Peluang Bagi Koperasi dan UMKM

MENUJU LIBERALISASI PERDAGANGAN

Sabtu, 26/10/2013

MENUJU LIBERALISASI PERDAGANGAN

Peluang Bagi Koperasi dan UMKM

Dimasukkannya peran kaum perempuan pengusaha, kaum muda, dan sektor usaha mikro kecil, dan koperasi, perempuan pengusaha, dan kaum muda sedikit memberi harapan. Apalagi, khusus kaum muda, saatnya digadang-gadang menjadi kelompok pengusaha kelas menengah potensial.

“Saat ini jumlah pengusaha kita rasionya masih rendah, jauh dari jumlah ideal yaitu 2% dari total penduduk kita,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Investsi, dan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Irwan Hutasoit. Jadi, itu merupakan peluang yang harus direbut.

Karena itu, Irwan berharap pemerintah tidak hanya berapologi saja, tapi juga secara konkret memberikan perhatian penuh kepada tiga kalangan, yaitu kelompok wanita pengusaha, kaum muda, dan kalangan usaha kecil, menengah, dan makro, dan koperasi (UMKMK). Menurut Irwan, bentuk perhatian pemerintah itu adalah pembinaan dan pelatihan sekaligus pemasaran. “Dana pembinaan harus optimal, kalau tidak ya kami akan mengingatkan,” kata Irwan, kepada Neraca belum lama ini.

Selain pembinaan, perhatian pemerintah juga diwujudkan dalam bentuk pemberian akses permodalan, baik lewat perbankan maupun dana khusus seperti lembaga keuangan mikro (LKM) maupun baitul maal wa tanwil (BMT). “Pemberian suku bunga pinjaman yang rendah, jelas sangat menolong,” ujarnya.

Selain pembinaan, kata Irwan, pihaknya juga berharap agar pemerintah mengupayakan optimalisasi jaringan infrastruktur,” kata dia. Tanpa infrastruktur yang memadai, akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Dengan demikian harga produk UMKM tidak mampu bersaing.

Kalau ditanya soal kesiapan para wirausaha dalam menghadapi APEC maupun ASEAN Economic Community (AEC) 2015, Irwan menyatakan, siap tidak siap harus siap. “Sebab, jangan dikira UMKM di luar negeri, juga banyak yang kurang berkualitas, jadi kita tak perlu gusar dan takut,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Agung Sudjatmoko mengungkapkan hal senada. Gerakan Koperasi, kata Agung, sebetulnya ikut memanfaatkan momentum itu untuk bebenah diri dan sekaligus mencoba berkompetisi secara sehat dengan kalangan UMKMK dari luar negeri yang ingin masuk Indonesia.

Menurut Agung, yang penting adalah pemerintah tak hanya bisa menservis pengusaha dan investor asing saja, tapi juga harus mau memberikan dukungan konkret ke sektor UMKMK. “UMKMK asing berani masuk ke Indonesia tentu saja karena didukung oleh pemerintah dalam berbagai bentuk, seperti kemudahan perizinan, kemudahan akses permodalan, hingga pemberian suku bunga yang sangat ringan. “Jika perlu ya 0%,” ujarnya.

Belum Serius

Namun, Agung dan Irwan sama-sama tak bisa berharap banyak kepada pemerintah pimpinan Presiden SBY. “Kita tak bisa banyak berharap kepada pemerintah sekarang. Sebab, sudah cukup banyak kebijakan pemerintah yang justru merugikan pengusaha lokal. Contoh terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2013 tentang penghapusan hingga 0% bea masuk barang mewah untuk kendaraan yang katanya hemat energi dan murah (LCGC). “Kenyataannya, PP itu melibas keberadaan mobil nasional,” ujar Agung lagi.

Kebijakan lain yang juga tak memberikan iklim yang kondusif adalah terbitnya berbagai kebijakan impor, termasuk impor daging, terigu, dan dengan alasan untuk menjadi ketahanan pangan. “Alasan impor untuk menjustifikasi biaya politik. Maksudnya, banyak kebijakan pemerintah yang terbit berdasarkan kongkalikong dengan pihak pengusaha, birokrat dan anggota DPR,” kata Agung, mantan ketua umum Koperasi Pemuda Indonesia (Kopindo).

Menurut Agung, harapan baru yang akan ditunggu masyarakat adalah sosok pemerintahan yang bebas dari pengaruh fulus alias suap. “Saat ini, kaum oportunitis akan mendapat gain besar jika mampu bertahan dan terbebas dari isu, jika tidak ya nasibnya akan seperti LHI atau Nazaruddin,” kata Agung.

Jika ingin terarah, seharusnya pemerintah bersama DPR menyusun apa yang dulu disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. “Dengan demikian, pembangunan akan terarah, kendati berganti rezim, program pembangunan atau Repelita itu tetap berjalan,” ujarnya. (saksono)