Liberalisasi Ekonomi Pancasila

Oleh Bani Saksono

(wartawan Harian Ekonomi Neraca)

Tentu bukan dengan niat menghalalkan segala cara, jika pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi bagian dari liberalisasi ekonomi dan perdagangan dunia. Sebab, ini pendapat dari sisi positive thinking-nya,  menjadi bagian dari sistem ekonomi liberal tak menjadi masalah jika tujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang makmur sejahtera, dan menjadikan Indonesia negeri yang aman dan sentosa rakyatnya, tercapai.

Yang jadi masalah, benarkan politik ekonomi liberal yang mulai dianut Indonesia itu mampu mensejahterakan seluruh elemen rakyat Indonesia? Apakah rasio jumlah pengusaha dari suatu bangsa dan negara Indonesia sudah pada posisi ideal?  Pertanyaan itulah yang selalu mengemuka di segala lapisan masyarakat, hingga munculnya stiker bergambar mantan Presiden HM Soeharto yang seolah-olah mengklaim di era kepemimpinannya, rakyat lebih makmur.

Dalam makna bebasnya, yang dimaksud dengan ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang menganut pasar bebas yang menghilangkan kebijakan proteksionisme. Pencetusnya adalah Adam Smith atau French Physiocrat. Sistem ekonomi pasar bebas itu pertama-tama berkembang di kawasan Eropa dan Amerika.

Ciri-ciri ekonomi liberal antara lain ditandai bahwa semua sumber produksi adalah milik individu, masyarakt diberi kebebasan memiliki sumber-sumber produksi tersebut, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.

Masyarakatnya pun terbagi menjadi dua golongan, yaitu kaum pemilik dan kaum buruh pekerja.  Ciri utama berikutnya adalah, munculnya persaingan yang memicu setiap individu pelaku ekonomi mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya. Sehingga, ekonomi kuat akan mencaplok atau melibas, bahkan mematikan ekonomi kecil.

Ada untung rugi mengikuti faham ekonomi liberal. Antara lain, menumbuhkan inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonominya. Berikutnya, menghasilkan barang-barang bermutu tinggi, dan kinerja yang mengutamakan efisiensi dan efektivitas  karena harus mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya.   

Kelemahannya, terjadilah persaingan bebas yang cenderung tidak sehat, karena memicu penghalalan segala cara, hingga memicu birokrat yang korup. Kesenjangan antara di kaya dan si miskin makin lebar. Aksi monopoli oleh si kuat terjadi di mana-mana. Hal itu potensial munculnya gejolak ekonomi karena tidak ada pemerataan.   

Sebaliknya, para perintis dan pendiri negeri Indonesia lebih memegang prinsip kegotong-royongan, setia kawan, dan kerjasama. Itulah falsafah yang terkandung dalam Pancasila. Untuk mewujudkan terjaminnya  kesejahteraan bersama, Pasal 33 UUD 945 pun mengamanatkan sumber daya alam dan seisinya yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai negara.

Dua sistem yang saling bertolak belakang. Kata kunci ada pada pemerintah di bawah rezim politik yang berkuasa. Jika amanah,  rakyatnya sejahtera. Sebaliknya, jika para pejabat pemerintah banyak yang korup dan suka disuap, Negara akan bangkrut dan rakyat menderita. []