Diduga Ada Kaitannya dengan LPJ 2010 Bupati Kuningan Ajak Ketua DPRD ke Bali

NERACA

Kuningan – Kepergian Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda bersama pimpinan DPRD yaitu, Ketua H. Acep Purnama (PDIP), tiga wakil ketua di antaranya, H. Yudi Budiana (Golkar), H. Toto Hartono (Demokrat), H. Toto Suparto (PAN) dan juga beberapa kepala SOPD ke Bali mendapat berbagai kritikan.“Piknik Politik” di luar agenda resmi itu disinyalir sebagai upaya rayuan untuk menggolkan LPJ Bupati 2010 agar mulus diterima DPRD.

Apalagi pembahasan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) 2010 Bupati Kuningan itu, kali ini diboikot oleh dua fraksi, yaitu dari Fraksi PKS dan Fraksi Reformasi. Ke-dua fraksi tersebut sudah dua kali berturut-turut tidak mengikuti rapat pandangan umum dan jawaban bupati atas pandangan umum LPJ 2010. Ke-dua fraksi menyatakan tetap tidak akan membahas LPJ, selagi LPJ itu tidak disertai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pantas saja, jika kepergian mereka ke Bali mendapat tangggapan ‘sinis’ dari berbagai pihak. Sementara, pimpinan DPRD sama sekali tidak mempermasalahkan LPH BPK, pimpinan tidak mengharuskan LPH BPK itu dilampirkan dalam LPJ. Pimpinan ‘terkesan’ sangat membela eksekutif, dalam hal ini Bupati Aang.

Mereka berliburan di Bali selama beberapa hari dan pulang lagi ke Kuningan pada Selasa (12/7). Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, apakah memang LPJ tersebut mulus diterima DPRD tanpa catatan pedas, dan dua fraksi akan bergabung dalam rapat pembahasan LPJ selanjutnya. Atau memang dua fraksi itu tetap konsisten mempertahankan alibi awalnya dengan berpegangan kepada beberapa peraturan perundang-undangan, yang mengharuskan LHP BPK itu dilampirkan dalam LPJ.

“Kalau perginya ke Bali itu menggunakan ongkos pribadi mah ga jadi masalah. Tapi yang jadi persoalan, mereka mungkin menggunakan ongkos dari uang negara, dari APBD. Ga mungkin mau merogoh uang saku sendiri. Sementara Kuningan selalu mengeluh jika tidak punya anggaran,” papar salah seorang pemerhati dari F-Tekad, Mang Ewo kepada Neraca, Rabu (13/7).

Kepergian mereka juga bertepatan dengan kisruhnya LPJ, dua fraksi dari tujuh fraksi memboikot pembahasan LPJ. Siapa yang tidak gelisah dengan sikap dua fraksi tersebut, tentunya Bupati Aang pun ingin membela diri dengan merangkul pimpinan supaya pimpinan DPRD tetap menggolkan LPJ dengan mulus, meski ditentang dua fraksi. Asal setiap rapat selalu memenuhi quorum.

BERITA TERKAIT

Mantan Ketua MK - Pemilihan Hakim Konstitusi Sudah Sesuai Prosedur

Mahfud MD  Mantan Ketua MK Pemilihan Hakim Konstitusi Sudah Sesuai Prosedur Yogyakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD…

Infiniti Perkenalkan All New QX50 Dengan Mesin Baru

Infiniti memperkenalkan medium sport utility vehicle (SUV) kelas premium, All New QX50, yang menggunakan mesin bensin terbaru VC Turbo dengan…

RMBS Bidik Pendapatan Rp 120 Miliar di 2018 - Akuisisi Tiara Raya Bali

NERACA Jakarta – Perusahaan properti, PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS) menargetkan pendapatan di 2018 sebesar Rp120 miliar, setelah akuisisi…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Realisasi Ekspor Kabupaten Sukabumi Hingga Oktober Capai 8,57 Persen

Realisasi Ekspor Kabupaten Sukabumi Hingga Oktober Capai 8,57 Persen NERACA Sukabumi – Seksi Perdagangan Luar Negeri (PLN) pada Bidang Perdagangan…

KABUPATEN SUKABUMI - Ribka Ajak Warga Ikut Program KB

KABUPATEN SUKABUMI Ribka Ajak Warga Ikut Program KB NERACA Sukabumi - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi IX, Ribka…

Ekspor Banten Oktober Naik 6,23 Persen

Ekspor Banten Oktober Naik 6,23 Persen NERACA Serang - Nilai ekspor Banten Oktober 2017 naik 6,23 persen dibandingkan bulan sebelumnya…