Dari Bogor ke Bali

Dari Bogor ke Bali

Untuk kali kedua Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC). Yang pertama, pada 1994 di Bogor dipimpin Presiden HM Soeharto. Sedang kali kedua, diadakan di Bali bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Di antara tujuh kesepakatan KTT APEC di Bali, salah satuya merujuk pada hasil KTT di Bogor atau disebut Bogor Goals. Bogor Goals adalah deklarasi atau kesepakatan yang berhasil dibuat. Ada tiga poin penting dari Bogor Goals, yaitu, pertama, menciptakan sistem perdagangan dan investasi yang bebas, terbuka dan adil di kawasan tahun 2010 untuk ekonomi maju dan 2020 ekonomi berkembang.

Kedua, memimpin dalam memperkuat sistem perdagangan multirateral yang terbuka, meningkatkan liberalisasi perdagangan dan jasa, mengintensifkan kerjasama ekonomi di Asia-Pasifik. Ketiga, mempercepat proses liberalisasi melalui penurunan hambatan perdagangan dan investasi yang lebih jauh, meningkatkan arus barang, jasa, modal secara bebas dan konsisten dengan GATT (sekarang WTO).

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz mengingatkan pemerintah tentang kesiapan Indonesia menghadapi era perdagangan bebas di Asia Pasifik. Menurut Harry, Indonesia akan rugi saat harus menghadapi derasnya arus komoditas produk dan jasa dari luar negeri. “Seharusnya pemerintah mau bertanya pada diri sendiri, apakah kita siap dengan liberalisasi perdagangan yang mana nantinya bea masuk produk dikenakan 0 sampai maksimal 5% saja,” kata politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Harry menyontohkan, imbas dari perdagangan bebas telah membuat neraca perdagangan Indonesia cenderung minus dan melemahkan nilai tukar rupiah. Produk ekspor Indonesia juga dibebani ekonomi biaya tinggi hingga sulit bersaing di luar negeri. Kondisinya makin lagi dengan banyaknya pengusaha eksportir komoditas yang enggan membawa uangnya ke Tanah Air, tapi justru lebih suka memarkirkan duitnya ke luar negeri.

“Pemerintah Indonesia juga masih berat menerapkan aturan L/C untuk komoditas ekpor. Padahal kebijakan tersebut dapat memperkuat cadangan devisa kita. Kondisi ini sepertinya dibiarkan berlarut-larut oleh pemerintah," katanya.

Menurut dia, masih banyak lagi ekonomi biaya tinggi akibat biaya perizinan, buruh, infrastruktur yang sangat buruk sangat membebani produk buatan Indonesia membuat harga produk Indonesia sulit bersaing di mancanegara. (saksono)

BERITA TERKAIT

Pemerintah Serap Dana Rp8,47 triliun dari Lelang SBSN

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana sebesar Rp8,47 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara…

Pasar Modal di Bali Diyakini Tumbuh Positif - Dampak Penyederhaan Kebijakan

NERACA Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis kinerja pasar modal dan industri keuangan nonbank di Bali dan Nusa Tenggara…

Lawan Kampanye Hitam dari Medsos

NERACA Bogor- Direktur Eksekutif Komunikonten Hariqo Wibawa menegaskan, banyak konten di media yang biasanya berseliweran di jagat maya baik positif…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Duh, Biro Umroh (Lagi)

Biro Jasa travel umroh kembali tercoreng, setelah kasus kemarin First Travel tidak bisa memberangkatkan kurang kebih 50.000 hingga 60.000 korban.…

Penyelenggara Umroh/Haji Perlu Didaftar Ulang

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Perhimpunan Asosiasi Travel Umrah dan Haji Khusus (PATUH) ikut serta mengawasi biro perjalanan yang…

Wapadai Penipuan Jamaah “Berskema Ponzi”

Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan & Kelembagaan DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Bungsu Sumawijaya menyatakan, kasus…