Dari Bogor ke Bali

Dari Bogor ke Bali

Untuk kali kedua Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC). Yang pertama, pada 1994 di Bogor dipimpin Presiden HM Soeharto. Sedang kali kedua, diadakan di Bali bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Di antara tujuh kesepakatan KTT APEC di Bali, salah satuya merujuk pada hasil KTT di Bogor atau disebut Bogor Goals. Bogor Goals adalah deklarasi atau kesepakatan yang berhasil dibuat. Ada tiga poin penting dari Bogor Goals, yaitu, pertama, menciptakan sistem perdagangan dan investasi yang bebas, terbuka dan adil di kawasan tahun 2010 untuk ekonomi maju dan 2020 ekonomi berkembang.

Kedua, memimpin dalam memperkuat sistem perdagangan multirateral yang terbuka, meningkatkan liberalisasi perdagangan dan jasa, mengintensifkan kerjasama ekonomi di Asia-Pasifik. Ketiga, mempercepat proses liberalisasi melalui penurunan hambatan perdagangan dan investasi yang lebih jauh, meningkatkan arus barang, jasa, modal secara bebas dan konsisten dengan GATT (sekarang WTO).

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz mengingatkan pemerintah tentang kesiapan Indonesia menghadapi era perdagangan bebas di Asia Pasifik. Menurut Harry, Indonesia akan rugi saat harus menghadapi derasnya arus komoditas produk dan jasa dari luar negeri. “Seharusnya pemerintah mau bertanya pada diri sendiri, apakah kita siap dengan liberalisasi perdagangan yang mana nantinya bea masuk produk dikenakan 0 sampai maksimal 5% saja,” kata politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Harry menyontohkan, imbas dari perdagangan bebas telah membuat neraca perdagangan Indonesia cenderung minus dan melemahkan nilai tukar rupiah. Produk ekspor Indonesia juga dibebani ekonomi biaya tinggi hingga sulit bersaing di luar negeri. Kondisinya makin lagi dengan banyaknya pengusaha eksportir komoditas yang enggan membawa uangnya ke Tanah Air, tapi justru lebih suka memarkirkan duitnya ke luar negeri.

“Pemerintah Indonesia juga masih berat menerapkan aturan L/C untuk komoditas ekpor. Padahal kebijakan tersebut dapat memperkuat cadangan devisa kita. Kondisi ini sepertinya dibiarkan berlarut-larut oleh pemerintah," katanya.

Menurut dia, masih banyak lagi ekonomi biaya tinggi akibat biaya perizinan, buruh, infrastruktur yang sangat buruk sangat membebani produk buatan Indonesia membuat harga produk Indonesia sulit bersaing di mancanegara. (saksono)

BERITA TERKAIT

Andalan Finance Raih Pembiayaan Rp270 miliar dari CIMB Niaga

  NERACA Jakarta - PT Andalan Finance Indonesia (Andalan Finance), menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) fasilitas kredit pembiayaan senilai…

BTN Kucurkan Kredit Lebih Dari Rp155 triliun - Dukung Program Sejuta Rumah

  NERACA Ambarawa - Di tengah dinamika perekonomian dalam kurun 3 tahun terakhir, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. konsisten…

Menangkap Peluang dari Kasus Produk Ikan Dori Ilegal

Cocon, S.Pi, M.Si Analis Akuakultur, Ditjen Perikanan Budidaya, KKP   Baru-baru ini konsumen dikejutkan dengan laporan adanya bahan berbahaya dalam…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Babak Baru Bisnis e-Commerce

Tercatat beberapa layanan tambah saldo uang elektronik "e-commerce" sudah dihentikan karena sedang menyelesaikan perizinan dari BI. Produk uang elektronik itu,…

UU Perlindungan Konsumen Perlu Direvisi

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman mengatakan perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen…

Harus Hati-Hati Atur Pajak e-Commerce

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah harus hati-hati mengatur pajak atas perdagangan elektronik (e-commerce)…