Tapering dan Struktur Ekonomi Domestik

Oleh: Desmon Silitonga, Analis PT Millenium Danatama Indonesia Asset Management

Jumat, 25/10/2013

Keputusan The Fed tanggal 18 September yang menunda pengurangan (tapering off) Quantitative Easing (QE) disambut positif pasar keuangan global, tak terkecuali Indonesia. Pasar saham bereaksi positif. IHSG menguat 4,5% ke level 4670-an sehari pascapengumuman itu. Dana asing jangka pendek (hot money) mulai masuk dan berdampak positif pada rupiah. Hal yang sama juga terjadi di pasar obligasi. Yield SUN naik signifikan, di mana tenor 10 tahun kembali turun di bawah 8%.

Meski begitu, euforia ini disinyalir hanya bersifat sementara. Sebab, The Fed tidak secara tegas menyatakan sampai kapan penundaan ini dilakukan. Masih sebuah misteri. Artinya, permasalahan tapering hanyalah soal waktu saja. Bisa dieksekusi kapan saja, apalagi jika kondisi ekonomi AS makin membaik, khususnya tingkat pengangguran.

Oleh sebab itu, potensi pembalikan mendadak (sudden reversal) hot money bisa terjadi sewaktu-waktu, sehingga dapat mendistorsi stabilitas makroekonomi, khususnya nilai tukar rupiah. Bahkan, jika berlangsung dalam tempo yang relatif cepat akan bisa menganggu keberlanjutan (sustainable) pertumbuhan ekonomi yang tahun ini maupun tahun 2014 memang diproyeksi akan melambat.

Sejak krisis merontokkan ekonomi AS (2008) dan Eropa (2010), konfigurasi kekuatan pertumbuhan global berubah. Kawasan emerging, khususnya Asia menjadi kawasan yang diminati dan sekaligus menjadi penopang pertumbuhan ekonomi global. Sepanjang 2010-2012, kawasan Asia bisa tumbuh rata-rata sekitar 6%-7% dengan China dan India sebagai motor penggeraknya.

Kebijakan fiskal yang konservatif yang dapat dilihat dari rasio utang/PDB dan defisit yang rendah serta didukung oleh stabilitas makroekonomi, jumlah penduduk yang besar, serta sektor perbankan dan produk pasar keuangan yang relatif tradisional membuat kawasan Asia mampu bertahan dari ekses krisis dan tumbuh positif.

Meskipun, ada juga negara di Asia yang mengalami kontraksi, khususnya negara yang kebergantungan ekonominya relative tinggi pada sektor jasa dan perdagangan. Namun, krisis yang pernah meluluhlantakkan ekonomi Asia tahun 1997/1998 memberikan pelajaran berharga betapa pentingnya kehati-hatian dalam mengelola perekonomian, khususnya kesehatan sektor perbankan.

Tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut merangsang aliran investasi global masuk ke Asia, baik investasi langsung (FDI) dan investasi di sektor keuangan. Bahkan, jumlah investasi itu melonjak signifikan, khususnya setelah The Fed menjalankan kebijakan moneter tidak biasa (unconventional policy) melalui Quantitative Easing alias printing money sebagai upaya menopang pertumbuhan ekonominya akibat mandulnya kebijakan fiskal, karena tingginya beban utang dan defisit anggaran.

Dibanjirinya kawasan emerging oleh likuditas global ini digambarkan oleh David M Smick (2009) dengan begitu jelas dalam bukunya “The World is Curved” sebagai samudera uang penuh bahaya. Di satu sisi, likuiditas ini memberikan menguntungkan bagi kawasan emerging, karena tersedianya dana-dana murah dalam jumlah besar untuk digunakan sebagai sumber pendanaan.

Namun, di sisi lain, menjadi bom waktu yang dapat merusak stabilitas makroekonomi, khususnya nilai tukar dan inflasi, ketika likuditas tersebut “balik kandang” seiring dengan pulihnya kondisi ekonomi negara darimana uang tersebut berasal. Kebijakan inilah yang pernah mendapat kritikan dari menteri keuangan Brazil Guido Mantega tahun 2011 lalu, sebab membuat posisi emerging menjadi kesulitan.

Dengan struktur ekonomi kawasan emerging yang relatif masih tertinggal dibanding negara maju, khususnya dalam pembangunan sektor infrastruktur (hard dan soft), membuat ekses dari pasar keuangan ini menjadi pintu masuk krisis yang dapat merusak sendi-sendi perekonomian, khususnya sektor riil, di mana jutaan orang menggantungkan hidupnya dari sana.

Saat ini, menurut Morgan Stanley, ada lima negara di kawasan emerging yang berpotensi mengalami krisis, yaitu Brazil, Indonesia, Afrika Selatan, India, dan Turki. Kelima negara ini disebut juga dengan “The Fragile Five” karena menerima aliran hot money dalam jumlah yang cukup besar dan tren defisit neraca transaksi berjalan (NTB) yang makin melebar.

Membenahi Struktur Ekonomi

Oleh sebab itu, penundaan tapering harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat perbaikan struktur perekonomian yang selama ini masih cukup rapuh. Kerapuhan ini dapat dilihat dari rentannya perekonomian mengalami pemanasan (overheating), ketika pertumbuhan dipacu ke level tertinggi. Inflasi cenderung meningkat dan diikuti melebarnya defisit neraca transaksi berjalan (NTB).

Sejauh ini, pemerintah memang telah memiliki empat paket kebijakan ekonomi yang dalam jangka menengah-panjang dapat memberi dampak positif bagi pertumbuhan. Meski begitu, masih ada beberapa langkah yang luput dari perhatian dan harus segera ditindaklanjuti lebih serius lagi.

Pertama, mempercepat revitalisasi dan peningkatan daya saing sektor pertanian. Untuk mengurangi ketergantungan pada impor holtikultura hanya dapat diatasi dengan peningkatan produksi di sektor pertanian.

Sudah saatnya keberpihakan itu ditunjukkan,melalui pembangunan infrastruktur pertanian dan dukungan pendanaan, baik melalui suku bunga murah dan insentif lainnya. Sektor ini harus jadi tulang punggung dari pertumbuhan.

Kedua, mengurai kendala pembangunan infrastruktur. Infrastruktur sangat efektif mendorong daya saing ekonomi. Harus diakui pembangunan infrastruktur saat ini berada dalam tren yang cukup baik dan memberi dampak positif pada perbaikan peringkat daya saing Indonesia saat ini.

Meski begitu, sejumlah kendala juga ditemukan, seperti keterbatasan pendanaan dan pembebasan lahan (land clearence). Keterbatasan pendanan dapat diatasi dengan memanfaatkan pasar obligasi, misalnya melalui penerbitan obligasi infrastruktur. Sementara, untuk pembebasan lahan (ini yang cukup sukar) dengan terus menjaga koordinasi dan kerjasama semua pihak. Pemerintah daerah harus lebih banyak dilibatkan.

Ketiga, mendorong daya saing produk ekspor melalui pembangunan sektor hilir. Tentu, dibutuhkan investasi yang besar untuk merealisasikan hal ini. Oleh sebab itu, pemerintah dapat memberikan berbagai skim insentif untuk menarik minat investor. Selain itu, pemerintah mendorong peran aktif BUMN untuk mengarahkan investasinya ke sektor hilir.

Keempat, mempercepat diversifikasi energi. Saatnya ketergantungan eknomi pada minyak dikurangi. Selain membebani APBN oleh subsidi, juga memberikan tekanan pada defisit neraca transaksi berjalan. Oleh sebab itu, kebijakan komsumsi 10% biofuel dapat dijadikan sebagai milestone untuk mendorong komersialisasi energi terbarukan lainnya.

Selain itu, tidak melupakan konversi minyak ke gas dan mewujudkan transportasi publik yang aman, nyaman, dan murah. Bukan, malah mengizinkan mobil murah yang justru akan menambah tingkat kemacetan dan komsumsi BBM. (analisadaily.com)