Gotong Royong untuk 86,4 Juta Orang Miskin - Oleh: Dahlan Iskan, Menteri BUMN

Pagi itu di Sukabumi. Seluruh direktur utama BUMN berkumpul. Di Sukabumi mereka membubuhkan tandatangan pertanda ikut gotong royong. Mengikutkan seluruh karyawan dan keluarga mereka ke program BPJS Kesehatan.

Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hadir di acara ini. Beliau tidak hanya menyaksikan. Beliau ingin program bersejarah yang terjadi di era kepemimpinan beliau ini sukses.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memang akan mengubah sistem jaminan kesehatan nasional. Tahun pertama baru menyangkut 86,4 juta orang, tapi inilah dasar yang kokoh untuk sistem kesehatan negara modern ke depan.

Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan keluarganya tidak termasuk yang 86,4 juta itu. Keikutsertaan BUMN bisa menambah kualitas layanan untuk yang 86,4 juta orang itu.

Siapakah 86,4 juta orang itu? Mereka adalah rakyat miskin dan hampir miskin. Mulai tanggal 1 Januari 2014 mendatang, kesehatan mereka ditanggung pemerintah. Melalui layanan Askes yang berganti nama BPJS Kesehatan.

Baru kali ini terjadi dalam sejarah Republik Indonesia pengobatan untuk seluruh orang miskin dan hampir miskin ditanggung oleh pemerintah.

Tentu layanan yang bisa diberikan kepada 86,4 juta orang miskin itu belum akan memuaskan. Tiap orang baru mendapat jatah Rp19.000 per bulan. Rata-rata. Artinya kalau banyak yang tidak sakit jatah untuk yang sakit bisa lebih besar dari itu.

Meski belum memuaskan tapi sejarah sudah dimulai. Meningkatkannya akan jauh lebih mudah dari memulainya. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga komitmen. Di dalamnya menyangkut pembangunan sistem. Termasuk membangun kapasitas pengelolaannya.

Sesuai dengan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan tidak di bawah BUMN. Mulai 1 Januari 2014 PT Askes (Persero) menjelma jadi BPJS Kesehatan dan bukan lagi BUMN.

Kita akan punya pengalaman baru. Sebuah lembaga layanan masyarakat tidak berbentuk perusahaan. BPJS tidak boleh mencari laba. Dana operasional BPJS Kesehatan dijatah dari persentase dana kesehatan yang diperoleh dari APBN. Juga tidak boleh punya anak perusahaan. Karena itu anak perusahaan PT Askes, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia akan diakuisisi BUMN lain sebelum akhir tahun ini.

Banyak yang mengkhawatirkan sistem pengelolaan yang seperti itu tidak akan merangsang manajemen BPJS untuk maju. Tidak ada sistem insentif yang memadai. Tapi biarlah semua berjalan dulu. Kalau BUMN mempersoalkan itu nanti terkesan tidak rela melepaskannya.

Mengapa keikutsertaan BUMN disebut gotong royong? Ini karena keikutsertaan BUMN akan memperkuat BPJS. Si kuat membantu yang lemah. Si muda membantu yang tua. Si sehat membantu yang sakit.

Dirut PT Askes Dr dr Fachmi Idris berhasil meyakinkan itu. BUMN akan membayar ke BPJS Rp50.000 per bulan per orang. Karyawannya muda-muda sehingga diasumsikan masih jarang sakit. Pendidikannya juga lebih tinggi. Kesadaran hidup sehatnya lebih tinggi.

Dirut Askes harus sebanyak mungkin mencari peserta yang seperti BUMN itu. Agar semakin banyak yang ikut gotong royong. Dengan demikian rakyat miskin yang jatahnya Rp19.000 itu bisa mendapatkan layanan lebih dari itu.

Yang juga sangat penting adalah disiplin pada sistem rujukan. Jangan semua orang sakit langsung masuk RS. Rumah Sakit haruslah hanya tempat rujukan dari Puskesmas.

Dengan BPJS Kesehatan ini pengentasan kemiskinan bisa lebih berhasil. Selama ini banyak orang berhasil diangkat dari kemiskinan. Namun mereka langsung kembali miskin manakala salah satu anggota keluarganya sakit.

Selamat berpisah PT Askes (Persero). Selamat datang BPJS Kesehatan. Sebanyak 86,4 juta rakyat miskin menanti pelayananmu! (ant)

BERITA TERKAIT

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…

BERITA LAINNYA DI Opini

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…