NERACA

Jakarta – Sektor dunia usaha yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi sedang dalam masalah. Pasalnya berbagai macam hambatan telah menunggu, seperti tuntutan buruh soal kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan diputuskan November nanti dan usaha pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik di 2014 khususnya untuk industri.

Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan Dalam Negeri Franky Sibarani mengatakan bahwa kenaikan TDL yang rencananya dilakukan pada 2014 bisa membuat daya saing industri semakin menurun. Padahal, perdagangan bebas ASEAN akan dimulai di 2015. “Kalau TDL naik, maka daya saing akan semakin menyusut,” kata Franky di Gedung Kadin, Jakarta, Rabu (23/10).

Menurut rencana, kenaikan TDL 2014 akan dikenakan bagi kalangan industri golongan B2 dan B3. Kenaikan didasarkan atas harga minyak dunia yang melonjak dan depresiasi nilai tukar dolar. Selain usulan pemerintah, dikatakan Franky, pihak DPR juga mengusulkan kenaikan TDL untuk industri golongan E4 atau industri bahan baku dan golongan E3 atau perusahaan terbuka.

“Kalau saja subsidi dicabut naiknya bisa mencapai 42% artinya produk plastik dan lainnya juga akan naik. Industri golongan B2-B3 kenaikan listrik tahun 2012 sudah 20%. Pemerintah kita harapkan gunakan biodiesel untuk PLN. Kalau itu memang naik TDL, daya saing kita semakin berkurang,” imbuhnya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Chris Kanter berpendapat beban listrik selama ini ditanggung oleh para pengusaha. Sedangkan untuk sektor rumah tangga kenaikan listrik tidak dikenakan padahal daya beli cukup kuat.

“Pelanggan di bawah 900 dan 450 tidak terjadi kenaikan. Ini nggak fair, mereka naiknya hanya Rp 4.800-5.000. Sementara buat beli pulsa Rp 100.000 mereka bisa beli. Tetapi semua beban listrik ditanggung kepada pengusaha hingga 18% atau bisa sampai 27%,” kata Chris.

Sebelumnya, Ketum Apindo Sofjan Wanandi pernah mengungkapkan bahwa pemerintah berkeinginan untuk menaikan tarif listrik pada 2014 hingga mencapai 40%. “Tentunya kenaikan listrik tahun ini sungguh memberatkan kita hanya kita juga sudah bernegosiasi untuk tarif listrik tahun depan. Pemikiran mereka (pemerintah) naik 40%," ungkap Sofjan.

Pengusaha sendiri setuju dan dapat menerima kenaikan tarif dasar listrik tahun depan, apabila kenaikannya hanya berkisar antara 5-10%. “Kita pasti naik tetapi jangan naik terlalu tinggi. Kita lihat dulu sektor-sektor yang mana naik dan tidak naik. Kalau kenaikan 5-10% kita masih bisa menerima kenaikan itu,” imbuhnya.

Pelayanan Rendah

Anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha menilai kenaikan TDL tidak wajar dengan masih rendahnya kualitas layanan PLN. Menurut Satya, seharusnya PLN sudah melakukan kebijakan-kebijakan terkait pembaruan energi. Tidak lagi harus dengan menyewa genset memenuhi kebutuhan listrik seperti yang dilakukan di Sumatera Utara. Apalagi, ia menambahkan, anggaran yang diperlukan untuk menyewa genset sebesar Rp 4 trilun dalam setahun.

Selain itu, dia menegaskan, kenaikan TDL tidak searah dengan kinerja PLN yang saat ini juga belum maksimal. Dia merujuk pada pemadaman listrik sangat parah di beberapa daerah, antara lain Sumatera Utara. “Harusnya listrik merupakan kebutuhan substansial dan harus dipenuhi. Itu kebutuhan negara. Berarti tidak serta merta harus disikapi dengan menyewa genset,” Satya menegaskan.

Dia menekankan jika PLN hanya berpikir untuk menyewa genset memenuhi kebutuhan darurat, ada ketidakpedulian terhadap persoalan dasar bahwa listrik mungkin over capacity, atau trafo yang sudah melebihi kapasitas. “PLN harus melakukan reformasi dini dan bukan hanya menyewa genset,” serunya.

Satya mengatakan, PLN harus segera beralih ke gas dan geotermal. Meskipun memang harus diakui, kewenanangan untuk memberikan ketersediaan gas tidak ada di PLN. Tetapi lebih kepada antar-kementerian terkait perlunya pembangunan-pembangunan infrastruktur, sehingga gas itu bisa sampai kepada kebutuhan PLN. “Sekarang yang menjadi masalah, PLN jangan manja karena kalau gas-nya sudah disediakan, belilah meskipun harganya mahal sedikit. Saya melihat masih ada negosiasi antara PLN dengan SKK Migas, PLN masih membeli gas di atas US$ 6,” ujarnya.

Rencana kenaikan TDL tahun depan, disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, saat rapat kerja dengan DPR awal September lalu. “Tahun depan akan ada lagi kenaikan TDL, namun belum dibahas berapa besaran kenaikan,” ujarnya.