Forum Pemred Gelar Kongres Kebangsaan

Jakarta - Forum Pemimpin Redaksi akan menggelar Kongres Kebangsaan yang akan mengundang semua pemimpin partai, para pimpinan lembaga negara, gubernur, dan bupati seluruh Indonesia untuk membicarakan pekerjaan rumah setelah 15 tahun reformasi. "Ini perhelatan penting untuk menggagas kembali haluan bangsa menuju 100 tahun Indonesia merdeka," kata Ketua Forum Pemred Nurjaman Mochtar pada Focus Group Discussion dengan para pengurus partai di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut rencana, Kongres Kebangsaan itu akan dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 10- 11 Desember 2013 dan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Wakil Ketua MPR Hajrianto Y. Thohari menyambut baik Kongres Kebangsaan tersebut karena bertujuan mengevaluasi kembali perjalanan reformasi, termasuk amandemen UUD 1945 yang sudah dilangsungkan.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Hanura Fuad Bawazier menilai keadaan pascareformasi perlu dikaji kembali, terlebih dirinya ikut serta dalam perumusan amandemen UUD 1945. "Saya ikut dalam perumusan amandemen UUD 1945, tetapi saya sekarang merasakan keadaan tidak lebih baik," kata Fuad.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengakui gagasan Forum Pemred memiliki kesamaan dengan perjuangan partainya. "Kongres Kebangsaan yang digagas Forum Pemred ini sejalan dengan perjuangan partai kami. Untuk itu, surat tugas untuk hadir di FGD ini langsung ditandatangani oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati," katanya.

Apresiasi terhadap gagasan penyelenggaraan Kongres Kebangsaan juga disampaikan oleh Ketua DPP Partai Demokrat Andi Nurpati. "Kami pemimpin partai, anggota DPR, MPR, dan DPD terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Mungkin tak sempat duduk bersama memikirkan apakah otonomi daerah dan pilkada secara langsung ini baik atau buruk bagi bangsa ini," katanya.

Pakar politik Yudi Latif yang menjadi Ketua Badan Pekerja Kongres Kebangsaan mengatakan bahwa perkembangan demokrasi Indonesia ibarat berlari di atas landasan yang goyah. "Perubahan demi perubahan terus terjadi di atas patahan lempengan konstitusional yang belum mencapai titik keseimbangan," kata Yudi.

BERITA TERKAIT

Kasus Karhutla PT. Kumai Sentosa Segera Disidangkan - Disidik Gakkum KLHK

Kasus Karhutla PT. Kumai Sentosa Segera Disidangkan Disidik Gakkum KLHK NERACA Jakarta - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan bahwa berkas…

KPK Pastikan Seleksi Empat Jabatan Struktural Sesuai Ketentuan UU

KPK Pastikan Seleksi Empat Jabatan Struktural Sesuai Ketentuan UU   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses seleksi empat…

APDHI Desak Pemerintah Keluarkan Aturan Pidana Penimbun APD

APDHI Desak Pemerintah Keluarkan Aturan Pidana Penimbun APD   NERACA Jakarta - Ketua Departemen Maritim dan Perdagangan Asosiasi Profesor Doktor Hukum…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Tolak COVID-19 Jadi Dalih Pembebasan Napi Koruptor

KPK Tolak COVID-19 Jadi Dalih Pembebasan Napi Koruptor   NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan…

PPNS DJKI Apresiasi Putusan PN Jakbar Terhadap Petinggi Ninmedia

PPNS DJKI Apresiasi Putusan PN Jakbar Terhadap Petinggi Ninmedia   NERACA Jakarta - Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Kekayaan…

KPPU Minta Pemerintah Beri Sanksi Pengusaha Tunda Impor Bawang Putih

KPPU Minta Pemerintah Beri Sanksi Pengusaha Tunda Impor Bawang Putih   NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) minta pemerintah…