Pengembangan Energi Terbarukan Butuh Rp134 T - Kenaikkan BBM Diusulkan Sebelum Ramadhan

NERACA

Jakarta---Pemerintah membutuhkan dana investasi sebesar R134,6 triliun guna pengembangan energi baru terbarukan hingga 15 tahun ke depan. Karena program ini masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. "Dana itu untuk investasi infrastruktur dan pembangkit," kata Pelaksana Harian Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kardaya Warnika kepada wartawan di Jakarta,13/7.

Menurut Kardaya, besarnya dana itu karena akan dialokasikan untuk mengembangkan energi terbarukan di lima wilayah, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Maluku.

Lebih jauh kata Kardaya, pengembangan energi baru terbarukan merupakan program prioritas pemerintah dalam memasok energi alternatif. Dalam hitungan pemerintah, Sumatera memerlukan investasi Rp25,06 triliun, Jawa Rp86,3 triliun, Sulawesi Rp15,77 triliun, Bali - Nusa Tenggara Rp2,64 triliun, serta Papua-Maluku Rp4,83 triliun.

Dikatakan Kardaya, pemerintah tengah berupaya meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan di masyarakat dengan melakukan berbagai inovasi. Salah satunya mengganti lampu-lampu penerangan jalan di seluruh Indonesia dengan lampu tenaga surya.

Kementerian Energi juga mengusulkan agar listrik yang digunakan di pusat perbelanjaan tak lagi dari PT. Pembangkit Listrik Negara, melainkan dari panel surya. Sedangkan untuk pengembangan bahan bakar nabati, pemerintah akan mengutamakan pengembangan biofuel dengan bahan baku yang tidak dimanfaatkan untuk pangan, seperti cangkang kelapa sawit dan jarak. "Kalau bahan baku bisa dimakan, maka akan berkompetisi dengan industri makanan," katanya.

Ditempat terpisah, Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) menilai pemerintah sudah waktunya menaikkan harga BBM subsidi. Ini dilakukan untuk mengalihkan subsidi BBM ke pembangunan infrastruktur. “Harusnya sudah dinaikan, guna membangun infrastruktur yang lebih baik,”terangnya.

Menurut JK, saat yang tepat menaikkan BBM seminggu sebelum masuknya bulan Ramadhan. "Saat yang tepat menaikkan BBM seminggu sebelum puasa, tidak ada yang berani demo kalau puasa," tambahnya.

Menurut JK, semakin besar subsidi BBM maka Anggaran Belanja Modal untuk infrastruktur akan habis tergerus. Dampaknya juga petani yang merasakan dan menanggung akibatnya. "Kalau infrastruktur jelek angkutan jadi jelek juga, yang jadi korban adalah kaum petani di kampong,”imbuhnya.

Ujung-ujungnya, kata JK lagi, semua kebutuhan pokok, harganya bisa melambung. Sehingga rakyat juga yang menjadi korban. “Karena harga kebutuhan pokoknya jadi mahal," tegasnya.

Selain itu JK juga berharap pada para kontraktor anggota Gapensi agar berani melawan mafia proyek, agar anggaran sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan keuntungan juga akan didapatkan oleh perusahan kontraktor. "Anggota Gapensi harus hati-hati, bisa masuk penjara nantinya, kalau kerjanya seperti Nazaruddin," tandas JK.

Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Erwin Aksa meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera menaikkan harga BBM subsidi. Karena saat ini jumlah subsidi yang dikeluarkan pemerintah sangat besar.

Saat ini jumlah anggaran subsidi BBM yang dikeluarkan oleh pemerintah akan mencapai Rp 120,7 triliun. Jumlah subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah sangat tinggi karena kenaikan harga minyak dunia dan melonjaknya volume konsumsi BBM subsidi. **cahyo

BERITA TERKAIT

Ini yang Perlu Anda tahu Sebelum Beli Tiket Murah

Berburu tiket murah sebelum bepergian memang menarik demi menghemat biaya perjalanan, tapi bagaimana agar semua bejalan lancar dan menyenangkan. Perusahaan…

Pengembangan Bisnis dan Literasi Keuangan Milenial

Pengembangan Bisnis dan Literasi Keuangan Milenial Jakarta - Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya literasi keuangan saat ini masih rendah, terutama…

UMKM Banten Butuh Dukungan Modal dan Pemasaran

UMKM Banten Butuh Dukungan Modal dan Pemasaran NERACA Serang - Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Banten…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Apindo, Kadin, dan YLKI Sepakat Perkuat Fungsi dan Kewenangan KPPU

      NERACA   Jakarta - DPP Pemuda Tani Indonesia mengadakan Seminar Nasional dengan Tema “Revisi UU Anti Monopoli:…

Pembiayaan Proyek LRT akan Rampung Akhir Tahun

  NERACA   Jakarta - Pemerintah akan menyelesaikan pembiayaan (financial closing) kereta ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) dengan nilai total investasi…

Produk Citicon Kuasai Pasar Bata Ringan

      NERACA   Jakarta - Pertumbuhan infrastruktur dan properti sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, menyusul…