NERACA

Jakarta –  Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat  lewat siaran pers yang diterima Neraca, Kamis (24/10), menjelaskan, untuk meningkatkan daya saing industri nasional dibutuhkan dukungan berbagai pihak. Salah satunya adalah sistem logistik yang efisien dan efektif.  Pasalnya ,negara kepulauan yang luas seperti Indonesia, penguatan sistem logistik harus dengan cara menyeimbangkan jumlah angkutan kargo atau komoditas antar wilayah melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara progresif dan massif.

Lebih lanjut Menperin menyampaikan perkembangan industri nasional yang hingga saat ini tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional meskipun di tengah gejolak perekonomian global yang belum stabil. Pertumbuhan industri pengolahan non-migas pada Semester I 2013 tumbuh sebesar 6,58% atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,92%. Industri logam dasar besi & baja merupakan industri yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,98 % kemudian diikuti oleh Industri pupuk, Industri Alat Angkut, Mesin & Peralatan (9,40 %), serta Industri kimia & barang dari karet (8,03%).

Industri pengolahan non migas merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB yaitu sebesar 20,74%.  Struktur industri pengolahan non-migas masih didominasi oleh cabang industri makanan, minuman dan tembakau sebesar 34,74%, disusul oleh cabang Industri Alat Angkut, Mesin & Peralatan (28,28%) dan industi pupuk, kimia dan barang dari karet (12,51%).

Pertumbuhan industri pengolahan non-migas pada semester I tahun 2013 selain ditopang oleh tingginya investasi di sektor industri juga tingginya konsumsi dalam negeri, sehingga memberikan optimisme bahwa di tengah melemahnya pasar ekspor di negara-negara mitra utama, perekonomian Indonesia masih tetap tumbuh dengan industri sebagai salah satu penggeraknya.

Sementara itu, dalam rangka menapaki semester II tahun 2013 yang penuh tantangan seperti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat, defisit neraca perdagangan khususnya di sektor migas, dan masih adanya ketidakpastian ekonomi global, kita masih memiliki pekerjaan besar untuk melaksanakan pembangunan industri nasional, dengan sasaran utama antara lain: pertumbuhan industri pengolahan non-migas sebesar 6,5%, penyerapan tenaga kerja sektor industri sebanyak 400 ribu orang, meningkatnya ekspor sektor industri hingga mencapai US$ 125 miliar, serta investasi PMA sebesar US$ 12 miliar dan investasi PMDN sebesar Rp 42 triliun.

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri tahun 2013 tersebut sebagai bagian dari pembangunan industri nasional jangka panjang, diperlukan upaya percepatan pertumbuhan industri melalui “Akselerasi Industrialisasi 2012-2014”. Percepatan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri sebagai katalis utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai implementasi Akselerasi Industrialisasi tersebut, Kementerian Perindustrian menjalankan empat program prioritas utama, yaitu, Hilirisasi Industri Berbasis Agro, Migas dan Bahan Tambang Mineral; Peningkatan Daya Saing Industri Berbasis SDM, Pasar Domestik dan Ekspor Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Pemerataan dan Penyebaran Industri.

Sasaran utama dari program tersebut adalah adanya peningkatan nilai tambah industri dalam negeri melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, penguasaan pasar baik domestik maupun ekspor untuk produk-produk hasil industri dalam negeri, serta perluasan penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan.

Pengembangan Sistem Logistik

Menurut Menperin, pengembangan sistem logistik nasional dapat dilakukan dengan membuat konektivitas atau keterhubungan pusat-pusat kegiatan ekonomi antar koridor, wilayah, pulau, kota, desa, orang, serta pusat–pusat produksi domestik ke pasar nasional dan internasional melalui penyediaan infrastruktur logistik secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu, Sistem Logistik Nasional perlu diperkuat untuk mengelola dan mengkoordinasikan komponen penyusun sistem logistik yang meliputi komoditas, SDM, Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik, Infrastruktur dan Teknologi, dan Regulasi dan Kebijakan dalam rangka menata dan mengelola pergerakan barang atau komoditas dari wilayah penghasil ke wilayah konsumen secara efektif dan efisien untuk membangun daya saing nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pembangunan pusat-pusat pertumbuhan industri yang baru, Kementerian Perindustrian telah menginisiasi dengan menyusun Master Plan dan Rencana Strategis beberapa kawasan industri, di antaranya adalah Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Sumatera Utara serta Kawasan Industri Bitung di Sulawesi Utara. Pembangunan kawasan industri tersebut, diintegrasikan dengan infrastruktur dasar dan berbagai komponen sistem logistik, salah satunya adalah Pelabuhan Kuala Tanjung.

Pelabuhan Kuala Tanjung di Selat Malaka memiliki akses langsung pengapalan dengan volume 110-120 ribu pelayaran per tahun. Pelabuhan Kuala Tanjung dan aset jaringan intermoda yang terbangun di Sumatera Utara, diharapkan mengurangi ketergantungan absolut logistik terhadap Malaysia (Port Klang-Tanjung Pelepas) dan Singapura (Port of Singapore). Pelabuhan Kuala Tanjung memiliki kapasitas (dermaga A & B ) 2x30.000 DWT, dan bisa dikembangkan menjadi 50.000 DWT. Lokasi Strategis Pelabuhan Kuala Tanjung menjadikan kawasan  sebagai modal dasar untuk akses logistik ke pasar dunia.

Di dalam MP3EI, Kuala Tanjung merupakan salah satu dari sistem logistik nasional melalui pengembangan pelabuhan Hub Internasional yang juga untuk menunjang KEK Sei Mangkei. Pengembangan kawasan industri di Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara menjadi satu kebutuhan untuk merespon dinamika yang ada.