemahan yang ada perlu dibenahi. Jangan sampai minat investor menjadi surut gara-gara ternoda oleh aksi demo buruh yang sering berlangsung di Indonesia.

Adalah lebih elegan jika kalangan buruh memanfaatkan forum tripartit untuk mencari solusi perburuhan. Percayakan saja pada Dewan Pengupahan. Kaum pekerja juga perlu menyadari bahwa tidak sepatutnya menuntut kenaikan upah terus-menerus. Bagaimanapun, upah selalu berkorelasi dengan produktivitas. Upah buruh kita belum setinggi di China, namun produktivitas tenaga kerja kita lebih rendah dari buruh di China. Selain itu, harus disadari bahwa sistem alih daya (outsourcing) merupakan praktik yang lazim diterapkan di banyak negara.