Presiden SBY Didesak Tangani Langsung Inalum - DIDUGA ADA “PERMAINAN”, TIM NEGOSIASI LEMAH

NERACA

Jakarta – Kalangan pakar dan pemerhati industri pertambangan mengritik pedas buruknya tim negosiasi pengambilalihan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) yang habis masa kontraknya 8 hari lagi, tepatnya pada 31 Oktober 2013. Atas dugaan adanya oknum yang “bermain” dan leletnya negosiasi antara pemerintah dan investor Inalum asal Jepang, Nippon Asahan Alumunium (NAA), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak turun tangan menyelesaikan kasus tersebut.

"Tim negosiasi pengambilalihan Inalum tidak mempunyai strategi yang bagus dan lemah. Kontrak Inalum bersifat "build, operate, and transfer" (BOT), sehingga setelah habis masa kontraknya menjadi sepenuhnya milik Indonesia. Pemerintah harus tegas, jangan mau didikte soal perbedaan nilai buku. Ini tanah air Indonesia, Jepang harusnya yang tunduk ke Indonesia, bukan sebaliknya kita harus tunduk terhadap mereka," kata Direktur Eksekutif Institute Resourcess Studies (IRESS), Marwan Batubara, kepada Neraca, Selasa (22/10).

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Riza Damanik mendesak Presiden SBY turun tangan menyelesaikan negosiasi Inalum yang lelet. Di saat yang sama, Riza juga meminta agar Presiden SBY tidak menjadikan menteri terkait sebagai tameng. Karena menurut Riza, Kementerian Perindustrian tidak cukup bernyali untuk mengambil keputusan terkait masalah tersebut. “Yang paling utama persoalannya adalah Presiden mau atau tidak memperpanjang kontrak,” tuturnya.

Menurut dia, seharusnya masalah Inalum tidak perlu dinegosiasikan lagi karena sudah jelas bahwa kontrak Jepang sudah habis akhir bulan ini. “Jika investasi asing itu memberi nilai lebih bagi kita tidak mengapa diperpanjang, tetapi yang terjadi justru lebih menguntungkan Jepang. Investasi yang dia keluarkan tidak seberapa dibandingkan alumunium yang dihasilkan bagi kepentingan Jepang yang pasti memperoleh keuntungan berkali-kali lipat dari Inalum,” jelasnya.

Selain itu dia juga menilai pemerintah tidak punya keberanian yang menjadi pertanda tidak baik bagi masalah Inalum ini. Sehingga akibatnya hingga sekarang jelang batas akhir kontrak berakhir belum menemui titik terang. Dia juga menilai Indonesia sudah mampu mengelola kekayaan alamnya sendiri. “Saya juga menduga ada elit politik sedang 'bermain-main' di sini untuk kepentingan pribadi. Sehingga yang seharusnya negosiasi tidak perlu alot justru dialot-alotkan. Sehingga nantinya hasil negosiasi justru melenceng dari keinginan dan kepentingan Indonesia sendiri,” katanya.

Anggota Komisi VI DPR Lili Asdjudiredja mengatakan negoisasi yang dilakukan pemerintah memang tidak berjalan sesuai dengan jangka waktu kontrak yang telah disepakati. Oleh karenanya, dia mengkritisi keputusan final atas negosiasi yang belum juga dicapai sampai detik ini. “Tim negoisasi dari pemerintah belum menunjukkan hasil kerjanya, padahal perundingan sudah berjalan delapan kali dan belum menemui kata sepakat,” jelasnya.

Menteri Perindustrian MS Hidayat memaparkan, ada tim kuasa hukum pemerintah yang khusus mengkaji legalitas proses pengambilalihan tersebut secara hukum. "Pengambilalihan itu harus benar secara hukum, benar secara komersial, dan pengambilalihan tidak membuat kinerjanya menurun. Di sana ada karyawan sekitar 2.000 orang," katanya.

Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Ansari Bukhari, mengatakan harus ada alternatif jalan keluar jika negosiasi pemerintah dan NAA mengenai nilai buku akuisisi Inalum tak kunjung tercapai sebelum Oktober 2013. "Harus ada exit strategy, tapi posisi kita. Kita berharap selesai atau belum nego-nya, proses serah terima bisa dilaksanakan," katanya.

BERITA TERKAIT

KEPPRES STATUS DARURAT KESEHATAN TERBIT - Presiden Siapkan Perppu Antisipasi Defisit APBN

Jakarta-Presiden Jokowi akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pelebaran defisit anggaran menjadi 5,07% dalam UU APBN 2020. Selain…

Rekomendasi Bank Dunia Atasi Dampak Covid-19

NERACA Jakarta - Bank Dunia merekomendasikan enam langkah dalam mengatasi dampak wabah Virus Corona baru atau COVID-19 terhadap perekonomian, khususnya…

TIM SATGAS COVID-19 ATUR KEBIJAKAN BERSKALA BESAR - Presiden: Karantina Wilayah Wewenang Pusat

Jakarta- Presiden Jokowi menegaskan karantina kesehatan termasuk karantina wilayah merupakan keputusan Pemerintah Pusat. Daerah tidak bisa memutuskan hal tersebut. "Saya…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

JANGAN TERULANG KASUS PENYELEWENGAN BLBI - DPR: Tambahan Dana Covid-19 Rp 405 Triliun Rentan Dikorupsi

Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan, pemerintah terkait risiko penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dalam pelaksanaan aturan baru terkait…

Pelanggan Listrik 1.300 VA Perlu Stimulus Pemerintah

NERACA Jakarta - Analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan masyarakat pelanggan listrik 1.300 VA (Volt Ampere) juga…

PEMERINTAH KAJI INSENTIF LISTRIK BAGI INDUSTRI DAN UMKM - Menkeu Prediksi Defisit APBN 2020 Tidak Lebih 5%

Jakarta-Meski pemerintah memberikan banyak bantuan stimulus dan insentif khusus bagi kalangan industri dan pengusaha UMKM yang usahanya terdampak virus Covid-19,…