Kebijakan Eksploitasi Energi Fosil Dinilai Keliru

Emisi Gas Rumah Kaca Melonjak Drastis

Kamis, 24/10/2013

NERACA

Jakarta- Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (CSF-CJI) mencatat, dalam dekade mendatang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan bahan bakar fosil sebagai sumber energi dominan, dan sebagai pangsa terbesar dalam campuran energi (energi mix). Di antaranya 85% bersumber dari bahan bakar fosil, yakni batubara, minyak dan gas bumi. Ketetapan energi mix tertuang di dalam Peraturan Presiden tentang Kebijakan Energi Nasional No. 5 Tahun 2006—dan berpotensi meningkatkan Emisi Gas Rumah Kaca.

“Kebijakan Presiden SBY untuk tetap mengandalkan 85% kebutuhan energi nasional dari bahan bakar fosil hingga dekade mendatang adalah kebijakan yang sangat keliru. Karena eksploitasi energi fosil tersebut dapat meningkatkan emisi dari sektor energi, berkontribusi dalam kenaikan suhu global dan ini praktis bertubrukan dengan komitmen politik Presiden SBY dalam implementasi penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Nasional,” kata Koordinator Nasional CSF-CJI Mida Saragih dalam siaran persnya yang dikutip Neraca, di Jakarta, Rabu (23/10).

Pemerintah mencatat, sambung Mida, eksploitasi dan penggunaan bahan bakar fosil bakal meningkatkan pelepasan Gas Rumah Kaca (di antaranya carbon dioxide (CO2), methane (CH4), dan nitrous oxide (N2O). Berdasarkan data resmi Kementerian Lingkungan Hidup (2010), sumbangan emisi Gas Rumah Kaca dari eksploitasi dan pemanfaatan energi adalah 22% dari emisi total nasional (KLH, 2010). Bahkan Bappenas merilis data, energi mix dapat meningkatkan kosentrasi CO2 lebih dari 1.150 Mt CO2 pada tahun 2025 (Bappenas, 2011). Meski demikian, bukannya menjalankan kebijakan yang lebih arif, produksi energi primer di Indonesia telah berkembang pesat dalam lima tahun terakhir, utamanya batubara dan gas alam.

Menurut Mida, Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melonjak drastis sejak masa pra-industri, terutama akibat pembongkaran dan pemanfatan bahan bakar fosil (IPCC 5th Assessment Report, 2013).

“Studi IPCC menyebutkan konsentrasi GRK bahkan sudah memecahkan rekor konsentrasi tertinggi, dalam rentang masa 800 ribu tahun terakhir. Konsentrasi gas rumah kaca di atmosfir terus meningkat dari 275 s.d 285 ppm pada pra-industri, menjadi 391 ppm per tahun di 2011. Sementara emisi CO2 tahunan dari pembakaran bahan bakar fosil adalah rata-rata 8,3 GtCo2 per tahun dalam rentang masa 2002-2011. Konsentrasi CO2 juga telah meningkat sebesar 40% sejak masa pra-industri, terutama dari emisi bahan bakar fosil. Maka itu, kami menghendaki energi fosil tetap di perut bumi, supaya terpenuhi syarat-syarat keselamatan sosial-ekologi. Kalau tidak demikian, upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan bakal sia-sia,” tukas Mida.

Menurut Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (CSF-CJI), syarat-syarat keselamatan sosial-ekologi yang terdiri dari tiga syarat pokok. Pertama adalah syarat keselamatan manusia (human security). Kedua, syarat keberlangsungan fungsi-fungsi ekosistem, dan ketiga syarat produktifitas masyarakat untuk menjamin keselamatan dan berlangsungnya fungsi ekosistem. Ketiganya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Syarat-syarat ini saling memilin satu dengan yang lain. Mengabaikan satu syarat di antara syarat yang lain—berarti bencana bagi satu kesatuan sosial-ekologi.

“Pemerintahan Presiden SBY dan Budiono hendaknya membuka mata dan telinga, serta memberikan perhatian besar untuk mengelola sumber-sumber energi alternatif, di antaranya melalui mikrohidro, tenaga surya, dan tenaga angin. Keselamatan sosial-ekologi harus terwujud,” tutur Mida.

Desakan-desakan tersebut tertuang di dalam Aksi Teatrikal Damai bertajuk, “Menolak Solusi Energi Palsu, Biarkan Energi Kotor Tetap di Perut Bumi”, yang berlangsung Selasa (22/ 10) di Bundaran HI, Jakarta.

Dukungan masyarakat internasional bagi perwujudan keadilan iklim serta penolakan terhadap penggunaan bahan bakar fosil atau energi kotor tidak hanya berlangsung di Indonesia, melainkan di sejumlah negara yang terselenggara serentak pada 22 Oktober di Filipina, Bangladesh, dan India.