Kadin Siap Bantu Bidani Kebijakan Pro Bisnis - Dunia Usaha

NERACA

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan kesiapannya untuk selalu berusaha mendukung upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan aktual yang dihadapi untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi selama ini.

Di tengah-tengah ketidakpastian global yang masih melanda dunia internasional, tren pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif terus membaik dalam dasawarsa terakhir. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) selama triwulan pertama 2012 mencapai Rp. 51,5 triliun, naik 30,3% dibanding periode yang sama pada 2011 sebesar Rp. 39,5 triliun. Hal ini semakin menambah optimisme dunia usaha di Indonesia. Ditambah lagi, bahwa dalam tiga tahun terakhir, berdasarkan UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), Indonesia masuk dalam daftar 10 negara tujuan investasi ter-aktraktif.

“Kita akan terlibat dan mendukung langkah-langkah penting yang diluncurkan pemerintah. Dunia usaha kita harapkan bisa berkontribusi dalam pelaksanaan paket-paket kebijaksanaan ekonomi agar stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional bisa terus dipacu,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto, di Jakarta (21/10).

Suryo juga mengatakan, ditengah era globalisasi dan keterbukaan ekonomi saat ini, Kadin Indonesia juga dituntut untuk ikut aktif dalam percaturan hubungan ekonomi internasional, baik ditingkat regional maupun global, terutama yang diarahkan untuk memajukan dan meningkatkan kerjasama ekonomi dan bisnis antara pengusaha Indonesia dan pengusaha manca negara.

“Kinerja ekonomi Indonesia yang cukup baik, disamping kekayaan alam yang berlimpah dan pasar domestik yang besar, telah memberikan dorongan kuat kepada pengusaha dan investor asing berduyun-duyun mengalir ke Indonesia. Tinggal bagaimana kesiapan kita menghadapai itu, terutama terkait dengan arah sektor investasi yang tepat,” kata Suryo.

Lebih jauh Suryo menjelaskan, kontribusi dunia usaha dalam perekonomian nasional bisa optimal apabila peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah bisa diwujudkan dalam keterlibatan dunia usaha bersama pemerintah dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro dunia usaha. “Bukan hanya tentang bagaimana para pelaku usaha nasional mengembangkan bisnisnya, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, serta membawa manfaat yang positif bagi iklim usaha di Indonesia,” imbuhnya.

Pihaknya mengaku, saat ini Kadin Indonesia sedang dalam proses melakukan advokasi yang berkaitan dengan RUU Perdagangan, RUU Perindustrian, RUU Pertanahan, RUU Wajib Daftar Perusahaan (WDP), dan berbagai Permen yang dianggap oleh Kadin memerlukan perbaikan dan penyempurnaan.

Advokasi Kadin tersebut selain untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, juga diarahkan untuk mengupayakan agar Kadin sebagai lembaga yang didirikan dengan UU mempunyai kedudukan dan peran yang semakin jelas dalam berbagai RUU tersebut, terutama yang menyangkut kewajiban pengusaha menjadi anggota Kadin.

“Kadin harus menjadi bagian integral dari RUU tersebut, sehingga bisa memperjelas pula peran Kadin dalam pelaksanaan UU tersebut. Kewajiban pengusaha menjadi anggota Kadin juga baik untuk mengintegrasikan dunia usaha,” tegas Suryo.

Tak hanya itu, pihaknya juga menilai bahwa percepatan industri nilai tambah yang berorientasi ekspor dan pemberdayaan UMKM merupakan faktor penting untuk mengatasi permasalahan ekonomi nasional pada saat ini dan pada waktu mendatang, sebagai antisipasi terhadap permasalahan nilai rupiah dan Index harga saham gabungan yang belum stabil, neraca berjalan dan neraca pembayaran yang defisit, dan pertumbuhan ekonomi yang menurun.

Sebelumnya, Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Publik dan Fiskal Haryadi Sukamdani. Menyatakan untuk mendukung terciptanya iklim usaha yang positif idealnya didukung oleh terbitnya regulasi dan kebijakan pemerintah, mulai pusat, provinsi, dan kota-kabupaten. “Sejak era reformasi, banyak kebijakan pemerintah yang kontra-produktif, tidak hanya bagi ekonomi, tapi juga sektor lainnya, semisal lingkungan," katanya.

Haryadi berpendapat, tidak jarang di antara kebijakan terjadi tumpang tindih. Sayangnya, hampir setiap tahun kebijakan-kebijakan seperti itu cenderung bertambah. Menurutnya, salah satu contoh kebijakan yang kontra-produktif bagi dunia usaha, yaitu adanya larangan pemilik modal bisnis apotek, tidak boleh turut aktif dalam roda bisnis tersebut. "Ini aneh. Kalau apotekernya tidak benar, ya pasti rugi dong pemilik modalnya," tuturnya.

Related posts