Depok – Pemerintah harus segera measpadai pemberlakuan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di 2015 mendatang. Pasalnya pemberlakuan MEA ini meresahkan pelaku usaha di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Beberapa Negara ASEAN seperti Thailand, Vietnam kini semakin jeli melihat Indonesia sebagai pasar yang potensial dan menguntungkan.

Tak tanggung-tanggung, kabarnya pemerintah mereka bahkan melatih pelaku UMKM-nya untuk belajar Bahasa Indonesia dan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia untuk mendapatkan data potensi pasar.

Karena itu, perlu adanya upaya sinergi antara pemerintah (Kementerian) dan Perguruan Tinggi (PT) guna menanggulanginya. Apalagi uang yang dikeluarkan yang sumbernya adalah uang rakyat sudah cukup banyak. Maka dari itu, harus ada moel pendidikan kewirausahaan yang mampu meningkatkan taraf hidup yang baik.

Masalahnya, di PT, Sumber Daya Manusia (SDM) atau dosen tidak ada yang menjadi pengusaha. Masalah lain di PT adalah model pendidikan serta kurikulum wirausaha yang sangat terbatas. Karena, jiwa enterprenership tidak cukup hanya satu sampai tiga SKS, tapi perlu beberapa semester. Selain itu, proses pembelqjaran harus terintegrasi dengan kurikulum

“Kami paara dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi menjadi galau dan resah dengan kondisi pelaku wirausaha yang ada di UMKN dan Koperasi.  Terutama yang terkait dengan model dan kurikulun serta kebijakan pemerintah mendorong pertumbuhannya yang belum maksimal,” papar Erna pada Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional (FE-UPN) “Veteran” kemarin.

Seminar yang menghadirkan narasumber Drs.Amrizal Husein dari Kementerian Koperasi dan UMKM, DR. Erna Hernawati CPMA, Ak dari Dekan FE UPN “Veteran” Jakarta, dan Anika Faisal Direktur Bank BTPN. Mengungkapkan keresahan dan kegalauan di lingkungan mahasiswa, diantaranya untuk masalah kewirausahaan.

“Walaupun di UPN sudah menyusun kurikulum dan program. Sebagai Tim Koordinator kewirausahaan, untuk memacu motivasi mahasiswa yang memiliki jiwa enterprenership dan menjadi wirausaha sebagai pelaku UMKN, ternyata juga hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Persentasinya sangat rendah,” tutur dia.

Bahkan, lanjutnya, model atau konsep kewirausahaan yang ada di perguruan tinggi saat ini, juga tidak mungkin diarahkan atau dijadikan tempat mencetak pengusaha yang memiliki jiwa wirausaha seperti Ir. Cipitra atau lainnya yang saat ini telah menjadi pengusaha besar dan konglomerar. 

 “Saat ini baru 4% yang jadi wirausaha. Jadi hasilnya masih sangat sedikit dan perlu ada upaya yang sesuai tujuan hasil pendidikan model kewitausahaan, agar uang rakyat yang telah dikeluarkan pemerintah, melalui kementrian di perguruan tinggi dan pemerintah daerah serta badan usaha atau asosiasi lainnya,” kata Erna.

Selain itu, kata Erna lagi, harus ada model pendidikan kewirausahaan yang mampu meningkatkan taraf hidup yang baik secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhaan dalam berbagai aspek dan lingkungan.

“Sehingga memang sangat diperlukan ada peubahan akademik yang memiliki aspek akademik adanya enterprenership dan skill. Kemudian juga perubahan model akademik itu memiliki aspek kemampuan yang mampu hasilnya diterima oleh pasar.

Oleh sebab itu adanya budaya dan minat mahasiswa yang masih bertuajuan bekerja atau cari kerja, dibuatkan model pendidikan yang membuatnya berubah minat menjadi wirausaha. masih sangat rendah. Perlu didorong dengan adanya suatu yang bisa mengubah sikap pencari kerja menjadi wirausaha. “Target proses pembelajaran: kuantitatif lulusan yang punya usaha,” tandas Erna Hernawati meyakinkan.

Memang, belum ada PT yang menarget untuk menjadikan mahasiswanya mebnjadi pengusaha seperti Ciputra, Aburizal Bakrie dan lainnya. UPN sendiri hanya menargetkan membuat mahasiswa memiliki jiwa enterprenbership yang kuat.

Sementera itu Anika Faisal dari BTPN, juga menghimbau pemerintah untuk membantu perbankan dalam pembangunan ingfrastruksur teknologi informatikanya. Hal ini sangat penting dan dibutuhkan pelaku usaha di UMKM untuk akses ke dunia perbankan yang lebih mudah dan menjangkai hingga ke pelosok tanah air. “Karena perbankan saat ini masih sangat sedikit yang mampi menjangkau pelaku ekonom UMKM yang ada di pelosok desa atau daerah terpencil lainnya,” kata dia.

Kantor cabang perbankan di Indonesia, kata dia,  masih belum menjangkat para pelaku UMKM atau koperasi yang memerlukan akses ke perbankan untuk pengembangan usaha yang lebih baik dan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Selama ini pelaku UMKM memang masih terbatas untuk mendapat akses ke perbankan, sehingga perannya juga belum maksimal untuk mendorong kemajuan wirausaha dalam menghadapi MEA nanti.

“Akibatnya tentu akan membuat para pelaku UMKM dalam negeri akan dikalahkan kemampuan enterprenershipnya dari Negara asing yang bebas dan leluasa berusaha di Negara kita ini,” tutur Anika mengingatkan.

Menurutnya, masih banyak yang belum terlayani terhadap akses keuangan dalam berbagai lembagan seperti Bank. Asuransi dan lainnya, baik itu di kota maupun di desa. Masalahnya ketiadaan lokasi dari lembaga yang bisa mendapatkan akses. Perubahan mindset sangat dibutuhkan untuk mempercepat kemajuan UMKM dari pegawai menjadi wirausaha.                

Sedangkan, Amrizal Husein dari kementerian UMKM, lebih menyoroti potensi tantangan dan prospek yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM dan Koperasi dalam mempersiapkan pasar MEA di 2015 mendatang. dasmir