Kepercayaan Investor Diuji

RISIKO BUBBLE MENGINTAI EKONOMI INDONESIA

Senin, 21/10/2013

Jakarta - Di tengah menurunnya prediksi dari sejumlah lembaga internasional terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013, pemerintah diminta lebih fokus menyelesaikan tantangan pembenahan daya saing di sektor riil, agar terhindar dari risiko penggelembungan nilai aset yang berimplikasi negatif bagi dinamika ekonomi nasional.

NERACA

Sejumlah lembaga internasional seperti IMF, ADB dan Bank Dunia, merilis prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013 yang jauh lebih rendah dari prediksi Bank Indonesia. Lembaga asing itu menilai rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata di bawah 6% pada tahun ini. Ini disebabkan oleh turunnya investasi, turunnya belanja negara, dan meningkatnya inflasi akibat lonjakan harga bahan bakar.

Perekonomian Indonesia terus berusaha menyesuaikan diri terhadap pelemahan harga komoditas, kondisi pendanaan eskternal yang lebih ketat, serta penurunan permintaan domestik dibandingkan tahun lalu, menurut edisi terkini laporan Bank Dunia, Indonesia Economic Quarterly, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan PDB untuk 2013 diralat menjadi 5,6%.

Pertumbuhan PDB diproyeksikan akan terus melemah ke 5,3% pada 2014, karena pasar modal internasional diperkirakan akan tetap bergejolak meskipun perekonomian negara-negara berpendapatan tinggi akan mulai pulih. Bagaimana Indonesia dapat melindungi diri dari situasi eksternal tersebut, sekaligus mendorong pertumbuhan, sangat tergantung pada langkah kebijakan yang disusun dan diterapkan pemerintah Indonesia.

“Kepercayaan investor di Indonesia kini tengah diuji, meskipun besarnya pasar domestik dan potensi yang dimiliki negara ini masih sangat atraktif. Investor dan pasar harus diyakinkan bahwa gejolak ekonomi justru mempertajam fokus pemerintah guna menghasilkan reformasi kebijakan yang terkordinir. Hal ini dapat menentukan peningkatan investasi asing langsung,” kata Jim Brumby, ekonom utama Bank Dunia dan manajer sektor Poverty Reduction and Economic Management untuk Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Indef Prof Dr Ahmad Erani Yustika, ada sembilan tantangan dan resiko domestik yang perlu diantisipasi, yaitu tantangan atas kemungkinan terjadinya gelembung nilai aset (assets bubble) dan inflasi karena kurangnya daya serap ekonomi nasional terhadap masuknya modal asing, termasuk yang jangka pendek.

"Risiko terhentinya arus modal masuk dan bahkan terjadinya penarikan kembali modal masuk dalam jumlah besar. Tantangan lain adalah subsidi energi dan alokasi yang tidak efisien, risiko inflasi oleh komponen makanan, pendidikan dan ekspektasi, serta tantangan infrastruktur dan transportasi yang kurang memadai," ujarnya kepada Neraca, Sabtu.

Lebih lanjut Erani memaparkan empat tantangan domestik lainnya adalah peningkatan daya saing dan kualitas tenaga terdidik, daya serap atau belanja pemerintah, risiko terkait politik dah hukum serta terkait perubahan iklim, bencana alam dan krisis keuangan.

untuk menjaga sektor riil di tengah situasi krisis global dan melemahnya volume ekspor Indonesia ke luar negeri. Sektor riil dikatakan dapat menjadi penopang utama perekonomian Indonesia.

"Sektor riil yang bagus mencegah dampak pemutusan hubungan kerja. Belanja modal dan belanja barang pada tahun anggaran harus lebih dioptimalkan, belanja pemerintah dapat turut membuat perekonomian di Indonesia berjalan,"kata dia.

Namun,sambung Erani, bila tiga penyakit bangsa bisa diatasi seperti korupsi, inefisiensi birokrasi dan soal infrastruktur, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih tinggi lagi.Selama ini pertumbuhan ekonomi nasional banyak ditopang oleh hasil sumber daya alam dan konsumsi domestik.

"Sementara pembangunan infrastruktur di Indonesia masih jauh tertinggal. Sebaliknya ekonomi China bisa tumbuh tinggi karena pembangunan infrastrukturnya berlangsung massif,"jelas Erani.

Gejolak di pasar keuangan dunia dan resesi di kawasan Eropa berpotensi mengganggu perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekspor diperkirakan akan menurun akibat pelemahan permintaan barang dari negara maju seperti Eropa dan Amerika. Akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi global,

Untuk memacu pertumbuhan domestik, pemerintah harus dapat meningkatkan penyerapan anggaran belanjanya.

Namun, langkah pemerintah tidak mungkin semudah membalik telapak tangannya. Sekarang ini masih banyak rakyat Indonesia yang terlantar dan tidak terurus, ditambah lagi semakin kecilnya minat masyarakat untuk datang ke pasar tradisional karena menjamurnya supermarket yang mulai masuk ke daerah-daerah. Secara tidak langsung pasar-pasar modern sudah mengancam eksistensi pasar tradisonal.

"Kalau soal pemberian insentif, itu wajib dilakukan oleh pemerintah karena dilakukan oleh semua negara. Hanya saja, apa insentif yang akan diberikan harus dikaji secara cermat dan ditegaskan oleh pemerintah," kata Erani.

Perkuat Cadangan Devisa

Rektor Kwik Kian Gie School of Business Prof Dr Anthony Budiawan menilai, pemerintah memang cukup sulit jika mengeluarkan kebijakan makro untuk menjaga stabilitas ekonomi. "Kecuali kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat cadangan devisa (cadev) dengan melakukan billateral swap arrangement (BSA) yang dilakukan dengan beberapa negara," ujarnya, akhir pekan lalu.

Anthony mengatakan, kebijakan makro seperti menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate akan mengurangi pertumbuhan ekonomi. "Jika untuk mengurangi inflasi kebijakan suku bunga itu tidak akan tepat sasarannya, karena ada atau tidak kebijakan suku bunga, inflasi akan tetap ada. Kalau kemarin deflasi itu terjadi bukan karena kebijakan suku bunganya, itu terjadi akibat perbaikan suplay yang terjadi," imbuh dia.

Lebih lanjut dia mengungkapkan , seandainya suplay memburuk, maka tidak akan terjadi perbaikan. "Kalau suplay buruk karena kelangkaan barang pasti harga juga akan naik lagi dan inflasi akan terjadi lagi," tutur dia.

Anthony mengatakan, inflasi yang sempat terjadi karena kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. "Itu murni kenaikkan BBM , apalagi tarif tol naik, tarif dasar listrik (TDL) naik juga, maka ongkos produksi akan naik juga," katanya.

Menurut guru besar ekonomi UGM Sri Adiningsih, hal paling utama yang harus dilakukan pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah menjaga stabilitas ekonomi. Salah satunya mengendalikan inflasi agar tidak naik lagi.

"Pemerintah harus jaga stabilitas ekonomi. Selain itu belanja dari pusat ke daerah juga terus diterapkan untuk mendorong ekonomi", ujarnya.

Dia menekankan bahwa hal ini sangat perlu diterapkan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi mengingat tahun 2013 akan berakhir dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan lagi. Jika hal ini dapat dilakukan, dia memperkirakan konsumsi akan meningkat lagi.

"Selain itu masuknya investor asing ke dalam negeri untuk berinvestasi dapat menolong pertumbuhan ekonomi kita. Disamping itu, ketersediaan barang dan jasa juga harus dijaga di semua sektor", jelas dia.

Salah satu usaha pemerintah adalah menjaga iklim investasi dengan cara menjaga keamanan yang akan menarik minat investor asing. Jika iklim investasi membaik, investor asing akan kembali ke Indonesia yang dinilai masih cukup menarik bagi investor asing.

Dia menambahkan BI dan pemerintah harus benar-benar menjaga inflasi agar tidak naik lagi. Karena jika inflasi mengalami kenaikan lagi, akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali turun lagi.

Staf ahli Menko Perekonomian Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa seiring dengan peningkatan suku bunga acuan (BI Rate), penyerapan anggaran pemerintah yang masih berjalan lambat dan inflasi yang cukup tinggi merupakan indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi akan melambat di 2013.

“Perlambatan ekonomi Indonesia tahun ini akan terjadi. Seberapa besarnya, tergantung kebijakan yang diambil pemerintah maupun BI. Apakah kebijakan dari dua regulator ini saling kontradiktif atau saling mendukung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Purbaya mengatakan, kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah saat ini, merupakan kebijakan jangka panjang yang diperuntukkan dalam memperbaiki permasalahan transaksi berjalan secara struktural. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tahun ini, perlu upaya keras pemerintah dalam melakukan penyerapan anggaran.

“Kalau penyerapan anggaran tahun ini bisa maksimal, misalnya terserap 100%, maka akan ada tambahan ke pertumbuhan ekonomi 0,2% dan akhir tahun sehingga masih ada kesempatan untuk capai 6%. Tapi kalau trennya seperti tahun lalu paling tinggi pertumbuhan ekonomi hanya akan mencapai 5,8%,” tuturnya.

Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan kebijakan yang harus ditempuh untuk kedepannya dimana pemerintah harus segera mengimplementasikan paket kebijakan ekonomi terlebih dahulu yang sudah direncanakan daripada mengeluarkan kebijakan ekonomi yang baru. Pada prinsipnya kebijakan apa pun yang akan dilaksanakan pemerintah harus dilakukan dengan segera sebelum dampak negatifnya meluas

“Harus segera dilakukan, konkret dan hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat,” kata dia.

Menurut dia, dunia usaha mengharapkan ada hasil yang baik atas upaya-upaya kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah itu."Pemerintah harus mengendalikan kegiatan importasi migas yang tinggi, ketergantungan impor bahan baku serta impor barang-barang mewah yang tidak berkaitan dengan kegiatan industri serta tidak berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat," ujar Suryo.

Sementara untuk stimulus moneter, lanjut Suryo, Kadin meminta sektor perbankan bersedia sedikit berkorban dengan menaikkan suku bunga deposito tanpa menaikkan suku bunga kredit (mempersempit spread).“Ekonomi nasional sedang sakit, apabila obatnya ternyata harus terasa sakit ya tidak mengapa. Perbankan bisa berkorban dengan mengecilkan keuntungannya,” tutur dia. sylke/nurul/bari/iwan/mohar