NERACA

Jakarta- Untuk menyiasati pendanaan dalam proyek Dairi, PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) menggandeng China Non-Ferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co. Ltd (NFC). Manejemen perseroan mengaku telah menandatangani perjanjian kerja sama strategis dengan China Non-Ferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co. Ltd (NFC) pada 22 Oktober 2013.

Sekretaris Perusahaan PT Bumi Resources Minerals Tbk, Muhammad Sulthon mengatakan, kerja sama tersebut untuk pengembangan tambang timah dan seng PT Dairi Prima Mineral (PTDPM) di kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Perjanjian tersebut mengatur NFC akan membantu perseroan dalam penyediaan dana untuk pengembangan proyek Dairi, “Nilai pendanaan sebesar 85% dari biaya yang diperlukan untuk pengembangan proyek Dairi.” katanya di Jakarta, Rabu (22/10).

Untuk keperluan pendanaan tersebut, menurut dia, perseroan dan NFC secara bersama-sama akan mengadakan studi kelayakan. Bergantung pada diperolehnya pendanaan atas proyek Dairi serta dipenuhinya seluruh syarat dan kondisi perjanjian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, perseroan juga setuju untuk bermitra dengan NFC dalam kegiatan engineering, procurement, dan construction Proyek Dairi. Termasuk penjualan timah dan seng yang akan diproduksi oleh PTDPM, dan partisipasi NFC atas kepemilikan saham di PTDPM.

Sementara itu, untuk kegiatan eksplorasi perseroan hingga September 2013, pihaknya mencatat telah menghabiskan dana sebesar US$900.505. Kegiatan eksplorasi tersebut dilakukan Tamagot Bumi SA dengan biaya US$369,9 ribu di Tamagot. Sementara untuk kegiatan eksplorasi PT Citra Palu Minerals menelan biaya US$239.090,45. Kegiatan eksplorasi tersebut dilakukan di blok I dan blok IV Sulawesi Tengah.

Adapun kegiatan eksplorasi yang dilakukan PT Gorontalo Minerals menghabiskan biaya US$237.185,95. Eksplorasi dilakukan di Sungai Mak I Tambulilato, Gorontalo. Perseroan rencananya akan menjual kepemilikan di Bumi Mauritania SA dan TBSA yang mengelola proyek Mauritania. Pihaknya menilai proyek tersebut dalam kategori aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual sejak 31 Desember 2012. (lia)