Kalkulasi BPH Migas - Konsumsi Melonjak, Kuota Solar Subsidi Bakal Jebol

NERACA

 

Jakarta - Meski pemerintah sudah menaikkan kuota konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari 46 juta kiloliter menjadi 48 juta kiloliter, akan tetapi berdasarkan pantauan dari Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) konsumsi BBM khususnya jenis solar bakal melebihi dari kuota yang sudah ditetapkan yaitu 16,01 juta kiloliter.

Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim menyatakan jebolnya kuota lantaran meningkatkan aktivitas ekonomi sehingga kebutuhan bahan bakar juga ikut meningkat. “Tingkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5%-6% tentu berakibat pada peningkatan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Untuk bensin premium diperkiran mencukupi. Namun untuk minyak solar diperkirakan over sekitar 2-3 juta kl bergantung hasil pengendalian yang dilakukan,” ujar Ibrahim di Jakarta, Kamis (24/10).

Guna mengantisipasi terjadinya overkuota, lanjut Ibrahim, maka diperlukan ada upaya-upaya tertentu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Seperti misalnya menggencarkan konversi dari BBM ke gas dan memanfaatkan minyak nabati. “Dengan peningkatan produksi biodiesel maka bisa mengurangi ketergantungan energi fosil,” katanya.

Kemudian, cara yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pengawasan. Ia menilai BBM bersubsidi jenis solar sangat rawan untuk diselundupkan ke ndustri yang seharusnya memakai BBM non subsidi. “Karena disparitas masih cukup tinggi tentu masih ada saja penyelundupan walau sudah dilakukan berbagai macam pengawasan dan apalagi modus operandinya makin lama makin canggih,” tutur Ibrahim.

Senada dengan Ibrahim, Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Satya Widya Yudha, memperkirakan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi 2013 bakal melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah. Menurut Satya, kuota akan jebol karena sistem distribusi BBM bersubsidi selama ini tidak tepat. “Seharusnya pola distribusi diubah dari sistem terbuka menjadi tertutup,” kata dia kepada Tempo, Ahad, 20 Oktober 2013.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013, kuota BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 48 juta kiloliter. Data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menyebutkan, pada Januari-September 2013, realisasi penyaluran BBM bersubsidi mencapai 34,4 juta kiloliter atau 71,6% dari kuota. Angka ini naik 3,3% dibanding periode yang sama pada 2012.

Satya mengatakan penyelewengan BBM bersubsidi masih marak. Namun pemerintah tidak menindak penimbunan BBM yang dilakukan oleh masyarakat. “Naiknya permintaan dan penyelewengan BBM bersubsidi bisa mengakibatkan kuota jebol,” katanya.

Tingginya konsumsi BBM bersubsidi menyebabkanimpor minyak dan gas terus melonjak. Akibatnya, neraca perdagangan mengalami defisit. Menurut Direktur Institute for Development Economy and Finance, Enny Sri Hartati, konsumsi bahan bakar minyak harus dikurangi dengan memperbaiki infrastruktur transportasi umum. “Tak ada kota besar yang tidak bertumpu pada sektor transportasi umum untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak,” ucapnya.

Penyaluran BBM bersubsidi ini juga diikuti realisasi belanja subsidi BBM yang mencapai Rp 143,1 triliun hingga September 2013. Pengalokasian anggaran belanja subsidi tersebut telah menghabiskan 71,6% dari total pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 199,99 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013.

Salah Masyarakat

Menteri ESDM Jero Wacik justru menilai dalam 3 tahun menjabat sebagai menteri ESDM, konsumsi BBM bersubsidi terus melonjak tajam dan selalu mengalami kenaikan. Bahkan dalam 3 tahun terakhir, kuota BBM terus jebol dan tidak pernah cukup hingga akhir tahun. Menurut Jero hal ini terus terjadi karena masyarakat Indonesia sulit untuk diajak berhemat. "Kuota BBM, sejak saya jadi Menteri setiap tahun kuotanya jebol, itungannya kenapa yah susah sekali ditekan, selalu lewat," aku Jero.

Dia menceritakan, di tahun pertama menjabat sebagai Menteri ESDM, kuota BBM sudah habis sebelum akhir tahun. Kuota BBM untuk satu tahun penuh telah habis pada Oktober. Menurut Jero Wacik , ini terjadi karena harga BBM saat itu terbilang murah sehingga memicu masyarakat belum bisa menghemat.

Jero Wacik membela diri dan seolah tidak ingin disalahkan atas kuota subsidi BBM yang selalu jebol setiap tahun. Alih-alih membela diri, Jero justru menuding masyarakat yang menjadi penyebab jebolnya kuota subsidi BBM. "Tahun pertama Oktober kuotanya mau habis, setelah dihitung salah satu kemungkinan besarnya orang Indonesia itu sangat sulit diajak menghemat kalau harganya murah," jelasnya.

Saat ini pemerintah telah menaikkan harga BBM subsidi dari sebelumnya Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.000 per liter untuk premium. Sedangkan untuk solar naik Rp 4.500 menjadi Rp 5.500 per liter. Ia mengklaim, masyarakat sudah mulai menghemat penggunaan BBM.

"Waktu Rp 4.500 susah sekali, sejak Rp 6.500 itu menurun penggunaan BBM subsidinya, jangan-jangan ada penghematan, sampai hari ini tidak lewat penggunaan BBM subsidi, sampai akhir tahun cukup hitungan kita, kalau ini bisa berlangsung terima kasih masyarakat telah berhemat, kalau ini terjadi pertama kali tidak mengajukan penambahan kuota," tutupnya.

BERITA TERKAIT

Di Pameran Seafood Amerika, Potensi Perdagangan Capai USD58,47 Juta

NERACA Jakarta –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia bersinar di ajang Seafood Expo North America (SENA)…

Jelang HBKN, Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bapok

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam  menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan…

Sistem Keamanan Pangan Segar Daerah Dioptimalkan

NERACA Makassar – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) telah menerbitkan Perbadan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Di Pameran Seafood Amerika, Potensi Perdagangan Capai USD58,47 Juta

NERACA Jakarta –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia bersinar di ajang Seafood Expo North America (SENA)…

Jelang HBKN, Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bapok

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam  menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan…

Sistem Keamanan Pangan Segar Daerah Dioptimalkan

NERACA Makassar – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) telah menerbitkan Perbadan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…