Forum Pemred Gelar Kongres Kebangsaan

Jakarta - Forum Pemimpin Redaksi akan menggelar Kongres Kebangsaan yang akan mengundang semua pemimpin partai, para pimpinan lembaga negara, gubernur, dan bupati seluruh Indonesia untuk membicarakan pekerjaan rumah setelah 15 tahun reformasi. "Ini perhelatan penting untuk menggagas kembali haluan bangsa menuju 100 tahun Indonesia merdeka," kata Ketua Forum Pemred Nurjaman Mochtar pada Focus Group Discussion dengan para pengurus partai di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut rencana, Kongres Kebangsaan itu akan dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 10- 11 Desember 2013 dan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Wakil Ketua MPR Hajrianto Y. Thohari menyambut baik Kongres Kebangsaan tersebut karena bertujuan mengevaluasi kembali perjalanan reformasi, termasuk amandemen UUD 1945 yang sudah dilangsungkan.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Hanura Fuad Bawazier menilai keadaan pascareformasi perlu dikaji kembali, terlebih dirinya ikut serta dalam perumusan amandemen UUD 1945. "Saya ikut dalam perumusan amandemen UUD 1945, tetapi saya sekarang merasakan keadaan tidak lebih baik," kata Fuad.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengakui gagasan Forum Pemred memiliki kesamaan dengan perjuangan partainya. "Kongres Kebangsaan yang digagas Forum Pemred ini sejalan dengan perjuangan partai kami. Untuk itu, surat tugas untuk hadir di FGD ini langsung ditandatangani oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati," katanya.

Apresiasi terhadap gagasan penyelenggaraan Kongres Kebangsaan juga disampaikan oleh Ketua DPP Partai Demokrat Andi Nurpati. "Kami pemimpin partai, anggota DPR, MPR, dan DPD terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Mungkin tak sempat duduk bersama memikirkan apakah otonomi daerah dan pilkada secara langsung ini baik atau buruk bagi bangsa ini," katanya.

Pakar politik Yudi Latif yang menjadi Ketua Badan Pekerja Kongres Kebangsaan mengatakan bahwa perkembangan demokrasi Indonesia ibarat berlari di atas landasan yang goyah. "Perubahan demi perubahan terus terjadi di atas patahan lempengan konstitusional yang belum mencapai titik keseimbangan," kata Yudi.

BERITA TERKAIT

MKNT Kantungi Restu Gelar Rights Issue - Butuh Modal Rp 1,2 Triliun

NERACA Jakarta - Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), perusahaan telekomunikasi berbasis digital PT Mitra Komunikasi Nusantara…

BEI Gelar Roadshow Pasar Modal Ke Tiongkok - Bidik Lebih Banyak Investor Asing

NERACA Jakarta  - Meskipun penetrasi pasar modal di dalam negeri masih rendah, hal tersebut tidak membuat PT Bursa Efek Indonesia…

MMLP Gelar Rights Issue 3 Miliar Saham

NERACA Jakarta - PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP) akan melakukan penawaran umum terbatas dalam rangka penambahan modal dengan memberikan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPPU: Ormas Tidak Berhak Larang Ojek Daring

KPPU: Ormas Tidak Berhak Larang Ojek Daring NERACA Padang - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai organisasi kemasyarakatan (Ormas) seperti…

RUU Ekonomi Kreatif Bukan Untuk Membatasi Inovasi

RUU Ekonomi Kreatif Bukan Untuk Membatasi Inovasi NERACA Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Kreatif yang saat ini bakal dibahas…

Regulator Tidak Akan Beratkan Pelaku Industri

Regulator Tidak Akan Beratkan Pelaku Industri Pangsa pasar IoT di Indonesia diprediksi mencapai Rp444 triliun pada tahun 2022 dengan lebih…