Kepercayaan vs Prospek Ekonomi

Negara Adidaya Amerika Serikat hampir saja runtuh setelah mengalami  penutupan kantor-kantor pemerintah (shutdown) selama 16 hari. Andai Kongres AS tidak percaya lagi kepada Presiden Obama saat menaikkan pagu utang negaranya, maka AS dipastikan terjebak ke dalam status negara gagal bayar (default). Namun ternyata Kongres AS masih memiliki kepercayaan (trust) yang tinggi kepada Obama, akhirnya terhindar dari malapetaka ekonomi tersebut.

Baik kubu Demokrat maupun Republik memang merasa sangat khawatir kepercayaan dunia terhadap ekonomi Amerika Serikat akan merosot dan sirna, jika tidak segera ada solusi sementara atas kebuntuan anggaran. Bukan hanya AS,  bagi semua negara, menjaga kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat merupakan tugas sangat strategis untukmenjaga prospek ekonomi supaya tetap positif. Artinya, faktor kepercayaan menjadi kunci keberhasilan roda perekonomian di negara manapun. Semakin tinggi kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi suatu negara, maka peluang menjadi negara maju semakin terbuka lebar.  

Pengalaman Indonesia saat pascakrisis multidimensi 1997-1998, dimana usaha kerja keras mengembalikan kepercayaan dunia usaha kepada ekonomi Indonesia dilakukan secara komprehensif dan fundamental.  Ini karena saat itu krisis kepercayaan dialami oleh hampir seluruh lembaga negara. Tidak terkecuali krisis kepercayaan kepada otoritas fiskal, moneter, lembaga politik, kepolisian,  dan lembaga negara lainnya. Karena upaya membangun dan memulihkan kepercayaan bukanlah hal mudah dan sederhana.

Sejarah juga mencatat, Indonesia merupakan sedikit negara di dunia yang mampu memulihkan kepercayaan dalam waktu singkat. Periode 1999-2004 merupakan masa di mana kita membangun kembali kepercayaan publik melalui penyusunan perangkat perundang-undangan untuk membangun tata kelembagaan yang lebih kredibel di mata publik.   

Tata aturan pendirian lembaga strategis seperti KPK, MK, MA, Komisi Yudisial, independensi Bank Indonesia, KPPU, pemerintahan daerah, dan sejumlah lembaga/ komisi secara simultan dilakukan bersama.  Kemudian pada 2004, kita juga melakukan pemilihan presiden secara langsung. Proses demokratisasi kita jalankan tidak hanya secara prosedural, tetapi juga memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Kepercayaan masyarakat atas kedaulatan ekonomi nasional dipulihkan melalui pelunasan utang Indonesia kepada IMF pada 2006.

Tidak hanya itu. Pada awal 2007 Consultative Group for Indonesia (CGI) juga kita bubarkan. Keberhasilan ekonomi Indonesia melalui sejumlah gejolak dan krisis dunia selama kurun waktu 2005-2008 masih harus diuji lagi dengan Pemilu 2009. Nah, setelah kita mampu menyelesaikan tahapan demokrasi pada 2009, kepercayaan pelaku pasar baik dalam negeri maupun asing semakin meningkat. Beberapa waktu berselang, sejumlah lembaga rating seperti Standard and Poor’s (S&P), Moody’s Investor Service, Fitch Rating, danR&Imenaikkanposisi Indonesia masuk dalam kelompok negara investment-grade.

Saat ini kita masih terus dihadapkan pada pekerjaan rumah untuk menjaga dan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat.  Sejumlah lembaga yang muncul sejak era reformasi  perlu terus kita jaga dan dukung untuk terus meningkatkan kredibilitas dan integritas mereka. Keseriusan kita bersama untuk mewujudkan tata pemerintahan yang mengutamakan prinsip governance ditingkatkan,  salah satunya melalui pemberantasan tidak pidana korupsi. Kepolisian, kejaksaaan, KPK bersama PPATK, BPK dan BPKP secara kolektif melakukan upaya pencegahan dan penindakan korupsi di negeri ini.

Komitmen bersama untuk terus mengawal lembaga baru hasil bentukan reformasi berjalan secara efektif menjadi tanggung jawab bersama. Kepercayaan terhadap otoritas moneter dan fiskal dijaga melalui optimalisasi peran dalam menjaga perekonomian nasional.  Pengalaman di masa lalu saat terjadi krisis 1997- 1998 merupakan guru terbaik.  Karena itu, koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) harus secara intens perlu terus  dilakukan untuk meningkatkan daya tahan ekonomi Indonesia di masa depan.  


BERITA TERKAIT

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…

BERITA LAINNYA DI Editorial

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…