Jika Nilai Buku Disetujui Jepang, Proses Akuisisi Inalum Bakal Mulus

Selasa, 22/10/2013

NERACA

Jakarta - Pemerintah Indonesia tengah berupaya mengakuisisi PT Indonesia Asahan Aluminium dengan negosiasi. Pemerintah saat ini menguasai 41,12% saham Inalum, sedangkan sisanya dikuasai oleh Nippon Asahan Alumunium (NAA). Negosiasi antara pemerintah Indonesia dan NAA berjalan alot, terutama terkait dengan nilai buku perusahaan yang hingga kini masih dikelola investor Jepang itu.

"Proses penyelesaian pengambilalihan (akuisisi) PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dari konsorsium Jepang tidak perlu melalui proses arbitrase, karena kemungkinan besar pengajuan nilai buku yang baru dikeluarkan oleh Indonesia disetujui pihak Jepang," ungkap Menteri Perindustrian, MS Hidayat di Jakarta, Senin (21/10).

Lebih lanjut lagi Mantan ketua Kadin ini memaparkan kemungkinan kita tidak jadi arbitrase karena sudah ada kesepakatan. Nilai buku yang diajukan sesuai yang diusulkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)."Indonesia sudah mengajukan nilai buku baru senilai US$ 558 juta. Nilai buku ini naik dibandingkan dengan nilai buku yang diajukan pemerintah pekan lalu sebesar US$ 424 juta. Dengan nilai buku US$ 424 juta, nilai buku yang diajukan Nippon Asahan Alumunium mencapai US$ 626 juta," papar Hidayat.

Menurut menperin nilai sebesar US$ 558 juta merupakan final bid yang diajukan Indonesia dalam satu-dua hari ini. Menurut dia, pemerintah Indonesia cenderung menyelesaikan masalah pengambilalihan Inalum tanpa melalui proses arbitrase. Memang belum deal. Keinginan kami ya tidak ke arbitrase. Nilai US$ 558 juta inilah yang kami ajukan.

Beberapa waktu lalu menperin mengatakan jika melalui proses arbitrase, maka nilai buku bisa melonjak di atas US$ 700 juta. Selain itu, jika menggunakan arbitrase, maka ada potensi ketidakpastian angka dalam nilai buku. Inilah yang menjadi alasan mengapa pemerintah enggan menjalankan proses arbitrase.

Jika Inalum sudah dimiliki 100 % oleh Indonesia, maka Inalum akan berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pekan lalu, pemerintah menyatakan metode pengambilalihan Inalum ditetapkan dengan metode share transfer.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengungkapkan proses pengambilalihan pengelolaan PT Indonesia Aluminium (Inalum) dari konsorsium perusahaan Jepang, Nippon Asahan Aluminium (NAA), oleh pemerintah RI, memiliki sejumlah potensi permainan."Kerugian bisa diderita pemerintah pusat dan daerah, jika proses pengambilalihan PT Inalum tidak diawasi secara ketat," tegas Marwan.

Potensi kerawanan yang utama terletak pada proses penentuan nilai buku PT Inalum, yang akan dijadikan dasar bagi jumlah uang yang harus dibayarkan pemerintah RI ke NAA. Jika proses penentuan nilai buku tak transparan, maka bisa saja dibengkakkan, yang selisihnya kemudian masuk kantong oknum-oknum penguasa.

Marwan memberi perumpamaan. Misal nilai buku yang sesungguhnya USD 300 juta, bisa saja di-mark up, dinyatakan US$ 500 juta. "Lantas yang diterima pihak perusahaan Jepang USD 400 juta. Yang USD 100 juta masuk tim nego. Itu bisa saja terjadi. Karena itu, IRESS mendesak agar soal nilai buku disebutkan ke publik secara transparan," ujar Marwan.

Kerawanan kedua, yang bisa merugikan Pemprov Sumut dan 10 Pemkab/Pemko di sekitar Danau Toba, adalah soal model pengelolaan. Potensi permainan bisa terjadi, yakni kongkalikong antara aknum petinggi di pusat, dengan pihak swasta.

Kongkalikong ini tujuannya memberi kesempatan kepada pihak swasta agar bisa digandeng BUMD, sebagai konsorsium perusahaan yang dibentuk Pemprov dan 10 pemda. Pasalnya, kata Marwan, ketika konsorsium yang dibentuk pemda ini menggandeng swasta, maka nantinya swasta itu lah yang akan lebih banyak mengeruk keuntungan.

Menurut mantan anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) dari DKI Jakarta itu, mestinya pemerintah pusat ikut membantu mencarikan dana bagi konsorsium perusahaan daerah, agar bisa ikut mendapatkan jatah saham PT Inalum. Caranya, bisa saja pinjam dana ke bank. Jadi, menurut Marwan, konsorsium pemda tak perlu menggandeng swasta.

Alasan Marwan, pihak swasta yang digandeng pun mendapatkan dana dari pinjaman ke bank. Dan pihak bank, kata dia, akan dengan gampang memberikan pinjaman karena PT Inalum merupakan perusahaan yang sudah jalan dan sudah mapan.

"Bank malah bisa jadi antre untuk memberikan pinjaman karena Inalum itu listriknya bisa untuk meleburkan aluminium, pendapatannya sudah pasti, tak ada resiko. Makanya itu, pihak swasta yang ingin masuk yakni perusahaan Luhut Panjaitan itu, dengan mudah mendapatkan pinjaman. Nah, buat apa bertingkat-tingkat? Lebih baik konsorsium perusahaan daerah itu saja yang langsung pinjam ke bank," ujar Marwan.

Jika bank masih ragu, lanjut dia, pemerintah pusat mestinya berani menjadi jaminan agar bank mau mengucurkan pinjaman ke pemda. "Di sinilah bisa muncul akal-akalan, oknum pusat malah memberikan kesempatan swasta masuk digandeng pemda," ujar Marwan.

Kecurigaan Marwan juga disandingkan fakta bahwa pemerintah pusat hingga kini belum mau membahas soal pembagian jatah kepada pemda. Ada kesan pusat akan mengeluarkan keputusan mendadak, sehingga pemda tergagap-gagap dan terpaksa menggandeng swasta nantinya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Agus Tjahajana, mengatakan perhatian pemerintah pusat saat ini lebih memfokuskan pada proses serah terima dari Jepang. Karena masih terdapat beberapa kendala yang perlu pembicaraan lebih lanjut."