Kepala BKPM Dituding "Mark-Up" Data

NILAI INVESTASI PMA DAN PMDN MENINGKAT

Kamis, 24/10/2013

Jakarta – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan realisasi investasi hingga September 2013 ini mengalami peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Realisasi investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) pada triwulan III-2013 ini menunjukan prestasi pertama kali menembus ambang Rp100,5 triliun. Jika dibandingan periode yang sama di tahun 2012 realisasi investasi baru mencapai Rp81,8 triliun. Artinya, ada peningkatan yang signifikan sebesar 22,9%,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar kepada pers di Gedung BKPM, Rabu (23/10).

NERACA

Lebih rinci Mahendra mengatakan realisasi investasi PMDN pada triwulan III-2013 ini sudah mencapai Rp33,5 triliun. Angka itu menunjukan peningkatan sebanyak 32,9% dari periode yang sama tahun 2012 dengan capaian Rp25,2 triliun. Sedangkan realisasi investasi PMA meningkat sebanyak 18,4% dari triwulan III tahun 2012 hanya mencapai Rp56,6 triliun menjadi Rp67,0 trilun pada 2013.

Namun, pengamat ekonomi FEUI Eugenia Mardanugraha menilai bahwa pertumbuhan investasi yang dilaporkan BKPM itu sangat perlu dikritisi. Pasalnya, BKPM melaporkan pertumbuhan investasi selalu dalam bentuk rupiah, bukan dalam bentuk dolar AS. Sedangkan investasi di Indonesia hingga saat ini masih didominasi asing. Artinya, bisa jadi meningkatnya pertumbuhan investasi itu disebabkan apresiasi nilai US$ terhadap rupiah yang juga meningkat akhir-akhir ini.

“Saya juga yakin betul angka pertumbuhan 27,6% itu pasti sudah di mark-up oleh BKPM. Jadi, memang banyak sudut yang harus dikritisi mengingat ramainya investasi yang masuk menurut laporan BKPM. Karena di sisi lain dampak dari ramainya investasi sesungguhnya tidak dapat dirasakan masyarakat,” tegas Eugenia.

Untuk itu, Eugenia menekankan, BKPM harus bersikap jujur kepada masyarakat. Dengan menyajikan data yang signifikan dan dilakukan dengan indikator-indikator yang kontekstual. “Kalau memang investasi banyak datang dari asing, ya seharusnya BKPM fair dengan memberi datanya dengan indikator dolar”, kata dia

Lebih jauh Eugenia mengatakan, pemerintah juga masih bangga dengan investasi asing. Padahal, investasi yang berasal dari asing tidak akan berdampak positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pasalnya, hasil profit dari investasi asing pada akhirnya akan pergi ke luar negeri.

“Itu yang paling bikin saya sebel sama pemerintah. Tidak ada semangatnya untuk dorong investor dalam negeri untuk menanam modalnya di sini. Padahal, para investor Eropa hanya memanfaatkan Indonesia untuk pertumbuhan ekonominya dan kebetulan pemerintah kita memang mudah disetir juga sama orang Eropa,” ungkap Eugenia.

Dia mengatakan, sebetulnya banyak investor lokal yang sanggup menanam investasinya di dalam negeri. Namun, karena pemerintah memang tidak memberi perhatian terhadap investor lokal akhirnya investasi itu lari ke luar negeri. “Banyak investasi dari investor kita yang lari ke Singapura. Harusnya pemerintah bisa menahan itu”, ujarnya.

Perlu Dipertanyakan

Hal senada dikatakan Sri Adiningsih. Menurut guru besar ekonomi UGM itu, adanya data terkait investasi dan target-target yang dikeluarkan BKPM memang perlu dipertanyakan ulang. Karena memang sejauh ini banyak data yang dihimpun dari BKPM datanya tidak sesuai dengan realisasi di lapangan, dan memang kalau menginginkan data yang akurat dari data Badan Pusat Statistik (BPS).

Sri menilai, biasanya data yang diambil BKPM itu hanya sebatas data yang terdaftar saja, tapi tidak melihat realisasi lapangan, sehingga banyak ketimpangan-ketimpangan data. Contoh sederhananya banyak investor yang sudah mendaftarkan diri dan sudah mendapatkan ijin, tapi belum tentu dananya sudah dicairkan. “Data yang ada di mereka hanya sebatas data yang dihimpun oleh BPKM, tapi memang realisasi dilapangan jauh berbeda,” imbuh Sri saat di hubungi Neraca, kemarin.

Harusnya kalau mau keakuratan, BKPM bukan hanya sebatas mendata yang sudah masuk, tapi lebih keluar untuk terjun di lapangan. Sehingga, bukan hanya data yang dihimpun, tapi memang melihat realisasi di lapangan. “Jangan hanya melihat dari data yang masuk, tapi harus dikroscek ulang di lapangannya,” terangnya.

Memang bukan hanya BKPM yang menginkan adanya investasi besar-besaran di Indonesia, tapi juga kita harus berpikir realistis melihat kondisi pertumbuhan ekonomi nasional, gejolak-gejolak serta permasalahan yang ada. “Boleh saja punya target tinggi, tapi kita coba realistis,” tegas Sri.

Apalagi di tahun depan ada hajat besar terkait dengan pemilu, adanya pergantian kepemimpinan yang tentu saja akan berpengaruh besar terhadap investasi di Indonesia. Bisa jadi investor asing menahan dulu dananya sampai dengan menunggu kondisi negara kondusif.

“Kita masuk pemilu pada bulan April, tentu saja sampai dengan pertengahan tahun kondisi masih belum aman. Kalaupun investor mau masuk paling cepat dipertengahan tahun itu pun kalau kondisi kondusif. Jika tidak, bisa akhir tahun atau awal tahun 2015 investor baru masuk,” terangnya.

Jadi memang melihat kondisi yang ada kita tidak usah berpatokan tinggi dulu, berharap saja memang negara kondusif, sehingga investor lebih cepat lagi memasukan dananya ke Indonesia. “Kita tunggu saja apa target dari BKPM benar, atau hanya sebatas wacana dari mereka,” pungkasnya.

Sementara Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengungkapkan, sebaiknya pemerintah jangan terlalu gembira dengan meningkatnya investasi asing di dalam negeri.Karena tidak semua investasi itu bagus untuk perekonomian Indonesia. "Investasi asing, harus memberi manfaat untuk kinerja industri nasional sehingga daya saing produk dalam negeri bisa meningkat. Ini ditujukan saat menghadapi pasar bebas, produk nasional bisa bersaing. terlebih lagi, investasi asing harus bisa meningkatkan pendapatan negara,"ungkap dia.

Untuk itu, imbuh Sofjan, seiring meningkatnya investasi asing ke Indonesia, pemerintah juga harus meningkatkan pelayanannya. Karena sampai saat ini hambatan yang dirasakan sejumlah pengusaha masih sangat banyak. "Infrastruktur sangat kurang, birokrasi yang panjang, banyaknya pungli, masalah buruh, dan yang terakhir mahalnya harga energi untuk produksi," tukas Sofjan.

Sofjan juga mengungkapkan, meningkatnya investasi yang masuk ke Indonesia yang diperkirakan BKPM mencapai 22% baru akan terasa dua atau tiga tahun lagi untuk pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Karena, banyaknya investasi yang masuk bersifat jangka panjang.

"Manfaat dari meningkatnya investasi di Indonesia, baru akan terasa dalam jangka waktu 2 atau 3 tahun lagi untuk pertumbuhan ekonomi, apabila pemerintah dapat menjaga iklim investasi yang ada. Namun, apabila pemerintah tidak menjaga, investor bisa dipastikan akan lari dari Indonesia," jelas Sofjan.