NERACA

Jakarta - Perhelatan akbar Kerja Sama Ekonomi Negara-negara Asia Pasifik atau Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) telah usai. Sejatinya, dalam Forum APEC, Indonesia berdiri sejajar dengan 20 Negara Asia Pasifik, khususnya bidang ekonomi. Namun hal itu tidak demikian. Forum APEC justru dinilai menjadi “tunggangan” negara besar seperti Amerika Serikat dan China. Indonesia pun dirugikan dengan adanya dua kutub tersebut.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice, Riza Damanik, mengamini hal tersebut. Menurut dia, jika melihat KTT APEC yang diselenggarakan beberapa waktu lalu tidak menguntungkan sama sekali terhadap Indonesia, khususnya perekonomian. APEC, kata dia, dinilai tidak akan memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terlebih forum ini hanya akan merugikan perekonomian dalam negeri.

Hal itu bisa terlihat dalam kesepakatan-kesepakatan yang telah terjadi di mana hanya menguntungkan industri menengah ke atas, sedangkan tidak menguntungkan bagi industri menengah ke bawah khususnya UMKM.  “APEC dipahami sebagai proses formalisasi untuk memperkuat keterlibatan sektor swasta atau multi nasional, sedangkan sektor industri kecil tidak mendapatkan keuntungan dari forum ini, bahkan bisa mematikan sektor ini,” kata Riza kepada Neraca, Senin (21/10).

Menurut dia, forum APEC ini sangat berpotensi memperparah perekonomian Indonesia melalui berbagai kesepakatan perdagangan bebas regional yang dipayungi oleh Bogor Goals. Dalam pandangan Riza, forum APEC ini juga ditunggangi oleh Perjanjian Perdagangan Bebas yang saat ini dalam proses negosiasi baik di dalam Trans Pacific Partnership (TPP) yang diinisiasi Amerika Seikat (AS) maupun ASEAN Regional Economic Comprehensive Partnership (RCEP) yang diinisiasi China.

Memang kedua negara super power tersebut sedang adu kekuatan khususnya dalam hal ekonomi. China dianggap lebih beruntung karena bisa tumbuh secara positif. Sementara AS sedang diselimuti awan government shutdown pemerintahan dan krisis utang.

“Forum ini menjadi ajang perebutan dari kedua negara ini, dimana China ingin memperkuat pengaruhnya dalam kerjasama ekonomi kawasan, sedangkan AS ingin memulihkan perekonomiannya dengan memanfaatkan peluang dalam forum APEC ini dan dianggap suatu cara terselubung dari kedua negara tersebut,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Riza, forum APEC ini tidak lebih dari alat pemaksaan kepentingan negara industri untuk membangun ekonominya yang saat ini sedang tidak stabil. "Mereka hanya ingin memastikan pasar masih terbuka, agar industrinya dapat tetap berjalan," tandas dia.

Riza juga menjelaskan Indonesia sebenarnya sama sekali tidak memiliki kepentingan dalam APEC. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi dalam negeri cukup bagus dan negara industri majulah yang sebenarnya memiliki kepentingan langsung dalam APEC. "Sejatinya, negara-negara yang berkepentingan pada pertumbuhan ekonomi bukan kita, tetapi Amerika, Eropa, China dan lain-lain yang berbasis industri karena pertumbuhan ekonomi mereka melamban," tutur dia.

Kemudian Riza menuturkan kawasan Asia Pasifik merupakan potensi pasar yang besar karena populasinya mencapai hingga 40% dari populasi dunia, yang menguasai sebesar 55% GDP di dunia, dan 44% aktivitas perdagangan dunia berasal dari negara-negara APEC. Apalagi Indonesia merupakan suatu pangsa pasar yang potensial yang akan diminati oleh negara mana pun juga, dengan banyaknya populasi penduduknya serta sumberdaya alam (SDA) yang melimpah. “Dengan potensi pasar Indonesia yang cukup besar bagi negara lain maka negara lain akan berbondong-bondong ingin menguasainya. Hal ini diperparah dengan pemerintah Indonesia yang membiarkan Indonesia menjadi bulan-bulanan bagi negara lain,” tandasnya.

Perang Terbuka

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengungkapkan hasil dari KTT APEC di Bali beberapa waktu lalu merupakan tantangan berat untuk Indonesia, pasalnya hasil dari APEC  adalah perang terbuka antara negara anggota di sektor perdagangan bebas.

"Daya saing produk dalam negeri masih memperihatinkan, sektor UKM yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat juga tidak diperhatikan oleh pemerintah, iklim investasi juga belum mendukung karena kurangnya infrastruktur dan yang terakhir sektor perdagangan juga tidak kunjung membaik, ekspor hanya berbasis bahan mineral mentah. Disini terlihat jelas kalau Indonesia hanya menjadi ketua APEC saja, hasil yang di harapkan bisa dikatakan tidak ada,"ujarnya, kemarin.

Lebih lanjut lagi Sarman mengungkapkan seharusnya saat Indonesia menjadi ketua APEC, bisa memainkan peran dan mempengaruhi negara lain untuk ikut membangun UKM dan mau berinvestasi disini. Kerjasama di sektor industri juga menjadi prioritas, seiring peningkatan daya saing produk dalam negeri.

"Strategi untuk bertarung di pasar bebas, tidak dimiliki oleh Indonesia. Bahkan banyak pengusaha yang pesimis saat bertarung dipasar bebas, kita cuma jadi penonton saja. Karena tidaksiap dan cuma ikut - ikutan saja mengikuti forum ekonomi internasional tersebut,"jelas Sarman.

Menurut dia, APEC memang forum yang bagus untuk menggaet investor dunia. Akan tetapi, kita jauga jangan sampai terlena, mereka kesini juga mencari pasar tujuan ekspor buat negara mereka.

"APEC sangat menguntungkan buat negara yang industrinya sudah kuat seperti China, Amerika Serikat (AS), bahkan Singapura. Dari segi produk dan infrastruktur di negara mereka sudah siap semuanya,"papar Sarman.

Staf Khusus Menko Perekonomian, Purbaya Yudhi Sadewa, menambahkan Indonesia dan negara berkembang juga akan diuntungkan dari perdagangan bebas yang dilakukan APEC. “Kita juga pasti akan diuntungkankan dalam 10 tahun pertama, tapi Indonesia juga harus melakukan proteksi pasar,” katanya.

Dia menilai, sebenarnya APEC merupakan kegiatan yang cukup baik, untuk negara berkembang, karena kita juga bisa benar-benar memanfaatkan pasar bebas untuk berkumpul melakukan sebuah kegiatan yang bisa menguntungkan satu sama lain. “Baru setelah itu kita benar-benar bebas,” ungkap Purbaya.iwan/sylke/mohar/ardi