NERACA

Kuningan – Kepergian Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda bersama pimpinan DPRD yaitu, Ketua H. Acep Purnama (PDIP), tiga wakil ketua di antaranya, H. Yudi Budiana (Golkar), H. Toto Hartono (Demokrat), H. Toto Suparto (PAN) dan juga beberapa kepala SOPD ke Bali mendapat berbagai kritikan. “Piknik Politik” di luar agenda resmi itu  disinyalir sebagai upaya rayuan untuk menggolkan LPJ Bupati 2010 agar mulus diterima DPRD.

Apalagi pembahasan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) 2010 Bupati Kuningan itu,  kali ini diboikot oleh dua fraksi, yaitu dari Fraksi PKS dan Fraksi Reformasi. Ke-dua fraksi tersebut sudah dua kali berturut-turut tidak mengikuti rapat pandangan umum dan jawaban bupati atas pandangan umum LPJ 2010. Ke-dua fraksi menyatakan tetap tidak akan membahas LPJ, selagi LPJ itu tidak disertai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pantas saja, jika kepergian mereka ke Bali mendapat tangggapan ‘sinis’ dari berbagai pihak. Sementara, pimpinan DPRD sama sekali tidak mempermasalahkan LPH BPK, pimpinan tidak mengharuskan LPH BPK itu dilampirkan dalam LPJ. Pimpinan ‘terkesan’ sangat membela eksekutif, dalam hal ini Bupati Aang.

Mereka berliburan di Bali selama beberapa hari dan pulang lagi ke Kuningan pada Selasa (12/7). Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, apakah memang LPJ tersebut mulus diterima DPRD tanpa catatan pedas, dan dua fraksi akan bergabung dalam rapat pembahasan LPJ selanjutnya. Atau memang dua fraksi itu tetap konsisten mempertahankan alibi awalnya dengan berpegangan kepada beberapa peraturan perundang-undangan, yang mengharuskan LHP BPK itu dilampirkan dalam LPJ.

“Kalau perginya ke Bali itu menggunakan ongkos pribadi mah ga jadi masalah. Tapi yang jadi persoalan, mereka mungkin menggunakan ongkos dari uang negara, dari APBD. Ga mungkin mau merogoh uang saku sendiri. Sementara Kuningan selalu mengeluh jika tidak punya anggaran,” papar salah seorang pemerhati dari F-Tekad, Mang Ewo kepada Neraca, Rabu (13/7).

Kepergian mereka juga bertepatan dengan kisruhnya LPJ, dua fraksi dari tujuh fraksi memboikot pembahasan LPJ. Siapa yang tidak  gelisah dengan sikap dua fraksi tersebut, tentunya Bupati Aang pun ingin membela diri dengan merangkul pimpinan supaya pimpinan DPRD tetap menggolkan LPJ dengan mulus, meski ditentang dua fraksi. Asal setiap rapat selalu memenuhi quorum.