NERACA       

Sukabumi -  Tersendatnya pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Lingsel) karena  terkendala masalah pembebasan tanah, selain sangat merugikan masyarakat Kota Sukabumi,  proyek Provinsi Jawa Barat itu juga dinilai akan mubazir jika jalan tol Ciawi – Bogor – Sukabumi dan Cianjur mulai dikerjakan.

Kasus dugaan korupsi pembebasan tanah untuk jalan Lingsel di wilayah Kota Sukabumi segmen 3, sangat merugikan masyarakat Kota Sukabumi. Kasus ini juga menjadi ganjalan terhadap pembangunan Terminal Type A Kota Sukabumi yang lokasinya di areal jalan Lingsel segment 2.

Seperti yang diungkapkan Kepala Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) II Sukabumi, Yeyet Hidayat kepada Harian Ekonomi Neraca di Sukabumi, proyek pembangunan jalan Lingkar Selatan di Kota Sukabumi, merupakan proyek prestisius bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

“Selaku Pimpinan di BPJ II Sukabumi, obsesi saya adalah akan segera menuntaskan pembangunan Jalan Lingsel tersebut. Namun, ternyata tidak semudah yang saya duga, karena ada masalah pembebasan tanah di segmen 3 yang sampai saat ini belum juga tuntas,” ujar Yeyet seraya menambahkan, pembangunan Jalan Lingsel segmen 3 semesatinya harus tuntas oleh APBD Jawa Barat tahun 2010 lalu.

Kalau jalan tol Ciawi – Sukabumi sudah mulai dikerjakan dan apalagi bisa segera diselesaikan,  urgensi pembangunan Jalan Lingsel di wilayah Kota Sukabumi itu sudah tidak ada lagi bagi Pemprov Jawa Barat. Dan Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi pun harus menggung akibatnya, yakni menangung sendiri pembiyaannya.

Keterangan yang dihimpun Neraca menyebutkan, kasus tersendatnya pembangunan Jalan Lingsel karena terkedalam masalah pembebasan tanah ini, selain dikeluhkan oleh para pelaku ekonomi di Sukabumi, mengingat akses jalan di wilayah kota kini sudah mulai tersendat,  paling tidak jika proyek ini tidak terbengkali seperti sekarang ini,  bisa  mengangkat perekonomian  masyarakat yang berada di sekitar proyek tersebut.

Memang masalah Jalan Lingsel ini sempat menjadi pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi yang agendanya membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2010 Kota Sukabumi.

Semisal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP). Melalui juru bicaranya, Fraksi PPP dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi ini, sempat mempertanyakan kelanjutan proyek Jalan Lingsel tersebut kepada Walikota Sukabumi Muslikh Abdussyukur.

Memberikan jawaban dari pertanyaan fraksi ini, Walikota Muslikh Abdussyukur menjawab secara normatif saja. Menurut Walikota Muslikh, program pelaksanaan Jalan Lingsel di wilayah kerjanya itu, sudah menjadi kewenangan Pemprov Jawa Barat.

Pembangunan Jalan Lingsel itu lanjut walikota, terdiri dari 3 segment yakni Jalan Cibolang- Jalan  Palabuhan untuk Segment I, Jalan Palabuhan – Jalan Baros sebagai segmen 2 dan untuk segmen 3 mulai Jalan Baros – Jalan Sukalarang.

Penjelasan Walikota Muslikh Abdussyukur itu ternyata tidak sesuai dengan rencana Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Justru Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat membagi dalam 4 segmen pembangunan Jalan Lingsel ini. Segmen 1 Jalan Cibolang – Jalan Palabuhan, segmen 2 Jalan Palabuhan – Jalan Baros, segmen 3 Jalan Baros – Jalan Pembangunan dan untuk segmen 4 Jalan Pembangunan – Rumah Makan Nikmat.