NERACA

Jakarta – Persebaran investasi di dalam negeri menunjukan belum meratanya pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat dari data BKPM yang menunjukan persebaran investasi masih di dominasi oleh Pulau Jawa. Padahal pemerintah kerap menggaung-gaungkan pembangunan yang merata.

“Telah terjadi peningkatan yang signifikan pada realisasi investasi kita pada triwulan III 2013 ini sebanyak 22,9% atau senilai Rp100,5 triliun. Sedangkan pada periode yang sama di 2012 baru mencapai Rp81,8 triliun,” kata  kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Mahendra Siregar di Jakarta, Rabu (23/10).

Lebih rinci Mahendra mengatakan dalam Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan sebanyak 32,9% pada triwulan III 2013 ini. Nilai investasi yang sudah terealisasi mencapai Rp33,5 triliun. Padahal pada periode yang sama di tahun lalu baru mencapai Rp25,2 triliun.

“Sedangkan PMA (Penanaman Modal Asing) pada triwulan ketiga tahun ini mengalami peningkatan sebanyak 18,4% atau senilai Rp67 triliun. Padahal pada periode yang sama di tahun sebelumnya baru mencapai Rp56,6 triliun.

Meski begitu penyebarannya masih didominasi di Pulau Jawa. Data BKPM menunjukan persebaran du Pulau Jawa bisa mencapai 57,5% dari total inveastasi yang terealisasi. Sedangkan untuk luar Pulau Jawa mencapai 42,5% dari total investasi yang terealisasi.

Lalu lima kota terbesar yang mendapat sebaran realisasi investasi PMA di antaranya, Jawa Barat US$2,2 miliar, Jawa Timur US$0,6 miliar, Papua US$0,6 miliar, Banten US$0,6 miliar dan Kalimantan Timur US$0,5 miliar. Sedangkan realisasi PMDN Jawa Tengah Rp9,7 triliun, Jawa Timur Rp8,8 triliun, Riau Rp2,0 triliun, Jawa Barat Rp1,9 triliun, dan Kalimantan Timur Rp1,7 triliun.

Berdasarkan sektornya, realisasi investasi triwulan III 2013 untuk PMDN didominasi oleh kategori listrik, gas dan air Rp15,6 triliun. Disusul oleh industri makanan Rp 4 triliun, konstruksi Rp3,6 triliun, industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi Rp2,4 triliun dan industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik Rp1,4 triliun.

“Sedangkan untuk PMA didominasi kategori pertambangan US$1,4 miliar. Disusul industri alat angkutan dan transportasi lainnya serta industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik masing-masing US$900 juta,” tutur Mahendra.

Ketimpangan pembangunan

Di lain pihak, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Riza Damanik mengatakan dominannya investasi yang masuk ke Pulau Jawa menjadi bukti ada ketimpangan pembangunan. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah tidak serius dalam merealiasikan pembangunan yang merata. Padahal pemerintah sering menggaungkan prinsip tersebut dalam perihal investasi.

“Jadi model investasi hari ini memang tidak ada implikasi yang positif terhadap pembangunan di daerah-daerah. Sehingga investasi memang tidak member nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat di luar Pulau Jawa. Ini membuktikan peran negara sangat lemah untuk mengendalikan investasi yang berkualitas,” ujar Riza.

Dari tidak ratanya penyebaran investasi Riza mengkhawatirkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat daerah akan kian runcing. Hal itu akan berdampak semakin meningkatnya kecurigaan hidup masyarakat antar wilayah. Sehingga ia melihat untuk kedepan akan sangat wajar jika semakin banyak konflik antar suku dan agraria. Penyebabnya tentu tidak meratanya investasi.

“Pemerintah harus merubah model investasi dari sekarang jika hal itu tidak mau terjadi. Karena negara kita kepulauan model investasi juga harus merujuk dengan model bisa mengintegrasikan hubungan natar pulau dengan mudah. Paling utama untuk saat ini dengan menggenjot investasi di perhubungan kelautan,” tutup dia. [lulus]