Indonesia Tak Menarik Lagi?

INVESTOR ASING MENGELUHKAN PERIZINAN

Rabu, 23/10/2013

Jakarta – Berbagai gelaran akbar untuk menarik investasi masuk ke Indonesia sudah banyak dilakukan. Namun, alih-alih mampu menarik investor, justru sebaliknya para investor asing malah mengeluh banyaknya kendala untuk menanamkan modalnya di negeri ini. Para investor khususnya asing mengeluhkan proses investasi di Indonesia yang berbelit. Pasalnya, banyak hal yang menghambat seperti ketidakprofesionalan para birokrat, izin berlapis-lapis dan minimnya infrastruktur.

NERACA

“Sebetulnya perusahaan kelas menengah dan ke bawah di Uni Eropa sudah harus mulai menanam investasi untuk kebangkitan ekonomi kami. Tujuan strategisnya tentu Indonesia dan itu akan sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tapi hingga saat ini masih banyak modal yang tertahan karena regulasinya rumit,” ungkap Ketua Kamar Dagang dan Industri Eropa (EuroCham) di Indonesia, Jakob Friis Sorensen, pada acara pembukaan 4th European Union-Indonesia Business Dialogue (EIBD) Conference 2013 yang berlangsung di Jakarta, Selasa (22/10)

Misalnya, kata Jakob, untuk perizinan saja para investor harus melalui 69 proses legalisasi. Hal ini sangat memperlambat penyaluran modal yang semestinya dapat dilakukan dengan cepat. Padahal, dengan kecepatan kerja yang dapat dilakukan investor dampaknya perekonomian dalam negeri juga dapat tergenjot akselerasinya. “Pemerintah Indonesia sudah harus segera mereformasi cara kerja yang seperti ini. Karena masalah perizininan bukan hanya sulit karena berlapis-lapis. Tapi, birokrasinya juga buruk dan harus dibenahi,” ungkap Jakob lagi.

Selain itu, Jakob menilai, minimnya infrastruktur juga ikut ambil peran dari sulitnya memanam modal di Indonesia. Karena minimnya ketersediaan infrastruktur membuat konektifitas antar wilayah jadi sulit terjangkau. Sedangkan untuk menjamin keberlangsungan investasinya para investor sangat bergantung pada konektifitas tersebut. “Tapi, para investor di Uni Eropa juga sudah mewacanakan untuk menanam investasi di sektor infrastruktur jika memang pemerintah Indonesia kesulitan. Ini memang modal besar. Tapi, penting untuk kemajuan kedua belah pihak,” tutur Jakob.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati tak menampik keluhan Kadin Eropa tersebut. Dia mengakui bahwa Indonesia masih banyak mengalami hambatan dalam hal investasi. Sementara investasi-investasi yang masuk belakangan ini lantaran para investor melihat investasi di Indonesia cenderung aman.

“Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki sumber daya melimpah dan pertumbuhan ekonomi baik. Makanya, jenis investasi langsung bisa naik 30% saat ini. Tetapi, mestinya angka itu bisa lebih tinggi kalau kendala investasi, seperti infrastruktur, birokrasi dan perizinan bisa ditangani dengan baik,” kata Enny kepada Neraca, kemarin.

Dia mengemukakan, infrastruktur di luar Jawa sangat memprihatinkan. Modal yang banyak masuk ke Indonesia adalah jenis investasi yang menyasar pasar domestik. Hal itu mengakibatkan, tingginya angka investasi yang tidak sejalan dengan nilai tambah yang dihasilkan untuk kepentingan industri dalam negeri.

Menurut Enny, perbaikan infrastruktur cukup mendesak dilakukan di daerah-daerah yang menjadi sentra tumbuhnya industri hilir seperti perkebunan minyak sawit mentah (CPO) atau rotan. Sebut saja, misalnya di daerah Sumatera atau Kalimantan. "Makanya, pekerjaan rumah pemerintah tidak hanya sekedar mengarahkan investor saja, namun juga wajib menyediakan segala fasilitasnya," imbuhnya.

Maka dari itu, Enny meminta agar pemerintah melakukan tindakan nyata untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang telah menjadi penyakit lama yaitu infrastruktur, birokrasi dan perizinan. Enny mencontohkan investasi di beberapa negara seperti Malaysia dan Thailand yang terus meningkat karena pemerintahannya melakukan kemudahan terutama di sektor lahan. “Yang paling mudah dan tidak memakan biaya banyak adalah perbaikan birokrasi dan perizinan. Ini sangat dikeluhkan para investor,” jelasnya.

Sementara pengamat ekonomi yang juga guru besar bidang Ilmu Manajemen Strategik UI Prof Dr Rhenald Khasali mengatakan, investasi di Indonesia memang kurang menarik karena memang sejak dulu sistem yang dibangun di negeri ini masih belum ada kemajuan. Profesionalisme yang masuk dalam kabinet tidak sinkron dengan para politisi yang duduk dalam pemerintahan sehingga "impoten" di lapangan.

“Bagaimana menarik jika secara manajemen dalam negerinya tidak profesional, para investor juga menghawatiirkan jika menggelontorkan dana, karena sudah bukan suatu hal yang tabu para investor menginginkan keuntungan atas dana yang dinvestasikan,” katanya, kemarin.

Itu bicara di pusat, sambung Rhenal, kita lihat ke daerah, sejauh ini pemerintah sudah menggunakan sistem desentralisasi tapi itu sama sekali tidak berjalan. Para investor sangat kebingungan saat mengurus perijinan di daerah, lebih pada lempar sembunyi tangan tetap pada sentral di pusat maka dari sini terjadi tumpang tindih. “Untuk daerah jangankan investor asing, pengusaha lokal saja susah dalam melakukan perijinan,” imbuh dia.

Jadi, memang tidak hanya di pusat maupun daerah dalam mengantisipasi permasalahan, sangat lamban. “Pemerintah Indonesia sangat tidak agresif dalam menangani problem yang ada di lapangan, makanya perkembangannya berjalan melambat,” paparnya.

Kembali ke permasalahan nasional, saat ini dengan kurs rupiah yang terus melemah permasalahan tingkat kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah. Tentu saja ini menjadi salah satu pertimbangan lagi buat para investor untuk masuk ke Indonesia. “Dengan segudang permasalahan yang terjadi di Indonesia membuat para investor menunggu dan menunda untuk dapat berinvestasi. Mereka lebih memilih negara lain yang kondusif dalam berinvestasi,” tegas Rhenald.

Jadi, lanjut Rhenald, kemelut dan seabreknya permasalahan yang ada di Indonesia, harusnya pemerintah berpikir untuk menjadikannya sebuah kelebihan untuk dicarikan solusi pemecahannya. Caranya dengan memperbaiki semua manajemen pemerintahan, penuntasan buruh, membangun infrastruktur yang memadai, mengembalikan peran pemda sesuai dengan porsinya, dan tentu saja memperbaiki sistem politik nasional. “Dalam konteks ini, memang butuh revolusi secara general di setiap lini, jika ingin menolong bangsa ini,” imbuh dia.

Satu Pintu

Di lain kesempatan, Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Azhar Lubis mengatakan, memang masih banyak perlu diperbaiki untuk menjaga minat investor untuk menanam modal di dalam negeri. Sehingga dia menilai wajar jika para investor terutama asing mengeluhkan hal tersebut. “Tapi kalau dibilang sudah tidak menarik ya tidak juga. Hanya saja pemerintah memang perlu lebih giat untuk membangun infrastruktur. Karena saya juga tidak pungkiri infrastruktur kita minim”, kata dia

Azhar mengatakan, pemerintah memang juga harus memperbaiki kinerja birokrasi. Begitu juga dengan pola perizinan yang kerap para investor masih dilempar-lempar dari suatu lembaga ke lembaga lain. “Saya juga tidak bisa pungkiri masih banyak kelakuan birokrasi terutama di daerah yang aneh-aneh. Kalau perizinan nanti si investor dilempar ke sana terus dilempar ke sini. Itu memang masih ada”, kata dia

Untuk itu, Azhar mengatakan, BKPM sendiri telah membuat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang tujuannya untuk menyatukan seluruh perizinan di pada satu kantor saja, yaitu kantor BKPM. PTSP sendiri hanya berlaku untuk investor di daerah. Sedangkan investor di Jakarta cukup datang ke kantor pusat. “Kami di BKPM sudah berinisiatif membuat PTSP untuk memudahkan para investor. Sisanya tinggal pemerintah,” ujarnya.