Banjir Investasi Asing Bisa Ancam Industri Domestik

Kemenperin Ingin Terus Pacu Daya Saing Produk Lokal

Rabu, 23/10/2013

NERACA

Jakarta - Minat investor asing terhadap Indonesia, masih ada. Beberapa negara dari Asia dan Eropa sudah menyatakan berminat untuk masuk ke Indonesia. Direktur Jenderal Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Agus Tjahajana Wirakusumah mengungkapkan kerja sama investasi yang masuk ke Indonesia harus memberikan keuntungan dan manfaat untuk Negara.

"Sebab untuk beberapa sektor industri yang sensitif, seperti banyak menyerap tenaga kerja dan sebagainya, pemerintah perlu mempertimbangkan investasi yang masuk dengan pertimbangan yang sangat matang, karena investasi bisa mengancam industri dalam negeri. Takutnya industri kita kolaps, makanya kami akan exercise dengan memacu daya saing produk lokal. Kalau sudah siap, barulah dibuka," ujar Agus di Jakarta, Selasa (22/10).

Lebih lanjut lagi Agus memaparkan, sebaiknya pemerintah tidak terlalu membuka secara luas investasi apabila sebuah negara masih mengalami permasalahan soal logistik dan infrastruktur, seperti Indonesia."Kalau negara yang punya logistik dan infrastruktur jelek, bisa membuat harga produk jadi makin mahal. Ujung-ujungnya tidak bisa bersaing, makanya kita harus membenahi dan meningkatkan sistem logistik maupun infrastruktur dalam negeri," kata Agus.

Akan tetapi, Agus juga mengatakan, jangan membangingkan Indonesia dengan infrastruktur Singapura atau Malaysia yang lebih memadai."Kita tidak sama dengan mereka, karena kita negara besar. Singapura dan Malaysia penduduknya sedikit," tukasnya.

Tekanan Liberalisasi

Sebelumnya sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengingatkan, tekanan liberalisasi perdagangan dan investasi kepada Indonesia dalam forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC akan sulit dihindari. Ketua Koalisi Anti-Utang Dani Setiawan mengungkapkan negara-negara maju akan memanfaatkan momentum krisis ekonomi Indonesia untuk membuka keran proteksi pasar.Jika tekanan liberalisasi ini disetujui pemerintah.

Dengan kondisi infrastruktur yang belum memadai, produktivitas pertanian yang kecil, dan tidak jelasnya komitmen pemerintah mengembangkan industri manufaktur, pasar di dalam negeri akan diisi barang-barang impor. Selain itu, Indonesia juga akan terus didikte oleh kekuatan- kekuatan asing.

”Politik pemerintah mengelola bangsa ini dengan sistem ijon kepada negara-negara kapitalis lewat kesepakatan-kesepakatan multilateral yang merugikan. Tidak ada keuntungan bagi bangsa ini dari liberalisasi perdagangan,” katanya.

Dani khawatir, dengan kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami defisit dalam jumlah besar, pemerintah membutuhkan pasokan modal (pinjaman) luar negeri secara cepat. Akhirnya, forum APEC, dianggap cukup strategis untuk melobi negara-negara maju, antara lain Amerika Serikat, Jepang, Australia, China, dan Korea Selatan, untuk memberikan pinjaman baru.”Ini membuka peluang untuk liberalisasi perdagangan dan investasi di banyak sektor, termasuk pertanian dan manufaktur. Dan itu sangat mungkin. Amerika Serikat, misalnya, sangat berpengalaman menggunakan kesempatan seperti ini untuk kepentingan politik ekonomi mereka,” ujar Dani.

Dengan liberalisasi perdagangan ini, bea masuk barang impor juga akan ditekan hingga nol persen. Sejumlah laporan mengetengahkan, Indonesia saat ini mengalami tiga defisit akut, yaitu defisit perdagangan dan transaksi berjalan, defisit neraca pembayaran, serta defisit dalam APBN yang semakin melebar, mencapai Rp 200 triliun.Tiga kondisi ini hanya bisa diatasi dengan gelontoran dana besar dan cepat dari pinjaman luar negeri.

Menurut Dani, yang paling mungkin dilakukan pemerintah di forum APEC nanti adalah mengundur jadwal liberalisasi, terutama di sektor industri pangan dan manufaktur.

Perdagangan Bebas

Di piak lain, perhelatan akbar Kerja Sama Ekonomi Negara-negara Asia Pasifik atau Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) telah usai. Sejatinya, dalam Forum APEC, Indonesia berdiri sejajar dengan 20 Negara Asia Pasifik, khususnya bidang ekonomi. Namun hal itu tidak demikian. Forum APEC justru dinilai menjadi “tunggangan” negara besar seperti Amerika Serikat dan China. Indonesia pun dirugikan dengan adanya dua kutub tersebut.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice, Riza Damanik, mengamini hal tersebut. Menurut dia, jika melihat KTT APEC yang diselenggarakan beberapa waktu lalu tidak menguntungkan sama sekali terhadap Indonesia, khususnya perekonomian. APEC, kata dia, dinilai tidak akan memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terlebih forum ini hanya akan merugikan perekonomian dalam negeri.

Hal itu bisa terlihat dalam kesepakatan-kesepakatan yang telah terjadi di mana hanya menguntungkan industri menengah ke atas, sedangkan tidak menguntungkan bagi industri menengah ke bawah khususnya UMKM. “APEC dipahami sebagai proses formalisasi untuk memperkuat keterlibatan sektor swasta atau multi nasional, sedangkan sektor industri kecil tidak mendapatkan keuntungan dari forum ini, bahkan bisa mematikan sektor ini,” kata Riza.