KPK Diminta Segera Usut

KASUS SUAP ATM DIEBOLD DI BANK PEMERINTAH

Jumat, 25/10/2013

Jakarta – Memiriskan. Pemberitaan di media massa seperti dilansir reuters pekan ini, menyebutkan bahwa sejumlah pejabat BUMN disebut-sebut menerima sogokan (suap) dari Diebold Inc, perusahaan penyedia mesin ATM terbesar di AS. Pengawas pasar finansial Amerika Serikat (AS), Securities and Exchange Commission (SEC) menyebutkan, Diebold menghabiskan sekitar US$1,75 juta untuk memberikan "hadiah" kepada pejabat senior di bank pemerintah yang berada di Indonesia (bank BUMN dan Bank Pembangunan Daerah) dan China. Ini tentu mengundang sorotan tajam SEC dan kalangan penegak hukum di negeri ini.

NERACA

Pasalnya, menurut media asing itu, hadiah yang diberikan tersebut berupa akomodasi perjalanan ke Disneyland, Las vegas, Paris dan Bali, untuk para pejabat bank pemerintah tersebut, yang dibungkus dalam bentuk kegiatan pelatihan dan kepentingan bisnis lainnya. Suap ini diberikan demi memuluskan kepentingan bisnisnya di dua negara tersebut.

Atas fakta tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Erik Satrya Wardana merasa prihatin atas terjadinya kasus dugaan suap yang melibatkan pejabat di bank milik pemerintah. Oleh karenanya, dia meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri BUMN, Bank Indonesia (BI) kemudian menteri terkait untuk mengusut kasus yang memalukan bangsa Indonesia itu. Hal ini dilakukan supaya masalah atau persoalan ini tidak menjadi gunjingan dan kasak kusuk yang tidak ada ujungnya

“Dengan terungkapnya kasus ini maka hal ini sangat memalukan bangsa Indonesia sekaligus merugikan atas citra perbankan Indonesia. Oleh karenanya, saya meminta KPK untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Pengungkapan ini dilakukan agar tidak hanya menjadi rumor yang merugikan dunia perbankan Indonesia di mata dunia internasional,” kata dia kepada Neraca, Kamis (24/10).

Menurut Erik, pengungkapan kasus suap mesin ATM ini oleh KPK untuk mengetahui adanya kemungkinan terjadinya kerugian negara atas kasus ini. KPK harus memberikan perhatian khusus pada kasus ini dikarenakan kasus suap ini merupakan suatu tindak pidana korupsi. “Jika ada penyuapan dalam pengadaan ATM ini maka biasanya terdapat permainan yang tidak adil sehingga bisa dikatakan terdapat kerugian negara di dalamnya,” ujar dia.

Pengamat perbankan Lana Soelistianingsih pun sepakat bahwa dengan adanya kasus ini maka jadi permulaan agar penegak hukum juga ikut mengawasi kejahatan-kejahatan di dunia perbankan. “Tidak hanya suap dalam pengadaan ATM saja, akan tetapi yang lebih berbahaya adalah mengambil uang lewat ATM secara ilegal. Itu yang lebih penting karena nilainya juga cukup besar,” ujarnya, kemarin.

Lana menyatakan secara tidak langsung kasus suap menyuap ini akan mempengaruhi kinerja perbankan karena ada stigma negatif terhadap perbankan. “Ketika sudah masuk kasus hukum maka diperlukan penindakan secara hukum pula”, tegas dia.

Untuk itu, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan sudah meminta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan PT Bank Mandiri Tbk mengusut kasus suap Diebold, perusahaan raksasa penyedia ATM asal Amerika Serikat (AS), kepada pejabat bank milik pemerintah. Dua bank pelat merah tersebut memang pernah berhubungan dengan perusahaan Dieblod.

"Saya sedang minta laporan dari bank-bank BUMN, ternyata BNI tidak, karena BNI tidak menggunakan jasa itu. Mereka tidak menyebut bank BUMN ya ini harus diperhatikan mereka menyebutkan bank pemerintah," ujar Dahlan usai rapat pimpinan BUMN di kantor Pelindo II, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis.

Jadi, kata Dahlan, yang dimaksud dengan bank milik pemerintah bukan hanya BUMN tapi juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sahamnya dikuasai pemerintah daerah (Pemda) atau Bank Pembangunan Daerah (BPD). "Saya minta BRI sama Mandiri untuk mengusut ini, yang BPD saya tidak berwenang. Jadi, bank BUMN hanya melibatkan dua ini, sehingga bank-bank daerah saya tidak tahu bank mana saja," ujar Dahlan.

Seperti dikutip dari situs resmi Diebold dan Reuters, perusahaan AS itu sudah menjalin kerjasama dengan Bank Mandiri lebih dari 10 tahun. Sebagai kelanjutan dari kerjasama itu Bank Mandiri sudah melakukan kerjasama pemesanan 1.421 ATM dari Diebold bernama Opteva® 529. Kerjasama ini dilakukan 2 Mei 2013 lalu.

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Nixon LP Napitupulu mengatakan pengadaan ATM di Bank Mandiri selalu transparan dan sesuai prinsip good corporate governance. "Bank Mandiri selalu transparan dalam mengadakan lelang dan sesuai dengan prinsip tersebut," ujarnya. .

Sedangkan BRI pernah memesan 385 ATM model 1064ix dari Diebold Inc satu dekade silam, atau sekitar Januari 2002. Saat itu kerjasama tersebut dinilai sebagai pemesanan ATM terbanyak pada masanya.

Seperti dikutip dari ATMMarketplace, waktu itu Diebold masuk melalui distributornya di Indonesia yaitu PT Mitra Integrasi Komputindo (MIK). BRI diberi account management, implementasi software juga overall project management.

Setelah itu pemeliharaan dan perawatan jaringan ATM bank plat merah ini akan didampingi oleh event management system software milik Diebold. "Pemberian kontrak ini merupakan bukti pentingnya kehadiran kami di negara yang pasarnya kuat untuk memasarkan produk-produk canggih dan perangkat lunak yang kami tawarkan," kata vice president sekaligus managing director Diebold untuk Asia- Pacific yang kala itu dijabat James LM Chen.

Sementara itu, saat ditanya soal kasus suap Diebold ini, Direktur Utama BRI Sofyan Basir menyatakan sudah lama BRI tidak berhubungan dengan perusahaan asal AS itu. "Memang sejak 2005 ya kita tidak lagi pakai Diebold jadi pengadaan itu pasti sebelumnya. Jadi kita memang sudah tidak pakai, mudah-mudahan ini cukup clear masalah itu. Jadi, ya kita selamat," kata Sofyan di Kantor BRI, Rabu (23/10).

Sedangkan PT Bank Negara Indonesia (BNI) mengeluarkan pernyataan resmi terkait kasus suap pejabat 3 bank BUMN oleh perusahaan ATM AS, Diebold. BNI selaku bank BUMN menyatakan tidak pernah memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan ATM tersebut, kata Corporate Secretary BNI T.Tunggadewi kepada pers, pekan ini.

Keterbukaan Informasi

Menanggapi hal itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meminta bank BUMN untuk membuat keterbukaan informasi kepada publik. “Kalau memang itu ada berita resmi dari laporan di AS, masing-masing bank harus buat keterbukaan informasi kepada publik," ungkap Agus kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

BI, menurut dia, juga akan melakukan koordinasi untuk memastikan informasi yang disampaikan tersebut benar. "Kami di BI juga akan minta ke pengawas bank untuk koordinasi yang disebut namanya untuk sampaikan informasi dan mengetahui tentang status itu," ujar Agus.

Dia menyebutkan, pihaknya akan berhubungan dengan direktur kepatuhan dari pada masing-masing bank atau berhubungan dengan satuan audit internal dari masing-masing bank. “Hari ini nanti kami minta untuk ditindak lanjuti," sambung mantan Dirut Mandiri tersebut.

Disamping itu, semua bank BUMN sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga menurut Agus, ada unsur pengawasan pasar modal untuk mendorong keterbukaan informasi. "Dia perlu ada keterbukaan informasi, yang akan bekerjasama pasti pengawas pasar modal, untuk bisa memverifikasi ini, tetapi kita sebagai pengawas dari bank-bank, kita akan melakukan koordinasi," kata Agus.

Agus Martowardojo yang saat ini menjabat Gubernur BI, sebelumnya merupakan Direktur Utama dari PT Bank Mandiri Tbk. Tepatnya dari tahun 1998-2002 dan 2005-2010. Artinya dalam waktu yang sama, posisi Agus masih menjabat pimpinan bank BUMN. "Ya, saya di Bank Mandiri dari 1998-2002 dan 2005-2010," ujarnya.

Agus mengaku bank yang dipimpinnya memiliki sistem yang baik. Sehingga perlu dipastikan lebih lanjut apa mungkin ada kesalahan yang dilakukan. "Jadi kalau yang terkait dengan transaksi ini harus dilihat. Saya yakin sistem procurement dilakukan dengan baik dan tertib. Tapi harus dilihat secara lebih rinci background-nya," ujarnya.